TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, Zulkifli Hasan, merespons tudingan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati soal utang pemerintah dengan kata-kata yang tak kalah pedas. "Yang menyesatkan itu, catat, menteri keuangan. Bukan Ketua MPR," ujar Zulkifli kepada wartawan di kompleks parlemen, Senin, 20 Agustus 2018.
Baca: Sri Mulyani Sebut Pidato Ketua MPR soal Utang Menyesatkan
Pernyataan Zulkifli menanggapi tudingan Sri Mulyani lewat status Facebook resminya tadi pagi. Sri Mulyani menyebutkan pidato Zulkifli Hasan di sidang tahunan MPR pada Kamis pekan lalu bernilai politis. "Pernyataan tersebut selain bermuatan politis juga menyesatkan," kata Sri Mulyani seperti dikutip dari status Facebook resminya, Senin, 20 Agustus 2018.
Hingga berita ini ditulis, tercatat 13.000 orang yang merespons dengan mengklik emoji status Facebook Sri Mulyani yang diposting sekitar 8 jam lalu tersebut. Sementara 1.900 orang yang membubuhkan komentar dan status tersebut sudah dibagikan sebanyak 9.600 kali.
Baca: Pemerintah Bakal Tarik Utang Rp 359,3 Triliun pada 2019
Zulkifli Hasan pada Kamis pekan lalu dalam pidatonya itu menyebut utang pemerintah yang jatuh tempo pada 2018 sebesar Rp 400 triliun tidak wajar. Menurut dia, angka tersebut tujuh kali lebih besar dari dana desa dan enam kali lebih besar dari anggaran kesehatan.
Kali ini, untuk menjawab tudingan Sri Mulyani tersebut, Zulkifli Hasan sudah menyiapkan sejumlah data soal utang. "Ini adalah MPR/DPR. Ini adalah lembaga politik bukan lembaga sosial. Jadi tempatnya ngomong politik," kata Zulkifli lagi.
Zulkifli lalu memperlihatkan kutipan laporan Sri Mulyani dalam rapat APBN 2018. "Perihal utang, Menteri Keuangan sendiri yang mengatakan jumlah utang jatuh tempo yang mencapai 409 triliun rupiah akan memberatkan anggaran di tahun 2019 nanti," kata Zulkifli.
Menurut Zulkifli Hasan yang juga Ketua Umum PAN ini, Sri Mulyani pernah berkata membayar utang nantinya akan berat karena harus mencari sumber pembiayaan lain selain pembiayaan yang ada. "Kalau rupiahnya melemah, nambah ini (utang membesar). Betul, ndak?" Tak hanya itu, Zulkifli mengutip tulisan dari mantan Menteri Koordinator Maritim Rizal Ramli bahwa pemerintah tidak memiliki inovasi dalam membayar utang.
Lebih jauh Zulkifli memaparkan data lembaga riset Institute for Development of Economics and Finance (Indef). Indef menyoroti pemerintah akan menambah utang baru sebesar Rp 359 triliun. "Kalau benar itu ditambah, tentu itu akan lebih berat dengan pertumbuhan ekonomi 5,3 persen," katanya.
Yang dimaksud dengan lebih berat, menurut Zulkifli, karena utang yang bertambah besar dan pertumbuhan ekonomi dipatok di angka tersebut, maka sejumlah proyek infrastruktur ditunda. Padahal itu adalah program andalan Presiden Jokowi.
"Sudah dimoratorium (proyek infrastruktur), artinya ada masalah, kan? Ada 500 item tidak boleh impor, dikurangi. Itu tandanya ada masalah," kata Zulkifli Hasan. Ia juga meminta Sri Mulyani agar tidak lagi mengeluarkan pernyataan yang menyesatkan, melainkan menyatakan apa adanya.
