TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan transmigrasi bukan lah solusi yang tepat untuk mengatasi pertumbuhan penduduk saat ini.
Baca juga: 2020 Penduduk RI Tembus 271 Juta Orang, BPS: Sensus Kian Sulit
"Sekarang itu bukan lagi solusi yang efektif karena daerah-daerah itu juga sudah mempunyai penduduk yang cukup dan juga tidak mudah," kata JK di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat, 24 Agustus 2018.
JK mengatakan, pada zaman dulu, transmigrasi menjadi solusi karena pemerintah menganggap pertumbuhan penduduk merupakan beban. Namun, kata JK, transmigrasi sudah tidak lagi menjadi solusi yang efektif dalam pembangunan bangsa ke depan. Ia pun menilai solusi yang tepat menghadapi pertumbuhan penduduk saat ini adalah melalui produktivitas dan perumahan.
Menurut JK, produktivitas bisa ditingkatkan dengan menghadirkan industri di setiap daerah agar tersedia lapangan kerja. Di sektor perumahan, JK menilai harus dibangun rumah bertingkat untuk menghemat lahan.
"Apabila enggak pakai solusi itu, maka akan terjadi masalah pada tahun 2030-2045," ujarnya.
Perubahan pola pikir itu, kata JK, juga dialami negara maju seperti Cina dan Singapura. Cina, pada 1950-1960, jumlah penduduknya mencapai satu miliar. Angka tersebut dianggap beban, sehingga pemerintah Cina membuat komuni. Singapura, kata JK, juga berpendapat serupa lantaran luas wilayah negaranya kecil sehingga jumlah penduduk harus dibatasi.
"Tapi kenapa Cina sekarang dengan penduduk 1,4 miliar maju luar biasa? Setelah mereka mengubah cara berpikir bahwa penduduk itu bukan hanya beban, tapi keuntungan karena produksi bisa naik dan konsumsi bisa naik, dan itulah kemajuannya," kata JK.
JK mengatakan, Indonesia sebelumnya juga memiliki kampanye keluarga berencana dua anak cukup, yang dianggap berhasil oleh bangsa-bangsa di dunia. Hasilnya, Jusuf Kalla menuturkan, tingkat pertumbuhan penduduk saat ini bisa terjaga dalam jumlah seperti yang diharapkan, yaitu 264 juta jiwa.
