TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan pihaknya akan mempercepat rekonstruksi dan rekonsialisasi usai gempa Lombok, Nusa Tenggara Barat. "Kami mengestimasi ada 36.000 rumah dan 150 sekolah rusak berat," katanya di Kantor Wakil Presiden RI Jalan Medan Merdeka Utara, Senin, 20 Agustus 2018.
BACA: Gempa Lombok, PUPR Segera Dirikan Bangunan Tahan Gempa
Meski demikian, data tersebut dihitung sebelum gempa susulan melanda Lombok pada Minggu, 19 Agustus 2018. Basuki menuturkan pihaknya terus menghitung kerusakan sekaligus kerugian yang menimpa warga dan pemerintah daerah di provinsi tersebut.
Dia menambahkan telah menurunkan tim berjumlah 150 orang dan ratusan mahasiswa teknik untuk membantu proses rekonstruksi dan rekonsiliasi di berbagai wilayah Lombok yang luluh lantak akibat gempa bumi.
Khusus untuk pembangunan fasilitas umum, seperti pasar, sekolah, masjid dan kantor-kantor pemerintah akan dibangun oleh BUMN karya. "Anggaran nanti dari BNPB dan dana darurat Kementerian PUPR," ujarnya.
Sementara itu, untuk pembangunan rumah warga, Basuki mengungkapkan akan menggunakan konsep Re-KOMPAK atau rehabilitasi berbasis masyarakat seperti yang sebelumnya pernah dikerjakan di Gunung Merapi, Jawa Tengah.
Pemerintah sebelumnya telah memberikan dana tunai sebesar Rp 50 juta per kepala keluarga untuk membangun rumah-rumah yang rusak. Dana tersebut diberikan guna mempercepat pembangunan di lapangan sehingga warga tak perlu menunggu cairnya dana pemerintah.
"Ini bukan soal (nilai) bantuannya, tetapi mereka harus bergerak juga. Kalau nunggu diperbaiki pasti lama. Jika semua bergerak membangun rumahnya masing-masing dengan uang Rp 50 juta mudah-mudahan lebih cepat," katanya.
Baca: Usai Gempa Lombok, Satu Dermaga Pelabuhan Kayangan Ditutup
Untuk perbaikan rumah, warga korban gempa Lombok yang tempat tinggalnya mengalami kerusakan berat, Pemerintah Pusat telah menganggarkan bantuan sebesar Rp 50 juta untuk tiap kepala keluarga. Untuk tahap awal, pemerintah telah menyalurkan kepada 1.000 kepala keluarga. Dana tersebut disalurkan secara bertahap mulai Selasa, 14 Agustus 2018.
BISNIS