Antisipasi Global, Jokowi Patok Kurs Rp 14.400 per USD di 2019

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo atau Jokowi (kedua kanan) didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla (kanan) bersiap menyampaikan pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR 2018 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 16 Agustus 2018. ANTARA

    Presiden Joko Widodo atau Jokowi (kedua kanan) didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla (kanan) bersiap menyampaikan pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR 2018 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 16 Agustus 2018. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi memproyeksikan nilai tukar rupiah di 2019 berada di kisaran Rp 14.400 per dolar AS. Level tersebut menggambarkan kurs yang lebih melemah bila dibandingkan dengan dipatoknya nilai tukar rupiah dalam APBN 2018 sebesar Rp 13.400 per dolar AS. 

    Baca: Jokowi Sebut Pemerintah Sukses Rebut Freeport Hingga Blok Rokan

    Proyeksi nilai tukar Rp 14.400 per dolar AS itu didasari pada pertimbangan bahwa Indonesia masih akan menghadapi banyak tantangan untuk menjaga stabilitas dan pergerakan nilai tukar rupiah di 2019. Salah satu persoalannya, ujar Jokowi, adalah dinamika ekonomi negara maju.

    "Termasuk normalisasi kebijakan moneter di Amerika Serikat dan Eropa, serta perkembangan ekonomi Tiongkok," ujar Presiden Jokowi  saat pembacaan nota keuangan di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis, 16 Agustus 2018. Sebenarnya, tantangan ini tidak hanya dialami oleh Rupiah, tetapi juga oleh banyak mata uang global.

    Baca: Jokowi: Indonesia Jangan Terjebak Status Berpenghasilan Menengah

    Kebijakan perdagangan serta kenaikan suku bunga di Amerika Serikat juga berpengaruh terhadap kondisi keuangan di pasar domestik, termasuk pergerakan suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan.

    Namun, dengan didukung oleh perbaikan kinerja perekonomian nasional dan terjaganya laju inflasi, tekanan dari ekonomi global diharapkan dapat dimitigasi. "Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, Suku Bunga SPN 3 bulan tahun 2019 diperkirakan rata-rata 5,3 persen," kata Jokowi.

    Atas kondisi tersebut, di tahun 2019, Pemerintah akan berupaya menjaga inflasi pada rentang 3,5 persen plus/minus 1 persen. Tingkat inflasi yang rendah, menurut Jokowi, tidak hanya mendorong perekonomian domestik menjadi lebih efisien dan berdaya saing, tetapi juga menjamin kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok.

    Jokowi berujar pengendalian inflasi tersebut dilakukan dengan menjaga ketersediaan pasokan barang dan jasa, khususnya pangan, melalui peningkatan kapasitas produksi nasional dan efisiensi di sepanjang rantai pasokan. Di sisi lain, daya beli masyarakat bakal terus dijaga dengan
    berbagai program perlindungan sosial, terutama untuk masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah

    Dengan demikian, Jokowi memproyeksikan pertumbuhan ekonomi di 2019 mencapai kisaran 5,3 persen. Meski, proyeksi perekonomian Indonesia yang akan menjadi landasan dalam menyusun Asumsi Dasar Perhitungan RAPBN tahun 2019 itu diperkirakan masih akan sangat dinamis dan menantang.

    "Pertumbuhan tersebut akan semakin adil dan merata, dengan mendorong makin cepat pertumbuhan di kawasan timur Indonesia, kawasan perbatasan, dan daerah-daerah lain yang masih tertinggal," ujar Jokowi saat pembacaan nota keuangan di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis, 16 Agustus 2018.

    Selain itu, pertumbuhan tersebut diharapkan dapat memperkuat usaha ultra mikro, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi; Menekan ketimpangan antardaerah serta memperkecil kesenjangan antarkelompok pendapatan; Memperkuat ekonomi desa dan mengurangi kemiskinan secara lebih
    fokus dan lebih cepat.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Protokol PSBB Masa Transisi di DKI Jakarta, Ada Rem Darurat

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan PSBB Masa Transisi mulai 5 Juni 2020. Sejumlah protokol harus dipatuhi untuk menghindari Rem Darurat.