TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menanggapi kritik Fraksi Gerindra soal melambungnya anggaran dana bantuan sosial menjelang tahun politik 2019. Dalam kritiknya, juru bicara Fraksi Gerindra Ramson Siagian bahkan meminta pemerintah melabeli bantuan langsung, non tunai, atau subsidi dengan tulisan “Dari Rakyat Untuk Rakyat” agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik.
Baca: Sri Mulyani Sebut Pembatasan Impor Berisiko Bermasalah di WTO
"Di dalam media sosial Kementerian Keuangan kita selalu menyampaikan ini (dana bansos) uang kita, uang rakyat," ujar Sri Mulyani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 28 Agustus 2018.
Sri Mulyani mengatakan dana program keluarga harapan, bantuan sosial, maupun dana lainnya sudah sejak lama dialokasikan kepada masyarakat yang memerlukan bantuan. Adapun penerima bantuan itu telah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan di setiap era pemerintahan. "Jadi menurut saya, enggak perlu khawatir terhadap hal itu," tuturnya.
Baca: Terima Audit Soal BPJS Kesehatan, Sri Mulyani: Kami Teliti Lagi
Menurut Sri Mulyani, pemberian dana bantuan sosial hingga subsidi adalah hal yang konsisten dilakukan pemerintah untuk mengurangi kemiskinan. Sehingga langkah itu sejatinya sejalan dengan permintaan para fraksi di DPR. Termasuk, dengan juga memperbaiki kinerja ekonomi. "Itu kami coba lakukan dengan hati-hati dan waspada, sesuai lah," ucapnya.
Sebelumnya, Fraksi Partai Gerindra menyoroti melambungnya alokasi belanja negara untuk dana bansos atau bantuan sosial dan belanja lain-lain pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2019. "Pada 2017, pemerintah mengalokasikan sebesar Rp 55 triliun untuk bantuan sosial, pada 2018 diproyeksikan Rp 80,2 triliun dan dalam RAPBN 2019 meningkat Rp 103,2 triliun," ujar Ramson.
Anggaran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) meningkat dua kali lipat pada tahun depan menjadi Rp 34,4 triliun. Jumlah itu meningkat dibandingkan tahun 2018 yang hanya Rp 17 triliun.
Kenaikan juga terlihat pada alokasi belanja lain-lain, yaitu Rp 8,8 triliun pada APBN 2017 dan diproyeksikan menjadi Rp 38,6 triliun pada akhir 2018. Pada RAPBN 2019 alokasi anggaran belanja lain-lain direncanakan Rp 106 triliun. "Itu sangat signifikan."
Yang jadi permasalahan, ujar Ramson, peningkatan signifikan itu diduga berkaitan dengan tahun politik, yaitu pada 2018 ketika masa pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden. Di 2019, angka itu melambung semakin tinggi mengingat akan digelarnya pemilihan presiden 2019.
Untuk itu, Fraksi Gerindra, ujar Ramson, meminta pemerintah untuk melabeli setiap bantuan langsung dalam bentuk tunai atau subsidi, maupun subsidi langsung ke masyarakat dengan label 'uang dari rakyat diberikan kepada rakyat'.
Menurut dia, semua pendapatan negara, baik pajak maupun pendapatan negara non-pajak dari bumi Indonesia adalah milik seluruh rakyat. "Utang yang dibuat pemerintah menjadi beban rakyat masa sekarang dan yang akan datang," ujar Ramson. "Itu kenyataannya uang rakyat, bukan uang Presiden."
Simak berita menarik lainnya terkait Sri Mulyani hanya di Tempo.co.
