Marak Fintech Ilegal, OJK Belum Batasi Jumlah Perusahaan Karena..

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso usai acara Silaturahmi Idul Fitri Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan di komplek gedung BI, Jakarta, Jumat, 22 Juni 2018. TEMPO/Hendartyo Hanggi

    Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso usai acara Silaturahmi Idul Fitri Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan di komplek gedung BI, Jakarta, Jumat, 22 Juni 2018. TEMPO/Hendartyo Hanggi

    TEMPO.CO, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan tidak akan membatasi jumlah perusahaan Peer-to-Peer (P2P) lending yang terdaftar, meski perusahaan financial technology (fintech) ilegal mulai marak. “Kalau memenuhi (syarat) semua ya boleh semua. Tidak ada batasan sekian. Sekarang saja yang baru dapat izin baru satu. Terlalu dini kalau kita bicara pembatasan,” ujar Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, Senin, 20 Agustus 2018. 

    Baca: OJK: Aturan P2P Lending Fintech Rampung Akhir Bulan Ini

    Wimboh mengatakan fenomena munculnya fintech ilegal menjadi pelajaran bagi OJK. Namun, hal tersebut tidak membuat OJK lantas membatasi jumlah perusahaan yang terdaftar.

    Seperti diketahui, OJK telah mengatur fintech lewat Peraturan OJK (POJK) No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Setiap fintech yang menyelenggarakan bisnis P2P lending harus terdaftar di OJK dan mengajukan perizinan setelah beroperasi selama satu tahun.

    Baca: Transaksi Fintech di Indonesia Tembus USD 21 Juta

     

    Untuk itu, Wimboh mendorong masyarakat untuk teliti dalam memilih produk fintechyang legal dan memenuhi aspek perlindungan konsumen sesuai ketentuan OJK. “Pilihlah produk fintech yang sudah dapat izin dari OJK. Kalau belum, ya harus hati-hati. Keputusan dan risiko ditanggung masyarakat sendiri,” tuturnya.

    Adapun Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara mengaku telah memblokir 227 fintech ilegal temuan Satgas Waspada Investasi. Pihaknya juga telah berkomunikasi dengan Google sebagai penyedia platform penyedia aplikasi app store. “Kalau berbasis aplikasi pun kami bisa take down kok. Kalau ada tambahan, tergantung dari OJK,” terangnya.

    BISNIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    KPU Umumkkan 9 Partai yang Lolos ke Parlemen dalam Pemilu 2019

    Komisi Pemilihan Umum menyatakan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan anggota legislatif di pemilu 2019.