Indef Sebut RAPBN 2019 Sangat Populis, Ini Sebabnya

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • (kiri ke kanan) Ekonom Senior Universitas Indonesia Faisal Basri, Kepala Departemen Statistik Bank Indonesia Yati Kurniati, Direktur Eksekutif INDEF Enny S. Hartati, dan Direktur Strategi dan Portofolio Utang Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan Schneider Siahaan dalam diskusi Iluni UI di Kampus Salemba UI, Jakarta Pusat, 3 April 2018. TEMPO/Lani Diana

    (kiri ke kanan) Ekonom Senior Universitas Indonesia Faisal Basri, Kepala Departemen Statistik Bank Indonesia Yati Kurniati, Direktur Eksekutif INDEF Enny S. Hartati, dan Direktur Strategi dan Portofolio Utang Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan Schneider Siahaan dalam diskusi Iluni UI di Kampus Salemba UI, Jakarta Pusat, 3 April 2018. TEMPO/Lani Diana

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati menilai Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara atau RAPBN 2019 sangat populis. Meski secara agregat terlihat optimistis, dia mengatakan, rancangan anggaran terlihat hanya mementingkan politik kepentingan jangka pendek.

    Baca: RAPBN 2019, Sri Mulyani: Pemerintah Naikkan Dana Cadangan Bencana

    Menurut Enny, indikatornya adalah target pendapatan pajak yang tinggi namun tak cukup membantu pertumbuhan industri atau sektor riil ke depan. "Instrumen fiskal itu stimulus bukan malah membebani pajak tinggi kecuali pemerintah mampu meningkatkan compliance wajib pajak," kata Enny dalam acara diskusi bertajuk "RAPBN 2019: Realistis vs Populis" di Restoran Rantang Ibu, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Rabu, 29 Agustus 2018.

    Dalam dokumen Nota Keuangan, pemerintah sebelumnya telah memproyeksikan penerimaan pajak tahun 2019 berdasarkan outlook sebesar Rp 1.572,3 triliun. Jumlah tersebut dinilai realistis untuk dicapai dengan tingkat pertumbuhan 16,4 persen atau sekitar Rp 300 triliun dari outlook realisasi 2018.

    Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, penerimaan pajak hingga 20 Agustus 2018 mencapai Rp 760,57 triliun. Jumlah tersebut naik sebesar 10,68 persen dari penerimaan pada 31 Juli 2018.

    Menurut Enny, target pajak yang naik sekitar Rp 300 triliun tersebut tidaklah tepat. Sebab, saat ini kondisi industri manufaktur atau sektor riil tengah melesu sejak beberapa tahun ke belakang. Merujuk data Badan Pusat Statistik atau BPS, pertumbuhan industri pada kuartal kedua 2018 hanya tumbuh 3 persen.

    Enny berujar, memperhatikan kondisi industri dan juga sektor riil penting karena penerimaan pajak paling besar didapatkan dari pajak korporasi. Dengan kondisi itu, ditambah nilai tukar yang terus memburuk dan bahan baku impor yang terus melambung tentu bakal memperberat beban industri.

    Meski demikian, Enny mengatakan target pajak tersebut bisa saja tercapai. Namun, dengan konsekuensi pertumbuhan industri yang tak akan besar. "Bisa saja target pajak tercapai tapi industri sangat mungkin tidak akan berkembang atau pertumbuhan sektor riilnya akan stagnan. Jadi target transformasi struktural sulit akan tercapai," kata dia.

    Enny juga berujar meski tren pendapatan pajak hingga semester 2018 cenderung meningkat namun diperkirakan kondisi tersebut tak akan bertahan lama. Sebab, pertumbuhan pajak saat ini lebih banyak didorong oleh pajak minyak dan gas (migas) yang ditopang dengan harga minyak yang tengah menanjak dan juga perdagangan internasional akibat menguatnya dolar Amerika Serikat.

    Pemerintah akan tetap memprioritaskan penerbitan surat utang dalam bentuk Surat Berharga Negara (SBN) domestik sebagai salah satu sumber pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) jangka menengah tahun 2019-2022. "Penerbitan SBN domestik pada kisaran 70–75 persen dari total penerbitan SBN," seperti dikutip dari dokumen Nota Keuangan dan Rancangan APBN 2019, Kamis, 23 Agustus 2018. 

    Selain itu pemerintah untuk tenor jangka menengah hingga jangka panjang akan mempertahankan ketersediaan penerbitan SPN 3 bulan dan 6 bulan serta 1 tahun. Pemerintah juga akan menerbitkan SBN valas sebagai pelengkap dalam denominasi hard currency untuk membantu memenuhi kebutuhan cadangan devisa negara.

    Baca: Bukan Cina, Ini Negara Pemberi Utang Terbesar ke RI

    Hal-hal tersebut dilakukan pemerintah dengan sebelumnya mempertimbangkan kondisi perekonomian di tahun 2018 yang cukup volatile dan berpotensi mengulang krisis tahun 2008-2009. Kondisi krisis dimaksud yaitu depresiasi nilai tukar hingga 35 persen dari nilai tukar rata-rata tahun 2018 dan kenaikan imbal hasil hingga maksimum 109 persen dari imbal hasil rata-rata di tahun 2018.

    Baca berita menarik lainnya terkait RAPBN 2019 hanya di Tempo.co.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lembaga Survei: 5 Hal Penting dalam Quick Count Pilpres 2019

    Perkumpulan Survei Opini Publik angkat bicara soal quick count di Pemilu dan Pilpres 2019 yang diragukan kubu Prabowo Subianto - Sandiaga Uno.