Kata Ekonom UGM Agar Nicke Widyawati Tak Dicopot Sebelum Waktunya

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Nicke Widyawati. twitter.com

    Nicke Widyawati. twitter.com

    TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi mengatakan ada beberapa tugas strategis yang masih perlu diselesaikan Nicke Widyawati, Direktur Utama PT Pertamina yang baru dilantik.

    Baca: Nicke Widyawati Resmi Menjabat sebagai Bos Pertamina per Hari Ini

    Pertama, tidak menaikkan harga premium dan solar dan serta menjaga agar tidak terjadi kelangkaan BBM di seluruh wilayah Indonesia. "Memperbaiki sistem distribusi gas subsidi 3 kg agar tepat sasaran. Mengimplementasikan kebijakan BBM satu harga. Mempercepat pembangunan kilang minyak untuk mengurangi impor BBM," kata Fahmy dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo, Rabu, 29 Agustus 2018.

    Hari ini, Pelaksana Tugas Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati, resmi dilantik menjadi Direktur Utama Pertamina. Penyerahan Surat Keputusan pelantikan diserahkan secara tertutup oleh Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian Badan Usaha Milik Negara Fajar Harry Sampurno di Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

    Fahmy mengatakan di bagian hulu, Nicke harus melakukan optimalisasi lifting di blok terminasi yang kini dikelola Pertamina. Ia harus memastikan ke depan lifting harus dapat ditingkatkan menjadi di atas satu juta barel per hari.

    Fahmy melanjutkan, Nicke juga harus segera menyelesaikan integrasi holding migas untuk menjadi world class oil and gas company. Lewat holding migas diharapkan mampu menekan harga gas di dalam negeri hingga menjadi US$ 6 per mmbtu.

    "Tanpa melakukan agenda itu, dikhawatirkan Nicke Widyawati akan mengalami nasib serupa dengan direktur utama Pertamina sebelumnya, yang dicopot sebelum berakhir periode kepemimpinannya," kata Fahmy.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Cara Permohonan Pengembalian Biaya Perjalanan Ibadah Haji 2020

    Pemerintah membatalkan perjalanan jamaah haji 2020. Ada mekanisme untuk mengajukan pengembalian setoran pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji.