Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Staf Khusus Presiden Merespons Sindiran Ketua MPR Soal Utang

image-gnews
Ketua MPR RI Zulkifli Hasan (tengah) saat memimpin Sidang Paripurna dalam rangka Sidang Tahunan MPR Tahun 2018 di Gedung Nusantara, Kompleks Senayan, Jakarta, Kamis, 16 Agustus 2018.
Ketua MPR RI Zulkifli Hasan (tengah) saat memimpin Sidang Paripurna dalam rangka Sidang Tahunan MPR Tahun 2018 di Gedung Nusantara, Kompleks Senayan, Jakarta, Kamis, 16 Agustus 2018.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Staf Khusus Presiden Ahmad Erani Yustika merespons sindiran Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, Zulkifli Hasan soal utang pemerintah. "Saya agak jengah, risau dengan data yang salah, karena saya terbiasa membaca data. Kemarin disebutkan dalam pidato kenegaraan Ketua MPR menyampaikan bahwa utang kita dibandingkan dengan anggaran dana desa," kata Ahmad Erani saat acara Menakar Politik Anggaran RAPBN 2019 di Bakoel Koffie Cikini, Jakarta, Minggu, 19 Agustus 2018.

BACA: Fitra: Pemerintah Perlu Mengerem Utang

Dalam pidato di pembukaan Sidang Paripurna MPR Tahun 2018, Zulkifli Hasan menyentil pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi - Jusuf Kalla. Zulkifli Hasan menyebut ada tiga persoalan ekonomi yang membutuhkan terobosan kebijakan dari pemerintah, salah satunya soal utang.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional itu mengatakan pemerintah tak bisa menyatakan utang pemerintah aman dengan rasio utang 30 persen. "Yang sangat perlu dicermati adalah jumlah beban pembayaran utang pemerintah yang mencapai tidak kurang dari Rp 400 triliun pada 2018," ujarnya.

Jumlah ini, kata Zulkifli Hasan setara dengan tujuh kali dana yang diberikan kepada desa-desa di seluruh Indonesia atau enam kali anggaran kesehatan seluruh rakyat Indonesia. "Dan sudah di luar batas kewajaran kemampuan negara untuk membayarnya," tuturnya.

BACA: Gaji PNS 2019 Dinaikkan, Wakil Ketua DPR: Jangan Bebani Keuangan

Lebih lanjut Erani mengatakan cicilan pokok utang dibandingkan dengan dana desa itu enam kali, di mana dana desa tahun depan Rp 73 triliun. Jumlah tersebut, kata Erani jauh berbeda dengan 2014. Pada 2014 anggaran untuk desa atau Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) total anggaran Rp 9,7 triliun.

"Saya bulatkan dengan dana perkotaan menjadi Rp 10 triliun. Antara cicilan pokok utang dibandingkan dana untuk desa itu 24 kali dari besarnya utang pada saat itu. Antara langit dan sumur, dalem banget bedanya. Sedangkan ini 2019 hanya 6 kali," kata Erani.

Erani menjabarkan data dari Kementerian Keuangan. Pada 2014 PNPM sebesar Rp 9,7 triliun, sedangkan pada 2019 Dana Desa sebesar Rp 73 triliun. Penarikan utang baru para 2014 sebesar 256 triliun, pada 2019 Rp 359 triliun. Penarikan utang baru dibandingkan PNPM, yaitu 26 kali, sedangkan penarikan utang baru dibandingkan Dana Desa, yaitu 5 kali. Cicilan utang dibandingkan PNPM di 2014, yaitu 24 kali, sedangkan cicila utang dibandingkan Dana Desa di 2019, yaitu 6 kali.

"Masyarakat berhak tahu, jangan cuma diambil sepotong. Pemerintah telah berjuang bagaimana caranya agar anggaran desa untuk masyarakat pedesaan menjadi beradab, nilainya naik 7 kali lipat," ujar Erani.

Baca berita tentang utang lainnya di Tempo.co.

REZKI ALVIONITASARI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Prabowo Dapat Banyak Ucapan Selamat, Zulkifli Hasan: Dunia Saja Sudah Mengakui

5 hari lalu

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan  memberi keterangan di kediaman Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih, Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta Selatan pada Rabu, 10 April 2024. Tempo/Yohanes Maharso
Prabowo Dapat Banyak Ucapan Selamat, Zulkifli Hasan: Dunia Saja Sudah Mengakui

Ketum PAN Zulkifli Hasan menyebut dunia sudah mengakui Prabowo Subianto, sebagai calon presiden terpilih meski sengketa Pilpres masih berjalan.


Daging Sapi Mencapai Rp 150 Ribu, Menteri Perdagangan: Padahal sudah Bebas Impor

5 hari lalu

Harga Daging Sapi H-1 Lebaran 2024 Capai Rp 150 Ribu per Kilogram
Daging Sapi Mencapai Rp 150 Ribu, Menteri Perdagangan: Padahal sudah Bebas Impor

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menanggapi harga daging sapi yang mencapai Rp 150.000 per kilogram pada H-1 Lebaran Idul Fitri 2024.


