Pemerintah Kaji Sanksi bagi Eksportir yang Tak Bawa Pulang Devisa

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Aktivitas bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, 20 Oktober 2017. Penurunan nilai ekspor Indonesia pada September 2017 sebesar US$ 14,54 miliar, turun 4,51% dibanding bulan sebelumnya. Tempo/Tony Hartawan

    Aktivitas bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, 20 Oktober 2017. Penurunan nilai ekspor Indonesia pada September 2017 sebesar US$ 14,54 miliar, turun 4,51% dibanding bulan sebelumnya. Tempo/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah masih memikirkan strategi supaya dana hasil ekspor (DHE) bisa kembali dan menambah cadangan devisa. Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono mengatakan pemerintah mempertimbangkan opsi pemberian sanksi berupa pelarangan ekspor bagi eksportir yang tak membawa DHE ke dalam negeri.

    Baca: Menperin Airlangga Hartarto: Sektor Hilir Kuasai 78 Persen Ekspor

    Susiwijono menyebutkan upaya mendorong agar DHE kembali ke dalam negeri bisa dengan menggunakan pendekatan enforcement. "Misalnya kalau eksportir tidak memasukkan DHE, tidak compliance bisa diblok ekspornya," katanya ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa, 28 Agustus 2018.

    Menurut Susiwijono, peraturan serupa pernah diberlakukan oleh pemerintah pada 2011 lalu. Ia mengklaim saat aturan itu diberlakukan, complience terhadap DHE untuk dibawa ke dalam negeri cenderung tinggi.

    Baca: Tarik Devisa Hasil Ekspor, Darmin Ajak Pengusaha Berdialog

    Sebelumnya, untuk menarik DHE ke dalam negeri, Bank Indonesia (BI) telah memberikan relaksasi melalui kebijakan swap lindung nilai untuk valas. Kebijakan ini berupa penurunan batas minimal penukaran dolar dari US$ 10 juta menjadi US$ 2 juta dan pemberian suku buka yang lebih efisien. Lewat kebijakan ini BI berharap para eksportir, pengusaha maupun importir tertarik menukar dolar yang dimiliki.

    Selain itu, Susiwijono juga mengingatkan persoalan DHE tersebut tidak hanya sebatas menarik kembali dana ke dalam negeri. Tetapi juga ditukar atau tidak DHE dalam bentuk dolar tersebut ke dalam rupiah. 

    Susiwijono menyebutkan harus diakui juga bahwa Undang-undang DHE masih belum mengatur hal itu. "Beda dengan Malaysia, Thailand, yang memang betul-betul pengaturan devisanya kuat sekali," kata dia.

    Kendati begitu, Susiwijono mengatakan kebijakan menarik DHE termasuk mengenai devisa adalah sepenuhnya tanggung jawab BI. Karena itu, Susiwijono melanjutkan, pemerintah saat ini masih terus mengevaluasi efektifitas kebijakan BI lewat swap valas lindung nilai itu.

    Ke depan, Susiwijono optimistis kebijakan BI tersebut bakal menarik devisa hasil ekspor sekaligus merangsang ekportir, pengusaha maupun importir untuk menukar dolar yang dimiliki. "Dengan BI menurunkan swap valas, mestinya lumayan efektif. Cuma kita akan evaluasi lagi. Kadang perbandingan harga sedikit pun pasti ada selisih (keuntungan) dari sisi bisnis," tuturnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Resep Mudah Membuat Disinfektan Saat Wabah Virus Corona

    Ketika wabah virus corona merebak, cairan disinfektan kian diminati masyarakat. Bila kehabisan, ada cara alternatif membuat cairan anti kuman itu.