10 Pokok Kebijakan dalam RAPBN 2019

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama jajarannya melakukan konferensi pers terkait APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) semester I-2018 di gedung Direktorat Jendral Pajak, Jakarta, Selasa, 14 Agustus 2018. Realisasi sampai dengan semester I-2018 adalah Rp 13.855 per dolar AS. Sementara suku bunga rata-rata satu semester sampai 31 Juli 2018 masih di 4,57%. TEMPO/Tony Hartawan

    Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama jajarannya melakukan konferensi pers terkait APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) semester I-2018 di gedung Direktorat Jendral Pajak, Jakarta, Selasa, 14 Agustus 2018. Realisasi sampai dengan semester I-2018 adalah Rp 13.855 per dolar AS. Sementara suku bunga rata-rata satu semester sampai 31 Juli 2018 masih di 4,57%. TEMPO/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan belanja negara 2019 dalam RAPBN 2019 direncanakan sebesar Rp 2.439,7 triliun yang meliputi belanja pemerintah pusat serta transfer ke daerah dan dana desa.

    Baca juga: Sri Mulyani Jawab Kritik Zulkifli Hasan Soal Lonjakan Utang

    "Peningkatan kualitas belanja negara terus dilakukan agar lebih produktif dan efektif, untuk menstimulus perekonomian dan akselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan," ujarnya di sela Konferensi Pers di Jakarta Convention Center (JCC), Kamis, 16 Agustus 2018.

    Pada paparan RAPBN 2019 yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dan juga dihadiri sejumlah menteri tersebut, setidaknya terdapat 10 pokok pokok. Rinciannya sebagai berikut.

    1. Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 1.607,3 triliun akan diarahkan untuk mendorong peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), penguatan program perlindungan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur serta reformasi birokrasi.

    2. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) difokuskan pada investasi di bidang pendidikan untuk menghasilkan SDM Indonesia yang berkualitas dan mampu berkompetisi dengan percaya diri di dunia internasional.

    Antara lain Program Indonesia Pintar dengan 20,1 juta siswa penerima KIP dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS), penguatan pendidikan vokasi, program beasiswa bidik misi dengan 471,8 ribu mahasiswa penerima, serta program beasiswa melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan yang diarahkan untuk memberikan kesempatan bagi generasi muda Indonesia agar dapat mengenyam pendidikan tinggi.

    3. Terkait penguatan program perlindungan sosial akan diarahkan untuk memberikan manfaat bagi perbaikan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara umum dan kelompok miskin dan tertinggal pada khususnya, antara lain melalui Jaminan Kesehatan bagi 96,8 juta jiwa (PBI JKN), peningkatan besaran manfaat PKH untuk 10 juta KPM, bansos pangan 15,6 juta KPM, serta kredit pembiayaan ultra mikro (1,4 juta debitur (akumulasi)). 

    Program perlindungan sosial tersebut juga akan didukung oleh pemerataan pelayanan kesehatan dan penyebaran obat, perluasan akses terhadap air bersih dan sanitasi serta perbaikan gizi untuk mengatasi permasalahan mal nutrisi kronis (stunting) pada anak.

    4. Terkait percepatan pembangunan infrastruktur di 2019, pemerintah akan melanjutkan penyelesaian target pembangunan infrastruktur di berbagai daerah yang berupa jalan nasional bahkan, jalan tol, bendungan, serta jaringan irigasi. 

    Antara lain: Pembangunan / rekonstruksi / pelebaran jalan 2.007 km, irigasi 162 ribu ha, pembangunan 7.512 unit rumah susun, 4 bandar udara baru, dan 415,2 km'sp. Target tersebut selain melalui belanja kementerian negara/lembaga dipenuhi juga melelui KPBU dan PMN.

    5. Sementara itu, terkait reformasi birokrasi dilakukan pemerintah untuk memperbaiki kinerja birokrasi serta meningkatkan pelayanan publik secara mudah, cepat, dan transparan.

    Pemerintah juga akan memberikan alokasi anggaran yang memadai untuk menjaga agar Pemilihan Umum Anggota Legislatif serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 terselenggara secara aman di seluruh Indonesia.

    Di samping itu untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah akan menjaga tingkat kesejahteraan aparatur negara melalui pemberian gaji 13 dan THR untuk aparatur dan pensiunan, kenaikan gajl pokok dan pensiun pokok rata-rata sebesar 5 persen dan kenaikan tunjangan veteran sebesar 25 persen.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Protokol PSBB Masa Transisi di DKI Jakarta, Ada Rem Darurat

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan PSBB Masa Transisi mulai 5 Juni 2020. Sejumlah protokol harus dipatuhi untuk menghindari Rem Darurat.