Tomat Rp 40 Ribu, Ini Tanggapan Menteri Zulhas

5 hari lalu

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan  memberi keterangan di kediaman Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih, Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta Selatan pada Rabu, 10 April 2024. Tempo/Yohanes Maharso
Tomat Rp 40 Ribu, Ini Tanggapan Menteri Zulhas

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas menanggapi soal harga tomat yang mencapai Rp 40.000 per kilogram


Zulkifli Hasan Bicara Peluang Anaknya Maju di Pilkada DKI Berpasangan dengan Ridwan Kamil

5 hari lalu

Wakil Ketua DPRD DKI Zita Anjani. Foto: Istimewa
Zulkifli Hasan Bicara Peluang Anaknya Maju di Pilkada DKI Berpasangan dengan Ridwan Kamil

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan buka suara soal peluang pencalonan anaknya sebagai cawagub di Pilkada DKI Jakarta mendampingi Ridwan Kamil.


Ketum PAN Zulkifli Hasan Gelar Open House di Jakarta Timur

6 hari lalu

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan meninjau harga grosir di ITC Mangga dua, Jakarta, Minggu, 17 Maret 2024. Kunjungan tersebut untuk dalam rangka memantau stabilitas harga sandang saat Ramadan dan menjelang lebaran sekaligus berbelanja untuk dibagikan kepada pengunjung ITC. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Ketum PAN Zulkifli Hasan Gelar Open House di Jakarta Timur

Zulkifli Hasan alias Zulhas akan menggelar open house di rumahnya, Jakarta Timur besok.


Tersinggung Tak Diberi Utang, Pemuda di Kembangan Bakar Warung Rokok

9 hari lalu

Ilustrasi pedagang/warung rokok eceran. shutterstock.com
Tersinggung Tak Diberi Utang, Pemuda di Kembangan Bakar Warung Rokok

Tersinggung tak boleh utang rokok, pelaku membakar warung dengan melempar botol bensin dan tisu yang telah dibakar.


Mengenal Istilah Viral Mulai dari War Takjil sampai War Tiket

11 hari lalu

Pembeli membeli takjil untuk berbuka puasa pada bulan Ramadan di Jalan Panjang, Jakarta, Selasa, 19 Maret 2024. Pedagang takjil disini menjadi alternatif warga Jakarta dan sekitarnya yang mencari beraneka ragam hidangan berbuka puasa di bulan Ramadan. TEMPO/Fajar Januarta
Mengenal Istilah Viral Mulai dari War Takjil sampai War Tiket

Media sosial sedang diramaikan dengan istilah war takjil, war telur, dan war tiket belakangan ini. Begini maksudnya.


Ukraina Bakal Bangkrut Jika Negara-negara Barat Tak Hapus Utang

14 hari lalu

Pedagang kaki lima menjual buah-buahan dan sayuran selama konflik Ukraina-Rusia di kota pelabuhan selatan Mariupol, Ukraina 30 Mei 2022. Pada hari Senin, penduduk setempat mengisi perangkat listrik dari generator dan bertukar makanan dan pakaian di pasar jalanan dadakan. REUTERS/Alexander Ermochenko
Ukraina Bakal Bangkrut Jika Negara-negara Barat Tak Hapus Utang

Sumber di Bank Dunia memperingatkan Ukraina bisa terperosok dalam utang jika negara-negara Barat tak hapus atau restrukturisasi utang


MK Panggil 4 Menteri Jokowi Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Siapa Saja Mereka dan Apa Alasannya?

14 hari lalu

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani saat Konferensi Pers: PDB Kuartal III 2023 serta Stimulus Fiskal di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Jakarta, Senin, 6 November 2023. Pemerintah menyiapkan sejumlah paket kebijakan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, di antaranya bantuan pangan sampai akhir tahun dan 2024, insentif untuk sektor perumahan sampai tahun depan hingga insentif renovasi rumah bagi masyarakat miskin. TEMPO/Tony Hartawan
MK Panggil 4 Menteri Jokowi Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Siapa Saja Mereka dan Apa Alasannya?

Ketua MK Suhartoyo memastikan bahwa Majelis Hakim akan memanggil sejumlah menteri dalam sidang sengketa Pilpres 2024. Siapa saja dan apa alasannya?


Terkini: Deretan Barang Mewah Pemberian Harvey Moeis untuk Sandra Dewi, Jumlah THR Ojol jika Wajib Dibayarkan Bisa Capai Puluhan Triliun?

18 hari lalu

Sandra Dewi dan Harvey Moeis. Instagram.
Terkini: Deretan Barang Mewah Pemberian Harvey Moeis untuk Sandra Dewi, Jumlah THR Ojol jika Wajib Dibayarkan Bisa Capai Puluhan Triliun?

Kejagung menetapkan suami artis Sandra Dewi, Harvey Moeis, sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan tata niaga timah.