Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Perbaikan Rumah Akibat Gempa Lombok Dimulai pada Bulan Depan

image-gnews
Dua korban gempa mandi di dekat rumah mereka yang roboh pasca-gempa di Dusun Lengkukun, Desa Kayangan, Kecamatan Kayangan, Lombok Utara, NTB, Sabtu, 11 Agustus 2018. Hingga hari keenam pasca-gempa, para korban gempa yang lokasinya jauh dari ibu kota Kabupaten Lombok Utara belum tersentuh bantuan dan saat ini hanya bertahan dengan bantuan yang dibawakan pihak keluarga. ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi
Dua korban gempa mandi di dekat rumah mereka yang roboh pasca-gempa di Dusun Lengkukun, Desa Kayangan, Kecamatan Kayangan, Lombok Utara, NTB, Sabtu, 11 Agustus 2018. Hingga hari keenam pasca-gempa, para korban gempa yang lokasinya jauh dari ibu kota Kabupaten Lombok Utara belum tersentuh bantuan dan saat ini hanya bertahan dengan bantuan yang dibawakan pihak keluarga. ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat segera memulai perbaikan rumah untuk para korban gempa Lombok, pada awal September 2018. Saat ini pemerintah masih menggeber perbaikan fasilitas umum untuk bisa fungsional pada Desember 2018.

"Untuk pembangunan rumah, itu bisa dimulai nanti bulan September ini, dan diperkirakan saran dari Pak Wapres (Jusuf Kalla) bisa selesai dalam tempo enam bulan," ujar Danis di Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, Senin, 27 Agustus 2018.

Baca:
Penanganan Gempa Lombok, Mensos: Ada ... 
Bertambah 8, Jumlah Korban Meninggal Gempa ... 

Danis mengatakan metode yang akan digunakan dalam perbaikan rumah warga adalah gotong royong. Artinya, masyarakat ikut memperbaiki dengan pendampingan dari Kementerian PUPR. "Itu kita harapkan sebenarnya enam bulan agar tidak terlalu lama di pengungsian," ujar Danis.

Nantinya, masing-masing pemilik rumah akan mendapatkan dana dari pemerintah dengan besaran Rp 50 juta untuk rumah rusak berat, Rp 25 juta untuk rusak sedang, dan Rp 10 juta untuk rusak ringan. Sebanyak 100-150 rumah akan didampingi oleh satu tim fasilitator yang terdiri dari sembilan orang pendamping dari berbagai kalangan.

"Mereka akan berkeliling, memeriksa, 'ini loh kamu uangnya harus digunakan untuk membangun rumah'. Yang penting masyarakat sendiri yang membangun bukan kontraktor," kata Danis.

Saat ini, warga sudah mulai melakukan pembersihan di kawasan rumah bersama Tentara Nasional Indonesia. Danis menyebut sejauh ini ada sekitar 5 ribu rumah yang teridentifikasi rusak berat. Kepastian jumlah itu masih menunggu Surat Keterangan dari Bupati setempat.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pemerintah juga masih melakukan verifikasi berdasarkan data awal yang diperoleh. Verifikasi itu akan mempertimbangkan beberapa kriteria, antara lain visual dan teknikal. "Sebab ada rumah yang secara visual terlihat masih bagus, kalau sudah rubuh sudah pasti rusak berat," ucap Danis.

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), telah terjadi 1.002 gempa susulan sejak gempa utama 7 Skala Richter (SR) pada 5 Agustus 2018 hingga 22 Agustus 2018 pukul 14.00 WITA. Dari 1.002 gempa tersebut, terdapat 45 kali gempa dirasakan dengan magnitude 3-6,9 SR pada kedalaman 10-23 km.

Akibat serangkaian gempa bumi tersebut, data BNPB per 22 Agustus 2018 pukul 04.00 WITA mencatat terdapat 402.529 warga pengungsi, 555 warga meninggal dunia, 76.765 rumah rusak berat, serta 1.229 fasilitas umum dan tempat ibadah rusak.

Terkait bencana ini, Pemerintah masih belum menetapkan statusnya sebagai bencana nasional, karena sampai saat ini pemerintah daerah diyakini masih bisa menanganinya. Kendati demikian, Presiden Joko Widodo memastikan penanganan bencana di Pulau Seribu Masjid itu tetap berskala nasional.

Untuk menegaskan komitmen tersebut, pada 23 Agustus 2018, Presiden telah menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Lombok

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Hujan Badai di Toronto, Rumah Mewah Drake Kebanjiran

5 jam lalu

Rapper Drake memperlihatkan kondisi dalam rumahnya yang tergenang air karena badai besar di Toronto. Foto: Instagram/@champagnepapi
Hujan Badai di Toronto, Rumah Mewah Drake Kebanjiran

Rapper Drake menunjukkan kondisi di dalam rumahnya yang terendam banjir akibat hujan badai melanda Toronto.


