TEMPO.CO, Nunukan - Ketergantungan warga perbatasan RI dengan Malaysia di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, terhadap produk luar negeri menurun berkat program tol laut pemerintah Indonesia.
Baca juga: Kemenhub Sediakan 15 Trayek Tol Laut, Ini Rincian Rutenya
"Program tol laut berhasil menurunkan ketergantungan warga perbatasan di Pulau Sebatik terhadap produk Malaysia hingga 20 persen," ujar Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perdagangan Kabupaten Nunukan, Hasan Basri di Nunukan, Senin, 20 Agustus 2018.
Sebelum adanya program tol laut, kebutuhan pokok sehari-hari bagi masyarakat di Pulau Sebatik hampir 80 persen didatangkan dari Negeri Sabah, Malaysia, secara ilegal.
Namun program tol laut yang lancar dengan mengangkut produk dalam negeri sesuai kebutuhan sebanyak dua kali sebulan, warga setempat telah memiliki pilihan lain untuk memenuhi kebutuhannya.
Menurut Hasan Basri, ini membuktikan, pengaruh positif dari program tol laut sangat efektif sebagaimana keinginan pemerintah Indonesia agar ketergantungan warga perbatasan terhadap produk luar negeri dapat dikurangi.
Hanya saja, kata Hasan Basri, produk dalam negeri melalui program tol laut ini harganya masih relatif tinggi dibandingkan produk Malaysia. Sebab, produk Malaysia merupakan subsidi dari pemerintahnya yang diperdagangkan ke Pulau Sebatik.
"Kita harus akui harga kebutuhan pokok dalam negeri lebih mahal dibandingkan produk Malaysia. Karena produk Malaysia ini disubsidi oleh pemerintahnya," ungkap dia.
Ia mengharapkan, ke depannya produk dalam negeri ini semakin diminati oleh warga perbatasan. Tidak tertutup kemungkinan pasokan produk Malaysia yang masuk ke Kabupaten Nunukan secara ilegal akan dibatasi atau bahkan dilarang nanti.
Barang kebutuhan pokok yang diangkut menggunakan kapal oleh program tol laut ini langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Produk yang diangkut sesuai dengan kebutuhan warga setempat melalui rekomendasi Pemkab Nunukan.
ANTARA
