Sri Mulyani: Pembatasan Impor Tak Ganggu Ekspor dan Investasi

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat meninjau tempat pengungsian di Lombok, Nusa Tenggara Barat, Kamis, 23 Agustus 2018. Foto: Humas Kementerian Keuangan

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat meninjau tempat pengungsian di Lombok, Nusa Tenggara Barat, Kamis, 23 Agustus 2018. Foto: Humas Kementerian Keuangan

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati atau Sri Mulyani memastikan rencana pemerintah mengerem impor tidak bakal terlalu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan laju investasi di kemudian hari. Menurut dia, pemerintah tengah mengevaluasi setidaknya 900 barang impor yang mayoritas adalah barang konsumsi.

    Baca juga: Sri Mulyani: Pemerintah Evaluasi 900 Barang Konsumsi Impor

    "Prinsipnya mereka tidak mempengaruhi investasi maupun ekspor dan juga yang sudah diproduksi di dalam negeri," ujar Sri Mulyani di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin, 27 Agustus 2018.

    Dari barang-barang konsumsi pun, kata Sri Mulyani, akan ditinjau kembali komoditas apa saja yang sudah diproduksi di Indonesia dan mana yang belum. Untuk barang yang sudah diproduksi di dalam negeri pun, pemerintah akan melihat kapasitas produksi masing-masing industri apakah bisa memenuhi kebutuhan masyarakat atau tidak.

    "Sehingga kami harap industri dalam negeri bisa memanfaatkan kondisi ini secara sebaik-baiknya," ujar Sri Mulyani.

    Dengan demikian, Sri Mulyani berharap pengaruh negatif kebijakan pembatasan impor itu akan kecil terhadap masyarakat. Bahkan dampak yang ditimbulkan bisa positif.

    Dari segi kebijakan, kata Sri Mulyani, akan diatur secara proporsional, yaitu menjaga keseimbangan perekonomian sembari tetap menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Namun, apabila pertumbuhan ekonomi itu malah menimbulkan tekanan, ia menegaskan pemerintah bakal berusaha menangani tekanan tanpa merusak momentum.

    "Terkadang pilihannya memang sulit. Jadi kita akan melakukan rekalibrasi terus menerus dari kebijakan ini," ujar Sri Mulyani.

    Chief Economist Samuel Sekuritas Lana Soelistianingsih berujar kebijakan pembatasan impor dilakukan pemerintah guna mengurangi pembelian dolar. Namun, ia menyarankan pemerintah berhati-hati dalam mengambil langkah, semisal menaikkan Pajak Penghasilan impor.

    Berbeda dengan Sri Mulyani, Lana khawatir pembatasan impor itu justru akan membebani masyarakat di masa mendatang. "Kalau PPh impor yang dinaikkan oke, tapi apakah importir rela? Itu pasti ditransfer ke harga untuk konsumen, itu kurang fair."


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Protokol PSBB Masa Transisi di DKI Jakarta, Ada Rem Darurat

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan PSBB Masa Transisi mulai 5 Juni 2020. Sejumlah protokol harus dipatuhi untuk menghindari Rem Darurat.