Karena Ini, Jokowi Klaim Perhatikan UMKM dan Masyarakat Bawah

Reporter:
Editor:

Anisa Luciana

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo atau Jokowi (tengah) didampingi Gubernur Nusa Tenggara Barat TGB Zainul Majdi (kiri) membagikan buku saat mengunjungi korban gempa di posko pengungsian Dusun Karang Subagan, Desa Pemenang Barat, Pemenang, Lombok Utara, NTB, Selasa, 14 Agustus 2018. ANTARA

    Presiden Joko Widodo atau Jokowi (tengah) didampingi Gubernur Nusa Tenggara Barat TGB Zainul Majdi (kiri) membagikan buku saat mengunjungi korban gempa di posko pengungsian Dusun Karang Subagan, Desa Pemenang Barat, Pemenang, Lombok Utara, NTB, Selasa, 14 Agustus 2018. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo yang akrab disapa Jokowi menyatakan Pemerintah berfokus kepada UMKM dan berbagai lapisan masyarakat terbawah agar kesejahteraan dan kemakmuran bersama di seluruh wilayah Indonesia dapat tercapai.

    Baca juga: Jokowi: Indonesia Jangan Terjebak Status Berpenghasilan Menengah

    "Pemerintah tidak hanya memperhatikan usaha yang besar-besar saja, tapi juga fokus pada UMKM dan 40 persen lapisan masyarakat terbawah," kata Presiden Joko Widodo pada Sidang Tahunan MPR Tahun 2018 di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Kamis, 16 Agustus 2018.

    Presiden memaparkan, untuk menyasar 40 persen lapisan masyarakat terbawah, pemerintah tengah menjalankan program Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial, serta peningkatan akses permodalan bagi usaha ultra mikro, usaha mikro, dan usaha kecil.

    Untuk mendorong perkembangan usaha UMKM, pemerintah menurunkan tarif pajak final UMKM menjadi 0,5 persen serta penajaman KUR yang bisa dinikmati 12,3 juta UMKM.

    Baca juga: Jokowi Sebut RI Lebih Baik dari Banyak Negara Lain, Ini Sebabnya

    Selain itu, untuk memberikan jaminan perlindungan sosial, pemerintah bekerja menjaga stabilitas harga bahan-bahan pokok, menyalurkan Program Keluarga Harapan kepada 10 juta keluarga penerima manfaat, serta mereformasi sistem bantuan pangan menjadi program bantuan non tunai agar lebih tepat sasaran dan cakupannya akan ditingkatkan menjadi 15,6 juta penerima manfaat pada tahun 2019.

    "Dengan kerja nyata, rasio gini sebagai indikator ketimpangan pendapatan terus kita turunkan, yang saat ini berhasil kita turunkan dari 0,406 menjadi 0,389," kata Presiden.

    Kepala Negara juga menyatakan selama empat tahun terakhir pemerintah telah merombak besar-besaran iklim kemudahan berusaha. Tujuan utama dari hal tersebut, kata Jokowi, adalah membuat perekonomian menjadi lebih produktif dan kompetitif sambil meningkatkan kemandirian bangsa.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Warung Makan

    BPOM memberi petunjuk mengenai penerapan new normal di berbagai tempat. Ada enam rekomendasi ikhwal tatanan baru ketika mengunjungi warung makan.