Perkuat Nilai Rupiah di Sektor Energi, ESDM Siapkan 5 Strategi

Reporter:
Editor:

Anisa Luciana

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) Ecostation, di Jalan Cilandak yang baru diluncurkan di Jakarta, 4 Mei 2017. Pertamina meluncurkan SPBG yang terintegasi dengan SPBU. TEMPO/Amston Probel

    Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) Ecostation, di Jalan Cilandak yang baru diluncurkan di Jakarta, 4 Mei 2017. Pertamina meluncurkan SPBG yang terintegasi dengan SPBU. TEMPO/Amston Probel

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah menyiapkan setidaknya lima langkah untuk meningkatkan devisa negara sekaligus memperkuat nilai tukar rupiah di sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM).

    Baca juga: Kementerian ESDM Luncurkan Contact Center Layani Aduan Masyarakat

    Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agung Pribadi dalam rilis di Jakarta, Rabu, 15 Agustus 2018, mengatakan langkah-langkah tersebut merupakan arahan Presiden Joko Widodo terkait program peningkatan devisa di sektor ESDM dalam rapat terbatas (ratas) di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa, 14 Agustus 2018. Menteri ESDM Ignasius Jonan turut menghadiri ratas tersebut.

    Menurut Agung, kelima langkah tersebut adalah pertama, dari sektor minyak dan gas bumi, hasil ratas meminta Pertamina membeli seluruh lifting minyak bumi produksi kontraktor kontrak kerja sama (KKKS).

    Kementerian ESDM, lanjutnya, akan segera memfasilitasi regulasinya. "Hasil ratas minta supaya lifting minyak KKKS dibeli seluruhnya oleh Pertamina, sehingga akan mengurangi impor kita. Ini akan difasilitasi regulasinya dan berlaku secepatnya," ujarnya.

    Langkah kedua, Agung mengatakan Presiden akan menandatangani peraturan presiden (perpres) terkait kewajiban pencampuran 20 persen bahan nabati ke dalam BBM atau Biodiesel 20 persen (B20) dan berlaku mulai 1 September 2018. Perpres itu akan berlaku baik untuk BBM subsidi maupun non subsidi.

    "Pak Presiden akan tanda tangan Perpres B20 yang berlaku mulai 1 September, baik PSO maupun non PSO. Negara bisa menghemat dua miliar dolar untuk tahun ini. Tahun depan akan menghemat empat miliar dolar," ujar Agung.

    Baca juga: ESDM Percepat Transisi Pengelolaan Blok Rokan

    Ketiga, dalam rangka membuka tambahan ekspor batubara sebesar 100 juta ton. Saat ini, dari 100 juta ton tersebut, Menteri ESDM telah menandatangani persetujuan tambahan awal 25 juta ton. Dengan penambahan tersebut, diharapkan akan menambah devisa negara hingga 1,5 miliar dolar AS.

    "Dari 100 juta ton rencana tambahan produksi batubara itu, saat ini sudah ada beberapa perusahaan yang mengajukan penambahan produksi 25 juta ton dan telah disetujui. Dengan ini, diharapkan negara bisa mendapatkan tambahan devisa US$ 1,5 miliar dan uangnya bisa segera masuk ke kas negara. Persetujuan sudah ditandatangan Menteri ESDM. Harga batubara saat ini sedang baik untuk meningkatkan devisa," kata Agung.

    Keempat, menurut Agung, adalah mendorong penggunakan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) untuk industri hulu migas dan proyek kelistrikan, sepanjang tersedia di dalam negeri dengan tidak menerbitkan master list untuk bebas bea masuk.

    Langkah terakhir atau kelima, dalam ratas juga dibahas rencana digitalisasi keran (nozzle) untuk Solar dan Premium. "Untuk nozzle akan segera dibuatkan nozzle real time. Hal itu untuk mengurangi penyalahgunaan BBM dan mengawasi konsumsi Premium dan Solar hingga ke masyarakat," ujar Agung.

    "Dengan kelima langkah tersebut, Kementerian ESDM diharapkan dapat menunjang dan meningkatkan devisa negara serta memperkuat nilai tukar rupiah," kata Agung lagi.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Protokol PSBB Masa Transisi di DKI Jakarta, Ada Rem Darurat

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan PSBB Masa Transisi mulai 5 Juni 2020. Sejumlah protokol harus dipatuhi untuk menghindari Rem Darurat.