Target Pertumbuhan 5,3 Persen, Infrastruktur Harus Cooling Down

Pekerja menyelesaikan pembangunan infrastruktur. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta - Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2019  atau RAPBN 2019 disebutkan sejumlah asumsi makro ekonomi di antaranya terkait pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 persen. Angka tersebut lebih rendah dari yang dipatok pada APBN 2018 sebesar 5,4 persen.

Baca: Sri Mulyani: Ada Risiko Tekan Defisit Neraca dengan Kurangi Impor

Sejumlah analis menilai pemerintah kali ini jauh lebih realistis dan berhati-hati. "Pertumbuhan ekonomi 5,3 persen. Kalaupun meleset, nanti 5,2 persen," ujar Guru Besar Ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM) Tony Prasetiantono, Jumat, 17 Agustus 2018. 

Tak hanya dari pertumbuhan ekonomi, asumsi makro seperti inflasi 3,5 persen, kurs Rp 14.400 per dolar AS, harga minyak mentah US$ 70 per barel dan lifting minyak 750 ribu barel per hari, menurut Tony, juga menunjukkan pemerintah lebih hati-hati.

Baca: Jokowi Sebut RI Lebih Baik dari Banyak Negara Lain, Ini Sebabnya

Tony menilai, pemerintah sudah belajar banyak dalam menyusun RAPBN. "Saat ini jauh lebih realistis dan workable dibandingkan dengan masa awal Jokowi menjadi Presiden yang terasa menggebu-gebu, sehingga menjadi angan-angan."

Meski begitu, Tony menyoroti belanja infrastruktur yang naik dari Rp 410 triliun menjadi Rp 420 triliun. "Ini perlu dikaji lagi, karena kita berusaha menekan belanja-belanja pemerintah dalam valas, termasuk dari belanja infrastruktur," jelasnya.

Lebih jauh Tony menilai belanja infrastruktur harus dikurangi terlebih karena neraca perdagangan yang per Juli 2018 ini defisit US$ 3,09 miliar dan transaksi berjalan yang sudah mencapai 2,7 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). "Kita perlu injak pedal rem di infrastruktur. Cooling down sedikit, tidak boleh overheating," ucapnya.

Hal senada disampaikan Direktur Eksekutif Core Indonesia, Muhammad Faisal. Ia menilai target pertumbuhan ekonomi 2019 lebih realistis dibandingkan dengan target pertumbuhan 2018.

Faisal memperkirakan ke depan faktor-faktor eksternal masih menjadi tekanan terhadap pertumbuhan ekonomi yang dapat membuat capital outflow masih terjadi. "Seperti kenaikan suku bunga global yang dipicu oleh The Fed, harga minyak yang masih terus meningkat hingga tahun depan, dan potensi terus berlanjutnya perang dagang," ucapnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya menjelaskan target pertumbuhan itu bukanlah target yang stagnan. "Mengenai pertumbuhan 5 persen itu tidak stagnan. Kalau stagnan itu 0 persen."

Sri Mulyani menyebutkan pertumbuhan 5,3 persen itu akan didapat dari kontribusi konsumsi yang dijaga di atas 5 persen, kemudian komposisi agregat demand untuk ekspor diprediksi 6,3 persen dan impor 7,1 persen.

BISNIS






RAPBD DKI Bengkak Jadi Rp 83,78 Triliun, Ini 3 Program Prioritas Heru Budi Hartono

12 jam lalu

RAPBD DKI Bengkak Jadi Rp 83,78 Triliun, Ini 3 Program Prioritas Heru Budi Hartono

RAPBD DKI Jakarta 2023 telah disepakati DPRD dan Pemprov DKI Jakarta senilai Rp 83,78 triliun atau naik Rp 1,2 triliun dari MoU KUA-PPAS 2023.


Pemkab Kediri Dorong Seniman dan Budayawan Melek Digital

16 jam lalu

Pemkab Kediri Dorong Seniman dan Budayawan Melek Digital

Kemajuan teknologi menjadi tantangan tersendiri bagi pelaku seni dan budaya.


Program Suntik Mati PLTU Batu Bara, Ini Rencana Sri Mulyani untuk PLN dan Produsen Listrik Swasta

1 hari lalu

Program Suntik Mati PLTU Batu Bara, Ini Rencana Sri Mulyani untuk PLN dan Produsen Listrik Swasta

Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa PT PLN (Persero) wajib melaksanakan komitmen transisi menuju energi hijau.


Jokowi Ajak Investor ke IKN Tahun Depan untuk Tawarkan Proyek

1 hari lalu

Jokowi Ajak Investor ke IKN Tahun Depan untuk Tawarkan Proyek

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono mengatakan pihaknya pembangunan infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) dikebut.


Usul Dana Pembangunan IKN 2023 Rp 12,7 T, Menteri PUPR Surati Sri Mulyani

1 hari lalu

Usul Dana Pembangunan IKN 2023 Rp 12,7 T, Menteri PUPR Surati Sri Mulyani

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, mengirim surat ke Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati perihal usulan kebutuhan anggaran percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)


Utang Pemerintah per Oktober 2022 Dekati Rp 7.500 Triliun, Ini Rinciannya

1 hari lalu

Utang Pemerintah per Oktober 2022 Dekati Rp 7.500 Triliun, Ini Rinciannya

Kementerian Keuangan menyebutkan utang pemerintah per Oktober 2022 mencapai Rp 7.496,7 atau mendekati Rp 7.500 triliun.


MRT Jakarta Buka Lowongan Insinyur Infrastruktur Teknologi Informasi, Ini Kriterianya

2 hari lalu

MRT Jakarta Buka Lowongan Insinyur Infrastruktur Teknologi Informasi, Ini Kriterianya

PT MRT Jakarta (Perseroda) membuka lowongan kerja posisi Information Technology Infrastructure Engineer atau Insinyur Infrastruktur Teknologi Informasi.


Terpopuler Bisnis: Cara Cek BLT BBM Cair Bulan Depan, Sri Mulyani Heran Data Pajak Tak Seperti Kabar PHK

3 hari lalu

Terpopuler Bisnis: Cara Cek BLT BBM Cair Bulan Depan, Sri Mulyani Heran Data Pajak Tak Seperti Kabar PHK

Berita terpopuler ekonomi dan bisnis sepanjang Jumat kemarin 25 November dimulai dari BLT BBM akan cair lagi di bulan depan.


Bulan Depan Panglima TNI Andika Perkasa Pensiun, Berikut Batas Umur Pensiun TNI dan Gajinya

4 hari lalu

Bulan Depan Panglima TNI Andika Perkasa Pensiun, Berikut Batas Umur Pensiun TNI dan Gajinya

Panglima TNI Andika Perkasa bulan depan pensiun. Berapakah batas usia pensiun prajurit TNI, dan berapa besaran gajinya?


BLT BBM Bakal Cair Lagi Desember, Berikut Cara Cek Penerima dan Penyalurannya

4 hari lalu

BLT BBM Bakal Cair Lagi Desember, Berikut Cara Cek Penerima dan Penyalurannya

BLT BBM merupakan subsidi untuk masyarakat yang diberikan setelah pemerintah mengerek harga Pertalite dan Solar.