500 Komoditas Impor Akan Diidentifikasi, BPS Sebutkan Contohnya

Reporter:
Editor:

Anisa Luciana

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto serta Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Yunita Rusanti di kantor BPS Indonesia, Pasar Baru, Jakarta, 15 Maret 2018. TEMPO/Lani Diana

    Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto serta Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Yunita Rusanti di kantor BPS Indonesia, Pasar Baru, Jakarta, 15 Maret 2018. TEMPO/Lani Diana

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah melakukan langkah untuk mengidentifikasi 500 komoditas dalam rangka mengendalikan impor sebagai upaya untuk mengurangi nilai defisit neraca perdagangan.

    Baca juga: Alasan Sri Mulyani Sebut Defisit Perdagangan USD 2,03 M Anomali

    Menurut Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto, langkah pemerintah yang berupaya mengurangi defisit antara lain adalah dengan insentif ekspor terhadap industri yang berorientasi kepada ekspor.

    "Pemerintah akan mengendalikan impor. Pada tahap pertama yang dilakukan adalah mengidentifikasi 500 komoditas yang bisa diproduksi dalam negeri," kata Suhariyanto di Jakarta, Rabu, 15 Agustus 2018.

    Suhariyanto menyatakan komoditas yang akan dievaluasi ulang adalah komoditas yang mempunyai substitusi dari komoditas yang diproduksi dalam negeri.

    "Banyak industri yang mempunyai bahan baku baik dari lokal maupun bahan modal, kita perlu mengidentifikasi industri mana yang kandungan lokalnya tinggi, dan mana yang kandungan impornya tinggi," tuturnya.

    Baca juga: BPS Catat Impor Juli Membengkak 62 Persen, Tertinggi Sejak 2008

    Suhariyanto mencontohkan, industri yang kandungan lokalnya tinggi antara lain adalah industri kelapa sawit, kertas, karet dan plastik.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pemerintah akan mengambil langkah drastis dan tegas dalam pengendalian impor terkait kondisi neraca pembayaran yang kian tidak menggembirakan.

    Sri Mulyani juga menyebutkan, untuk impor barang-barang konsumsi maupun bahan baku akan diupayakan substitusi produk dari dalam negeri.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Protokol PSBB Masa Transisi di DKI Jakarta, Ada Rem Darurat

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan PSBB Masa Transisi mulai 5 Juni 2020. Sejumlah protokol harus dipatuhi untuk menghindari Rem Darurat.