PUPR: Rp 421 M Digelontorkan untuk Pusat Ekonomi Baru Kalimantan

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Lokasi proyek pembangunan Terminal Barang Internasional Entikong, Kalimantan Barat. Bisnis.com

    Lokasi proyek pembangunan Terminal Barang Internasional Entikong, Kalimantan Barat. Bisnis.com

    TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakhat (PUPR) menggelontorkan anggaran Rp 421 miliar untuk pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Pemerintah bertekad menjadikan daerah yang berbatasan langsung dengan Malaysia tersebut sebagai pusat ekonomi baru di Kalimantan.

    Baca juga: Kemenhub Bangun Dry Port di Perbatasan Indonesia Malaysia

    "Saat ini progresnya telah mencapai 57,04 persen dan ditargetkan selesai pada Oktober 2019," kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, 18 Agustus 2018.

    Pada 21 Desember 2016, Presiden Joko Widodo meresmikan PLBN Entikong tahap I yang dibangun dengan dana hingga Rp 152 miliar. Pada tahap ini, pembangunan baru sebatas pada pos lintas dan infrastruktur dasar. “Nanti kalau tambah pasar yang besar, di situ sudah ada pergerakan ekonomi,” kata Jokowi saat itu.

    Pada pembangunan tahap II ini, sejumlah fasilitas mulai dibangun bertahap di kawasan seluas 37,068 m2 ini. Di antaranya gedung karantina kesehatan dan kantor, mess pegawai, masjid, tempat pencucian mobil, pasar tradisional, wisma Indonesia, pertokoan dan pusat jajajan, lokasi parkir kendaraan, hingga ruang terbuka hijau.

    Untuk pembangunan pasar, kata Basuki, desainnya akan mengikuti kearifan budaya setempat. Ada dua bangunan yang akan didirikan, pertama pasar tradisional seluas 2.729 m2 dan toserba atau toko serba ada seluas 3.786 m2.

    Untuk pasar tradisional, jumlah kiosnya akan mencapai 52 unit,dan lapak 48 unit. Sementara toserba akan diisi oleh 30 unit kios dan 5 unit toko.

    Basuki mengatakan, keseluruhan infrastruktur ini dibangun kontraktor PT Adhi Karya dan Hutama Karya (KSO). Keberadaan infrastruktur pendukung seperti pasar ini tidak hanya diharapkan bisa menjadi titik pertumbuhan ekonomi semata. "Tapi juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan," ujar Menteri PUPR tersebut.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.