OJK: Paket Kebijakan Tidak Sekonyong-konyong Dorong Ekspor Tumbuh

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah mobil Mitsubishi Xpander yang akan diekspor terparkir sebelum dimasukkan ke kapal, di PT Indonesia Kendaraan Terminal atau IPC Car Terminal, Cilincing, Jakarta, 25 April 2018. Saat ini Mitsubishi Xpander menjadi mobil terlaris Low MPV dengan penjualan lebih dari 7.000 unit per bulan. TEMPO/Tony Hartawan

    Sejumlah mobil Mitsubishi Xpander yang akan diekspor terparkir sebelum dimasukkan ke kapal, di PT Indonesia Kendaraan Terminal atau IPC Car Terminal, Cilincing, Jakarta, 25 April 2018. Saat ini Mitsubishi Xpander menjadi mobil terlaris Low MPV dengan penjualan lebih dari 7.000 unit per bulan. TEMPO/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi menerbitkan delapan paket kebijakan baru demi menggenjot nilai ekspor nasional. Walau begitu, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengakui realisasi dari paket ini tidak akan langsung terasa karena membutuhkan waktu penyesuaian.

    Baca juga: 2018, OJK Targetkan 160 Fintech P2P Kantongi Izin

    "Tentu tidak sekonyong-konyongnya (tiba-tiba) bisa mendorong kredit ekspor," kata Winboh dalam acara konferensi pers di Kantor OJK, Jakarta Pusat, Rabu, 15 Agustus 2018.

    Saat ini, kinerja industri berbasis ekspor Indonesia tidak bisa tumbuh maksimal lantaran penyaluran kredit dari perbankan yang masih terbatas. OJK telah mengumumkan kinerja kredit ekspor perbankan pada pertengahan tahun ini. Hasilnya, kredit ekspor perbankan pada Mei 2018 mencapai Rp 116,67 triliun atau turun 4,4 persen year-on-year (yoy).

    Walhasil, OJK pun berinisiatif untuk menerbitkan paket kebijakan ini. Salah satu yang dilakukan OJK dalam aturan baru ini yaitu memberikan insentif bagi lembaga jasa keuangan untuk menyalurkan kredit bagi industri yang berorientasi ekspor maupun industri penghasil barang pengganti impor.

    Sejumlah penyesuaian dilakukan pada ketentutan prudensial seperti ATMR (Aktiva Terimbang Menurut Resiko) hingga BMPK (Batas Maksimum Pemberian Kredit). "Lalu penyesuaian pada penyediaan modal inti dan kualitas aktiva," kata Wimboh.

    Simak: Tip dari OJK Agar Tak Terjebak Fintech Bodong

    Tak sampai di situ, OJK juga merevitalisasi peran Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) agar lebih fokus pada pembiayaan industri berorientasi ekspor. Dengan begitu, OJK ingin meningkatkan peran LPEI dalam penyediaan instrumen hedging seperti pada transaksi ekspor.

    Meski kredit ekspor mengalami penurunan, Wimboh mengatakan kredit perbankan secara umum sebenarnya masih cukup bagus. Juni 2018, kata dia, kredit perbankan masih mengalami peningkatan sebesar 10,75 persen yoy. "Memang ada tekanan suku bunga juga, tapi itu salah satu saja," ujarnya,


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Protokol PSBB Masa Transisi di DKI Jakarta, Ada Rem Darurat

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan PSBB Masa Transisi mulai 5 Juni 2020. Sejumlah protokol harus dipatuhi untuk menghindari Rem Darurat.