3. Optimasi sejumlah program perpajakan penting
Untuk menjaga tren positif pada 2018, Ditjen Pajak memastikan akan terus mengoptimalkan layanan dan implementasi berbagai program penting. Sejumlah program penting itu di antaranya berupa pelaksanaan PP 23/2018, percepatan pemberian restitusi dan pelaksanaan reformasi perpajakan.
Menkeu Sri Mulyani saat bicara soal kondisi keuangan negara terutama masalah hutang luar negeri Indonesia di kantor Dirjen Pajak, Jakarta, Minggu (14/6). Dia membantah bahwa BLT berasal dari pinjaman luar negeri. TEMPO/Adri Irianto
Sebelumnya, Direktur Strategi dan Portofolio Utang Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Schneider Siahaan, mengatakan pajak merupakan salah satu sumber untuk pembayaran pajak. "Nanti target pajaknya juga naik," ujarnya, Selasa, 21 Agustus 2018.
Schneider menjelaskan pada tahun 2018 jatuh tempo pembayaran utang yang harus dilunasi Rp 409 triliun. Namun, dengan meningkatnya pendapatan pajak, utang tersebut dapat dibayarkan. Dari hitungannya, penerimaan pajak Indonesia sebesar Rp 2.000 triliun, kemudian pendapatan lainnya berasal dari penerimaan bukan pajak, yaitu ekspor dan layanan pemerintah. "Kita mampu, karena penerimaan pajak kita tinggi," tuturnya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelunya mengakui bahwa tahun depan pemerintah menghadapi tantangan cukup berat khususnya dalam mengelola anggaran karena utang jatuh tempo. Defisit anggaran akan ditutup dengan sumber-sumber pembiayaan anggaran yang mengacu pada kebijakan untuk mengendalikan rasio utang terhadap PDB dalam batas aman. Selain itu mengaku kebijakan efisiensi pembiayaan anggaran agar tercapai fiscal sustainability, salah satunya dengan mengoptimalkan penerimaan pajak.
ANTARA
