Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Bappenas: Pertumbuhan Ekonomi Tak Bisa Hanya Andalkan Konsumsi

image-gnews
Lembah Optik, zona industri teknologi tinggi terkemuka di Cina model pengembangan yang inovatif dan hijau untuk menggabungkan ide perlindungan ekologi dengan pertumbuhan ekonomi.
Lembah Optik, zona industri teknologi tinggi terkemuka di Cina model pengembangan yang inovatif dan hijau untuk menggabungkan ide perlindungan ekologi dengan pertumbuhan ekonomi.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pembangunan dan Perencanaan Nasional atau Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro mengatakan pertumbuhan ekonomi pada kuartal kedua 2018 yang mencapai 5,27 persen akan sulit terulang kembali. Apalagi, jika pertumbuhan ekonomi hanya mengandalkan pertumbuhan konsumsi masyarakat.

Baca: Jokowi Proyeksikan Ekonomi Tumbuh 5,3 Persen di 2019

"Kenapa? Kan pemerintah nggak bisa kasih gaji ke-13 dan bantuan sosial terus menerus, sehingga ke depan perlu pertumbuhan lewat sumber yang pasti," kata Bambang saat menjadi pembicara di sosialisasi disagregasi data Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) bersama dengan Kementerian dan Lembaga, di di Hotel Sari Pan Pacific, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 23 Agustus 2018.

Pada 6 Agustus 2018 kemarin Badan Pusat Statistik telah melansir bahwa pertumbuhan ekonomi pada kuartal kedua 2018 mencapai 5,27 persen. Pertumbuhan ini terdongkrak oleh pertumbuhan konsumsi akibat dorongan dari pemerintah melalui kebijakan tunjangan hari raya (THR) kepada pegawai negeri sipil dan juga dorongan momen lebaran dan liburan. 

Kendati bersyukur bahwa pertumbuhan bisa mencapai angka tersebut, Bambang mengatakan ke depan Indonesia memerlukan sumber pertumbuhan ekonomi lain yang lebih sustain. Selain lebih sustain, diperlukan sumber pertumbuhan lain yang memiliki efek domino atau multiplier effect besar.

Menurut Bambang, salah satu yang bisa dilakukan adalah lewat peningkatan atau pertumbuhan investasi. Dalam hal ini investasi tidak harus dimaknai sebagai investasi swasta tetapi juga investasi pemerintah maupun dari ritail.

Karena itu, Bambang menyambut baik rencana BPS yang kini tengah menyusun disagregasi data Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) bersama dengan Kementerian dan Lembaga. Data ini, kata dia, bisa membantu pemerintah untuk memperbaiki pembuatan kebijakan ekonomi khususnya mengenai investasi.

"Sebab strategi untuk meningkatkan pertumbuhan lewat investasi harus didukung data yang lengkap dan betul sehingga pembuatan kebijakan juga bisa tepat sasaran," kata dia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kepala BPS, Suhariyanto mengatakan lewat PTMB, gambaran satu industri atau institusi menurut jenis aset tetap selama beberapa periode tahun tertentu bisa terlihat. Sehingga regulator bisa melihat berlangsungnya kegiatan ekonomi pada masa sekarang maupun memprediksi pada masa yang akan datang.

Ia melanjutkan dengan data PTMB yang akurat pemerintah bisa memperhitungan stok kapital dan penyusutan baik milik pemerintah, swasta maupun ritel. Indikator-indikator itu merupakan variabel utama menghitung efisiensi dan efektifitas suatu perekonomian di suatu negara.

"Kalau bisa memberikan PTMB yang lebih rinci kami bisa melakukan analisis data yang lebih bagus untuk memilih sektor ekonomi apa yang bisa mendorong pertumbuhan lewat investasi serta melakukan research and development," kata dia.

Adapun, PMTB merupakan data mengenai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi dalam kurun waktu tertentu. Sedangkan secara sederhana atau secara mikro PTMB dikenal sebagai investasi fisik.


Baca: 
Cara Sri Mulyani Jaga Pertumbuhan Ekonomi Meski Impor Dikurangi

Kontribusi PMTB terhadap PDB pada tahun 2010 mencapai 31 persen. Jumlah itu meningkat 32,52 persen pada 2014 dan menjadi sebesar 32,16 persen pada 2017.

Baca berita tentang pertumbuhan ekonomi di Tempo.co.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Ekonom Ingatkan Pemerintah Antisipasi Dampak Konflik Iran-Israel

2 hari lalu

Komandan Militer Iran Nyatakan Siap Hadapi Serangan Israel
Ekonom Ingatkan Pemerintah Antisipasi Dampak Konflik Iran-Israel

Ekonom sekaligus Pendiri Indef Didik J. Rachbini mengingatkan pemerintah Indonesia, termasuk Presiden terpilih dalam Pilpres 2024, untuk mengantisipasi dampak konflik Iran dengan Israel.


ADB Prediksi Pertumbuhan Ekonomi Asia Pasifik Mencapai 4,9 Persen Tahun Ini, Apa Saja Pemicunya?

9 hari lalu

Logo ADB atau Asian Development Bank. (adb.org)
ADB Prediksi Pertumbuhan Ekonomi Asia Pasifik Mencapai 4,9 Persen Tahun Ini, Apa Saja Pemicunya?

ADB memperkirakan pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia dan Pasifik bakal mencapai angka rata-rata 4,9 persen pada tahun ini.


