Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Gerindra Tagih janji Pertumbuhan Ekonomi, Ini Kata Sri Mulyani

image-gnews
Menteri Keuangan, Sri Mulyani memukul bedug saat merayakan Hari Raya Idul Adha. Foto/instagram/@smindrawati
Menteri Keuangan, Sri Mulyani memukul bedug saat merayakan Hari Raya Idul Adha. Foto/instagram/@smindrawati
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut pemerintah terus berusaha menggunakan instrumen-instrumen kebijakan untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, pemerintah bisa menciptakan kesempatan kerja dan mengurangi kemiskinan.

Baca: Sri Mulyani: Anggaran Perbaikan Gempa Lombok Sudah Cair Rp 1,9 T

"Sekarang ini sudah mencapai tingkat progress yang baik, itu kami lakukan terus," kata Sri Mulyani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 28 Agustus 2018.

Pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2019 pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi di level 5,3 persen. Menurut Sri Mulyani, proyeksi itu dibuat dengan tetap melihat sumber-sumber pertumbuhan ekonomi yang memungkinkan dicapai dan menjadi acuan perhitungan.

"Jadi dalam hal ini kami akan melihat dari sisi supply dan demand," ujar Sri Mulyani. Adapun agregat permintaan berasal dari sisi konsumsi, investasi, ekspor, maupun pertumbuhan dari pengeluaran pemerintah.

"Jadi angka yang disampaikan di situ adalah angka yang memang menunjukkan suatu tingkat realistis dan diharapkan akan menimbulkan kredibilitas dari angka-angka APBN," tutur bekas Direktur Bank Dunia itu.

Sebelumnya Fraksi Partai Gerindra dan Fraksi PKS menyoroti target pertumbuhan ekonomi di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan wakilnya, Jusuf Kalla. Dalam pidatonya, 16 Agustus 2018, Presiden Joko Widodo mengatakan pertumbuhan ekonomi di 2019 akan menyentuh 5,3 persen.

"Padahal pertumbuhan ekonomi yang tinggi sangat diperlukan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat. Pertumbuhan yang tinggi dapat memberikan semangat pada rakyat," ujar juru bicara Fraksi Gerindra Ramson Siagian.

Ramson lantas mengingatkan bahwa pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla menjanjikan pertumbuhan ekonomi 7 persen. Janji itu disampaikan sejak Jokowi melaksanakan kampanye. Harapannya pertumbuhan ekonomi yang menjulang itu bisa meningkatkan kemakmuran rakyat.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Sampai tahun kelima atau tahun terakhir, program pembangunan kabinet kerja atau tahun terakhir Jokowi - JK juga masih jauh dari janji pertumbuhan ekonomi tujuh persen," ujar Ramson.

Sejauh ini, pemerintah masih belum mampu mencapai target yang ditetapkan setiap tahun. Pada 2015, pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 4,79 persen dari target 5,7 persen. Setahun setelahnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,0 persen dari target 5,2 persen.

Pada 2017, target pertumbuhan 5,17 persen juga tidak tercapai. Pemerintah hanya mampu menggenjot pertumbuhan ekonomi di level 5,07 persen. Sementara di 2018 pertumbuhan ekonomi diproyeksikan 5,2 persen pada akhir tahun.

"Fraksi Gerindra sangat mengharapkan pemerintah Jokowi - JK dapat merealisasikan pertumbuhan ekonomi 5,3 persen di 2019 serta 5,2 persen di 2018,"ujar Ramson. "Namun jika melihat kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dan mengelola sumber daya alam Indonesia, Gerindra masih tanda tanya apakah dapat direalisasikan atau tidak."

Pertumbuhan ekonomi juga menjadi sorotan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Melalui juru bicaranya, Adang Sudrajat, PKS berujar realisasi pertumbuhan ekonomi sejak awal era Presiden Jokowi hanya berkisar 5 persen alias di bawah target 7 persen yang digaungkan pada masa kampanye.

Baca jugaSri Mulyani Kunjungi Korban Gempa Lombok, Serahkan Uang Rp 1 M

"Ada gap dua persen lebih artinya Jokowi - JK gagal penuhi janji ekonomi. Target tahunan pun selalu gagal dicapai,"ujar Adang. Lantaran itu, akhirnya indikator kesejahteraan masyarakat pun, menurut dia, sulit dicapai.

Baca berita lainnya tentang Sri Mulyani di Tempo.co. 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Bos Freeport Temui Presiden Jokowi di Istana

5 jam lalu

Presiden Jokowi (kiri) dan CEO Freeport McMoran Richard Adkerson dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, 21 Desember 2018. Dana yang digunakan PT Inalum untuk akuisisi Freeport senilai US$ 3,85 miliar (Rp 56 triliun). TEMPO/Subekti.
Bos Freeport Temui Presiden Jokowi di Istana

Chairman & CEO Freeport McMoran Richard C Adkerson menyambangi Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 28 Maret 2024.


Ditjen Pajak Beberkan Simulasi Perhitungan THR dan Bonus dengan Skema Tarif Efektif Rata-rata PPh 21

6 jam lalu

Pegawai membantu wajib pajak melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak secara online melalui e-Filling di Kantor KPP Pratama Pasar Minggu, Jakarta, Jumat 31 Maret 2023. Kementerian Keuangan telah menerima 11,39 juta Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan dari Wajib Pajak (WP) orang pribadi hingga pukul 09.00 WIB dan angka tersebut diprediksi masih akan bertambah hingga batas pelaporan SPT Tahunan berakhir yakni 31 Maret 2023 pukul 23.59 WIB. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Ditjen Pajak Beberkan Simulasi Perhitungan THR dan Bonus dengan Skema Tarif Efektif Rata-rata PPh 21

Ditjen Pajak membeberkan simulasi perhitungan THR dan bonus berdasarkan skema penghitungan PPh Pasal 21 terbaru yakni dengan skema TER.


