Pembangunan Infrastruktur Diminta Tak Bebani Cadangan Devisa

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Foto aerial pembangunan infrastruktur jembatan Wear Arafura di Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Provinsi Maluku, 29 April 2018. Pembangunan jembatan tersebut ditargetkan selesai pada November 2018 dan diharapkan dapat mempermudah jalur transportasi masyarakat di antara kedua pulau. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

    Foto aerial pembangunan infrastruktur jembatan Wear Arafura di Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Provinsi Maluku, 29 April 2018. Pembangunan jembatan tersebut ditargetkan selesai pada November 2018 dan diharapkan dapat mempermudah jalur transportasi masyarakat di antara kedua pulau. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Keuangan dan Perbankan Dewan Perwakilan Rakyat, Johnny G. Plate, mengingatkan pemerintah agar pembangunan infrastruktur nantinya tidak membuat defisit transaksi berjalan semakin membengkak. Terlebih jika baku banyak yang digunakan untuk membangun infrastruktur berasal dari impor sehingga membebani cadangan devisa.

    Baca: Anggaran Infrastruktur 2019 Naik Jadi Rp 420,5 T, Ini Rinciannya

    "Sehingga (pembangunan infrastruktur) harus dilakukan secara selektif," kata Johnny G. Plate dalam rilis, Sabtu, 18 Agustus 2018. Menurut dia, struktur APBN 2019 harus dapat melanjutkan komitmen Jokowi terkait pembangunan infrastruktur.

    Johnny juga meminta agar pemerintah juga harus fokus dalam membangun kualitas sumber daya manusia (SDM) menuju generasi lebih berdaya saing global. Politikus Nasdem itu menyebutkan bahwa tantangan ekonomi 2019 masih dipenuhi sentimen eksternal sehingga struktur APBN 2019 harus disusun untuk mengantisipasi dampak sentimen dari gejolak ekonomi global tersebut.

    Baca: Target Pertumbuhan 5,3 Persen, Infrastruktur Harus Cooling Down

    Ekonom Indef, Bhima Yudistira Adhinegara, sebelumnya juga mendesak pemerintah segera mengatasi defisit transaksi berjalan dalam neraca perdagangan untuk membantu menambah devisa. Devisa ini berguna dalam rangka stabilisasi perekonomian di tengah kondisi global yang masih tidak menentu. "Strateginya adalah menekan defisit transaksi berjalan," katanya, Kamis lalu.

    Untuk menekan defisit transaksi berjalan, menurut Bhima, yang perlu dilakukan adalah mendorong ekspor serta mengendalikan impor. Langkah tegas pemerintah untuk mengendalikan impor tapi juga perlu dilakukan dengan hati-hati.

    Pasalnya, kata Bhima, penghentian impor bahan baku bakal berdampak kepada kinerja manufaktur. Pemerintah juga dapat mengurangi belanja negara yang sifatnya konsumtif dan meningkatkan alokasi belanja yang sifatnya produktif seperti dana desa.

    Presiden Joko Widodo sebelumnya dalam rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa lalu menegaskan bahwa memperkuat cadangan devisa merupakan hal yang sangat penting. Hal ini agar mendorong ketahanan ekonomi semakin kuat, terutama dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global, termasuk dampak yang terakhir terjadi di perekonomian di Turki.

    "Kita juga harus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah pada nilai yang wajar, inflasi yang rendah, defisit transaksi berjalan yang aman," kata Jokowi. Ia juga mengingatkan perlunya percepatan pembangunan infrastruktur yang mendukung pariwisata, terutama pada lokasi-lokasi pariwisata prioritas yang telah ditetapkan, karena sektor pariwisata tersebut dinilai akan cepat mampu menambah dan memperkuat cadangan devisa.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Komentar Yasonna Laoly Soal Harun Masiku: Swear to God, Itu Error

    Yasonna Laoly membantah disebut sengaja menginformasikan bahwa Harun berada di luar negeri saat Wahyu Setiawan ditangkap. Bagaimana kata pejabat lain?