Cerita Sandiaga di Hari Lebaran 2024, dari Salat Id, Temui Orang Tua hingga Hadir di Istana

9 hari lalu

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno membagikan momen lebarannya di akun Instagram pribadi @sandiuno. (Sumber: Instagram)
Cerita Sandiaga di Hari Lebaran 2024, dari Salat Id, Temui Orang Tua hingga Hadir di Istana

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno membagikan momen lebarannya di akun Instagram pribadi @sandiuno.


Polemik Kabar KPK Digabung dengan Ombudsman

15 hari lalu

Logo KPK. Dok Tempo
Polemik Kabar KPK Digabung dengan Ombudsman

Kabar peleburan KPK dengan Ombudsman menimbulkan polemik. Bappenas membantah tengah membahas peleburan tersebut.


Awal Mula Berhembus Kabar KPK Digabung dengan Ombudsman

15 hari lalu

Logo KPK. Dok Tempo
Awal Mula Berhembus Kabar KPK Digabung dengan Ombudsman

tersiar kabar KPK akan dihapuskan lalu digabungkan dengan Ombudsman, bagaimana awalnya?


ICW Ungkap Rencana KPK Hapus Bidang Penindakan dan Gabung Ombudsman Telah Dibahas di Bappenas

18 hari lalu

Ilustrasi Gedung KPK
ICW Ungkap Rencana KPK Hapus Bidang Penindakan dan Gabung Ombudsman Telah Dibahas di Bappenas

Peneliti ICW Kurni Ramadhana mengatakan rencana KPK bubar lalu gabung Ombudsman bukan isapan jempol, sudah dibahas di Bappenas.


Kemenparekraf Prediksi Libur Lebaran Dorong Pertumbuhan Ekonomi 5 Persen

18 hari lalu

Puncak Arus Mudik Lebaran di Bandara Soekarno-Hatta 6 April, 188.795 Penumpang Diprediksi Melintas
Kemenparekraf Prediksi Libur Lebaran Dorong Pertumbuhan Ekonomi 5 Persen

Kemenparekraf memprediksi perputaran ekonomi di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif selama Lebaran 2024 mencapai Rp 276,11 triliun.


Sebut Kepulauan Seribu Cocok Jadi Food Estate, Pj Gubernur DKI Heru Budi Bakal Lakukan Ini

26 hari lalu

Heru Budi Mau Kembangkan Food Estate di Kepulauan Seribu, Koral: Sudah Gagal di Tiga Pulau
Sebut Kepulauan Seribu Cocok Jadi Food Estate, Pj Gubernur DKI Heru Budi Bakal Lakukan Ini

Heru Budi menyebut Kepulauan Seribu cocok jadi food estate alias lumbung pangan di DKI Jakarta. Berikut hal yang bakal dilakukan Pj Gubernur DKI itu.


Penerapan Cukai Minuman Berpemanis Diklaim Bisa Tekan Penyakit Diabetes, Jantung dan Stroke

27 hari lalu

Puluhan massa dari organisasi CISDI bersama dengan Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) melakukan aksi demo mendukung diberlakukannya cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) di kawasan Patung Kuda, Monas,  Jakarta, Rabu 18 Oktober 2023. Studi meta analisis pada 2021 dan 2023 mengestimasi setiap konsumsi 250 mililiter MBDK akan meningkatkan risiko obesitas sebesar 12 persen, risiko diabetes tipe 2 sebesar 27 persen, dan risiko hipertensi sebesar 10 persen (Meng et al, 2021; Qin et al, 2021; Li et al, 2023). Mengadaptasi temuan World Bank (2020), penerapan cukai diprediksi meningkatkan harga dan mendorong reformulasi produk industri menjadi rendah gula sehingga menurunkan konsumsi MBDK. Penurunan konsumsi MBDK akan berkontribusi terhadap berkurangnya tingkat obesitas dan penyakit tidak menular seperti diabetes, stroke, hingga penyakit jantung koroner. TEMPO/Subekti.
Penerapan Cukai Minuman Berpemanis Diklaim Bisa Tekan Penyakit Diabetes, Jantung dan Stroke

Bappenas mengklaim penerapan cukai minuman berpemanis dalam kemasan akan menekan penyakit diabetes, jantung dan stroke di masyarakat.


Cukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Ini, Bappenas: Sudah Sesuai RPJMN

27 hari lalu

Puluhan massa dari organisasi CISDI bersama dengan Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) melakukan aksi demo mendukung diberlakukannya cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) di kawasan Patung Kuda, Monas,  Jakarta, Rabu 18 Oktober 2023. Studi meta analisis pada 2021 dan 2023 mengestimasi setiap konsumsi 250 mililiter MBDK akan meningkatkan risiko obesitas sebesar 12 persen, risiko diabetes tipe 2 sebesar 27 persen, dan risiko hipertensi sebesar 10 persen (Meng et al, 2021; Qin et al, 2021; Li et al, 2023). Mengadaptasi temuan World Bank (2020), penerapan cukai diprediksi meningkatkan harga dan mendorong reformulasi produk industri menjadi rendah gula sehingga menurunkan konsumsi MBDK. Penurunan konsumsi MBDK akan berkontribusi terhadap berkurangnya tingkat obesitas dan penyakit tidak menular seperti diabetes, stroke, hingga penyakit jantung koroner. TEMPO/Subekti.
Cukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Ini, Bappenas: Sudah Sesuai RPJMN

Bappenas sebut penerapan cukai minuman berpemanis dalam kemasan tahun ini sudah sesuai dengan rencana pembangunan.