Ekonom UI Sebut RAPBN 2019 Terindikasi Political Budget Cycle

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Keuangan Sri Mulyani (kedua kanan) berjabat tangan dengan Ketua DPR Bambang Soesatyo (kiri) seusai rapat paripurna ke-30 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 12 Juli 2018. Rapat paripurna tersebut mengagendakan penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Pembicaraan RAPBN 2019 dan RKP 2019 oleh Banggar DPR. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

    Menteri Keuangan Sri Mulyani (kedua kanan) berjabat tangan dengan Ketua DPR Bambang Soesatyo (kiri) seusai rapat paripurna ke-30 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 12 Juli 2018. Rapat paripurna tersebut mengagendakan penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Pembicaraan RAPBN 2019 dan RKP 2019 oleh Banggar DPR. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

    TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom dari Universitas Indonesia (UI), Muliadi Widjaja mengatakan Rancangan Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara atau RAPBN 2019 menjelang tahun politik selalu menarik untuk dicermati. Dia mengatakan, di tahun politik seperti saat ini, peluang terjadinya political budget cycle menjadi berlipat.

    Baca juga: Bukan Cina, Ini Negara Pemberi Utang Terbesar ke RI

    "Anggaran di tahun politik selalu menarik perhatian. Karena sering digunakan sebagai cara untuk menarik perhatian dari petahana supaya kembali mendapat suara pemilih," kata Muliadi dalam acara diskusi bertajuk "RAPBN 2019: Realistis vs Populis" di Restoran Rantang Ibu, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Rabu, 29 Agustus 2018.

    Merujuk pada dokumen Nota Keuangan 2019, anggaran untuk perlindungan sosial dalam direncanakan sebesar Rp 185.987,3 miliar. Rencana anggaran itu diberikan untuk pos pengeluaran mencakup Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Sosial Rastra atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Sedangkan, merujuk APBN 2018, alokasi belanja pemerintah untuk bantuan sosial sebelumnya mencapai Rp 77,26 triliun.

    Menurut Muliadi, indikator terjadinya political budget cylcle salah satunya adalah adanya struktur pengeluaran untuk perlindungan sosial. Selain itu, adanya peningkatan insentif pajak dan tax expenditure.

    "Untuk tahun 2019, perlindungan sosial naik dari Rp 161 triliun jadi Rp 185 triliun. Ini luar biasa besar, hampir 20 persen kenaikan," kata Muliadi.

    Selain itu, Muladi menyoroti penurunan sejumlah mata anggaran dalam RAPBN 2019. Salah satunya mata anggaran untuk kesehatan. Menurut dia, anggaran untuk sektor kesehatan turun dari Rp 64,3 triliun menjadi Rp 62,7 triliun.

    "Saya tidak paham mengapa pemerintah menurunkan anggaran kesehatan. Harusnya naik. BPJS Kesehatan itu sampai sekarang masih defisit," kata dia.

    Karena itu, Muladi menilai political budget cycle telah terjadi dalam RAPBN 2019. Indikatornya terlihat lewat dukungan adanya pemberian insentif pajak, meningkatkan dana perlindungan sosial dan juga dikuranginya dana di sektor penting seperti kesehatan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Protokol PSBB Masa Transisi di DKI Jakarta, Ada Rem Darurat

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan PSBB Masa Transisi mulai 5 Juni 2020. Sejumlah protokol harus dipatuhi untuk menghindari Rem Darurat.