OJK Permudah Kredit untuk Pembangunan Kawasan Pariwisata

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Salah satu sisi dari kawasan wisata  Garuda Wisnu Kencana, Jalan Raya Uluwatu, Kuta Selatan, Bali. TEMPO/Rita Nariswari

    Salah satu sisi dari kawasan wisata Garuda Wisnu Kencana, Jalan Raya Uluwatu, Kuta Selatan, Bali. TEMPO/Rita Nariswari

    TEMPO.CO, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan atau OJK resmi menerbitkan sejumlah paket kebijakan untuk mendorong pertumbuhan 10 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Salah satu cara yang dilakukan OJK adalah memberi kelonggaran pada penyaluran kredit di kawasan tersebut.

    Ketentuan itu tertuang dalam Peraturan OJK tentang Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank untuk Mendorong Pertumbuhan Sektor Pariwisata dan Peningkatan Devisa. Ini merupakan penyesuaian terhadap Peraturan Bank Indonesia 7/3/PBI/2015 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum.

    "OJK melonggarkan BMPK (Batas Maksimum Pemberian Kredit) kepada BUMN menjadi 30 persen dari modal bank bagi kredit yang disalurkan untuk pembangunan KSPN," kata Ketua Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Heru Kristiyana dalam konferensi pers di kantor OJK, Jakarta Pusat, Rabu, 15 Agustus 2018.

    Tak sampai di situ, OJK juga meringankan persyaratan pembukaan jaringan kantor-kantor bank di KSPN ini. Pertama, pembukaan jaringan kantor di KSPN dikecualikan dari persyaratan ketersediaan alokasi modal inti. Kedua, pembukaan jaringan kantor juga dikecualikan dari persyaratan perimbangan penyeberangan jaringan di daerah lain.

    Pelonggaran aturan ini terjadi karena OJK melihat sektor pariwisata telah menyumbang 5,8 persen dari pendapatan domestik bruto (PDB) Indonesia pada 2017. Selain itu, sektor ini mampu menciptakan 12,2 juta lapangan pekerjaan dan menyumbang devisa negara sebesar US$ 12,4 juta atau setara Rp 181 miliar pada 2016.

    Untuk memperbesar kue di sektor ini, pemerintah kemudian telah menetapkan 10 KSPN. Kesepuluh KSPN tersebut adalah Tanjung Kelayang (Bangka Belitung), Candi Borobudur (Jawa Tengah), Morotai (Maluku Utara), Pulau Komoso-Labuan Bajo (Nusa Tenggara Timur), Taman Nasional Wakatobi (Sulawesi Tenggara), Kepulauan Seribu (DKI Jakarta), Danau Toba (Sumatera Utara), Bromo-Tengger-Semeru (Jawa Timur), Mandalika Lombok (Nusa Tenggara Barat), dan Tanjung Lesung (Banten).

    Hanya, nilai investasi pengembangan 10 KSPN tidak main-main. OJK mencatat total dana yang dibutuhkan mencapai US$ 20 miliar setara Rp 292 triliun, atau 17 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang hanya sekitar Rp 1.700 triliun. Untuk itulah, pelonggaran kredit ini dilakukan demi mendorong keterlibatan yang lebih besar bagi swasta.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Warung Makan

    BPOM memberi petunjuk mengenai penerapan new normal di berbagai tempat. Ada enam rekomendasi ikhwal tatanan baru ketika mengunjungi warung makan.