Begini Presiden Jokowi Menjawab Isu IKN: Tunda Ngantor, Cari Investasi, dan HGU 190 Tahun

1 hari lalu

Jokowi Sebut Akan Pindah ke IKN Saat Infrastuktur Telah Rampung
Begini Presiden Jokowi Menjawab Isu IKN: Tunda Ngantor, Cari Investasi, dan HGU 190 Tahun

Presiden Jokowi berbicara soal upaya menarik investasi asing hingga kemudahan bagi pemodal.


Menteri Basuki Hadimuljono Sebut BCA Bakal Groundbreaking Tahap 7 di IKN, Ini Respons BCA

2 hari lalu

Menteri Basuki Hadimuljono Sebut BCA Bakal Groundbreaking Tahap 7 di IKN, Ini Respons BCA

BCA buka suara perihal kabar peletakan batu pertama atau groundbreaking BCA tahap VII di IKN.


Jokowi Izinkan Investor Dapat HGU di IKN Hingga 190 Tahun, Otorita IKN Gerak Cepat Gelar Rapat 3 Jam

4 hari lalu

Presiden Joko Widodo mengencangkan baut saat pemasangan bilah pertama Garuda di Kantor Presiden, Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat, 22 September 2023. Presiden Jokowi menyebut progres pembangunan Kantor Presiden sudah mencapai 38 persen. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Jokowi Izinkan Investor Dapat HGU di IKN Hingga 190 Tahun, Otorita IKN Gerak Cepat Gelar Rapat 3 Jam

Jokowi terbitkan Perpres 75/2024 yang memuat masa HGU hingga 190 tahun dan HGB 160 tahun. Otorita IKN langsung gelar rapat.


Menhub Budi Karya Sebut Kereta Otonom Tanpa Rel Bakal Beroperasi di IKN pada Agustus 2024

4 hari lalu

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (kanan) meninjau pembangunan Bandara VVIP IKN di Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, Sabtu (5/8/2023).
Menhub Budi Karya Sebut Kereta Otonom Tanpa Rel Bakal Beroperasi di IKN pada Agustus 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya mengatakan kereta otonom tanpa rel sudah dikirim dari Cina pada awal Juli 2024. Kereta itu akan tiba akhir bulan ini, lalu dioperasikan pada Agustus mendatang.


Perpres Percepataan IKN Atur HGB hingga 160 Tahun, Basuki Hadimuljono: Menarik Investasi

4 hari lalu

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono meninjau proyek pembangunan Sumbu Kebangsaan di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Selasa, 7 Mei 2024. TEMPO/Riri Rahayu
Perpres Percepataan IKN Atur HGB hingga 160 Tahun, Basuki Hadimuljono: Menarik Investasi

Perpres tentang Percepatan Pembangunan IKN itu mengatur jangka waktu pemberian hak guna bangunan (HGB) di atas hak pengelolaan lahan hingga 180 tahun


Kerja Hingga Dini Hari, Satgas Pastikan Air Bersih Mengalir di IKN Sebelum HUT Kemerdekaan RI

4 hari lalu

Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers usai meninjau lokasi Upacara HUT ke-79 RI di IKN, Kalimantan Timur, Rabu 5 Juni 2024. ANTARA/Dokumentasi Pribadi
Kerja Hingga Dini Hari, Satgas Pastikan Air Bersih Mengalir di IKN Sebelum HUT Kemerdekaan RI

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mulai melakukan commissioning atau uji coba air bersih di Ibu Kota Nusantara (IKN), Rabu malam, 10 Juli 2024.


Polemik Air Bersih di IKN, Benarkah Pemerintah Mau Beli Air dari Balikpapan?

4 hari lalu

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menunjukkan Peta Guna Lahan Otorita IKN yang bakal digunakan pemerintah dalam presentasi kepada calon investor IKN, Rabu, 5 April 2023. TEMPO/M Julnis Firmansyah
Polemik Air Bersih di IKN, Benarkah Pemerintah Mau Beli Air dari Balikpapan?

Pemerintah berencana membeli air bersih dari Balikpapan untuk menyuplai kebutuhan di IKN


Tanggapi Erick Thohir soal Merger BUMN Karya, PUPR Sebut Belum Terima Surat: Belum Dibahas

5 hari lalu

Ilustrasi percepatan realisasi belanja infrastruktur Kementerian PUPR pada Tahun Anggaran 2020. (Dok. Kementerian PUPR)
Tanggapi Erick Thohir soal Merger BUMN Karya, PUPR Sebut Belum Terima Surat: Belum Dibahas

Kementerian PUPR buka suara soal rencana merger BUMN Karya. Sebelumnya, Menteri Erick Thohir mengklaim telah bersurat ke Menteri PUPR soal ini.


Sehari Setelah Jokowi Teken Perpres Percepatan IKN, Otorita Gelar Rapat di PUPR

5 hari lalu

Gedung Kementerian PUPR. Foto : Kementerian PUPR
Sehari Setelah Jokowi Teken Perpres Percepatan IKN, Otorita Gelar Rapat di PUPR

Otorita IKN langsung menggelar rapat di PUPR pada hari ini, sehari setelah Presiden Jokowi meneken Perpres Percepatan Pembangungan ibu kota baru itu.