Sri Mulyani Bertemu Bos Freeport di Kantornya, Bahas Ekonomi Global hingga Kabar Pensiun

6 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani menerima kunjungan dari CEO Freeport-McMoran Richard Adkerson. Instagram
Sri Mulyani Bertemu Bos Freeport di Kantornya, Bahas Ekonomi Global hingga Kabar Pensiun

Menteri Keuangan Sri Mulyani bertemu Bos Freeport pada Rabu kemarin. Ia mendiskusikan banyak hal, mulai dari perekonomian global hingga kabar pensiun.


Benarkah Skema Baru Pajak Buat THR dan Bonus yang Diterima Pekerja jadi Lebih Kecil?

6 jam lalu

Ilustrasi Pajak. shutterstock.com
Benarkah Skema Baru Pajak Buat THR dan Bonus yang Diterima Pekerja jadi Lebih Kecil?

Warganet ramai membicarakan pengenaan PPh pasal 21 dengan skema terbaru membuat nilai THR dan bonus pekerja langsung menciut. Benarkah?


Terpopuler: PSN PIK 2 dan BSD Diduga Terkait Pilpres, Diskon Tarif Tol Trans Sumatera saat Mudik Lebaran

9 jam lalu

Pengendara sepeda motor melintas di kawasan Biomedical Campus BSD City, Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Senin, 25 Maret 2024. Kawasan Terpadu Bumi Serpong Damai (BSD) menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN)  yang ditetapkan pemerintah dan akan dikembangkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang mengembangkan pendidikan, riset kesehatan, ekonomi digital, pengembangan teknologi, layanan kesehatan dan biomedical. ANTARA/Muhammad Iqbal
Terpopuler: PSN PIK 2 dan BSD Diduga Terkait Pilpres, Diskon Tarif Tol Trans Sumatera saat Mudik Lebaran

Terpopuler: Masuknya PIK 2 dan BSD menjadi PSN diduga terkait Pilpres, diskon tarif tol Trans Sumatera saat mudik Lebaran.


THN Amin Usul MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres, Apa Alasannya?

10 jam lalu

Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar saat mengikuti Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024 atas permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) nomor 360/2024 tentang penetapan hasil pemilu di Gedung Mahkamah Kontitusi, Jakarta, Rabu 27 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
THN Amin Usul MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres, Apa Alasannya?

Stafsus Presiden Dini Purwono mengatakan pemerintah bukan pihak dalam sengketa pilpres.


Ada Dugaan Bansos untuk Menangkan Prabowo-Gibran, Ini Penjelasan Sri Mulyani Soal Anggaran Perlinsos Rp496 T

1 hari lalu

Warga menerima bantuan pangan beras cadangan pangan pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) oleh Presiden Joko Widodo di Gudang Bulog, Cibitung, Jawa Barat, Jumat 16 Februari 2024. Presiden Jokowi menepis anggapan bahwa kenaikan harga beras dipicu pemberian bantuan pangan dari pemerintah.  TEMPO/Subekti.
Ada Dugaan Bansos untuk Menangkan Prabowo-Gibran, Ini Penjelasan Sri Mulyani Soal Anggaran Perlinsos Rp496 T

Dari anggaran Perlinsos Rp496,8 triliun, hanya Rp75,6 triliun disalurkan untuk bansos di Kemensos. Lainnya untuk berbagai subsidi termasuk BBM


Koneksikan Akses Jalan Pesisir Utara ke PIK 2, Pemkab Tangerang Gelontorkan Lebih dari Rp 40 Miliar

1 hari lalu

Salah satu akses dari Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang ke kawasan PIK 2 yang sedang dibangun. TEMPO/JONIANSYAH HARDJONO
Koneksikan Akses Jalan Pesisir Utara ke PIK 2, Pemkab Tangerang Gelontorkan Lebih dari Rp 40 Miliar

Pemkab Tangerang menggelontorkan dana Rp 40,2 miliar untuk mengkoneksikan akses jalan di wilayah pesisir utara Kabupaten Tangerang ke kawasan PIK 2.


Viral Barang Bawaan Penumpang ke Luar Negeri Harus Dilaporkan, Ini Bunyi Peraturannya

2 hari lalu

Bea Cukai Kembali Tegaskan Aturan Barang Bawaan dari Luar Negeri
Viral Barang Bawaan Penumpang ke Luar Negeri Harus Dilaporkan, Ini Bunyi Peraturannya

Barang bawaan penumpang ke luar negeri harus dilaporkan agar sekembalinya ke Tanah Air tidak kena pajak impor. Ini bunyi peraturannya.


Terpopuler: Sri Mulyani Tanggapi Ramai Barang Bawaan ke Luar Negeri, THR Jokowi dan Ma'ruf Amin

2 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama jajarannya bersiap memulai konferensi pers APBN Kita edisi Maret 2024 di Jakarta, Senin 25 Maret 2024. Sri Mulyani mengatakan, realisasi anggaran Pemilu 2024 hingga 29 Februari 2024 sebesar Rp 23,1 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
Terpopuler: Sri Mulyani Tanggapi Ramai Barang Bawaan ke Luar Negeri, THR Jokowi dan Ma'ruf Amin

Berita terpopuler bisnis pada Senin, 25 Maret 2024, dimulai dari respons Sri Mulyani Indrawati soal ramai pembahasan barang bawaan ke luar negeri.