TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengingatkan para menteri untuk mewaspadai dampak ketidakpastian ekonomi global, termasuk kondisi terakhir yang terjadi, yakni krisis Turki. Selain mengantisipasi gejolak perekonomian global, ia meminta para menteri memperhatikan faktor internal, khususnya upaya memperkuat cadangan devisa.
Baca: Jokowi Minta RAPBN 2019 Sehat dan Realistis
"Saya ingatkan bahwa memperkuat cadangan devisa merupakan hal yang sangat penting yang harus kita lakukan agar ketahanan ekonomi kita semakin kuat menghadapi ketidakpastian ekonomi global, termasuk dampak yang terakhir terjadi di perekonomian Turki," kata Presiden Jokowi saat membuka rapat kabinet terbatas di kantor Presiden, kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 14 Agustus 2018.
Dalam rapat terbatas yang juga dihadiri Wakil Presiden M. Jusuf Kalla, Kepala Negara juga mengingatkan pentingnya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan defisit neraca transaksi berjalan. Dari sisi fiskal, saat ini Kementerian Keuangan sudah mengelola APBN dengan hati-hati.
Baca: Strategi Jokowi Antisipasi Ancaman Perang Dagang AS
Defisit APBN saat ini 2,12 persen dan pada 2019 akan turun di bawah dua persen. "Kemudian juga beberapa hal yang saya sampaikan bahwa anggaran belanja modal harus diperbesar terus, ini mulai kelihatan," kata Jokowi.
Selain itu, di sisi moneter, Presiden Jokowi melihat pengelolaan oleh Bank Indonesia sudah sangat hati-hati. "Ini terus kita dukung."
Pemerintah juga mendukung langkah Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menguatkan perbankan. Posisi rasio kecukupan modal (CAR) perbankan Indonesia masih kuat, di posisi 20 persen lebih. "Tepatnya 22 persen, hal ini yang harus kita jaga terus," katanya.
Melalui rapat terbatas itu, Jokowi juga ingin mengetahui perkembangan berbagai upaya yang dilakukan untuk memperkuat cadangan devisa. "Saya ingin pastikan betul ada progresnya di lapangan. Saya update satu-satu sehingga kita benar-benar bisa memperkuat cadangan devisa kita," ucapnya.
Beberapa pekan lalu Presiden sudah menyampaikan perlunya mandatori biodiesel, peningkatan tingkat kandungan dalam negeri. Ia meminta BUMN besar yang masih menggunakan komponen impor agar memperhatikan hal itu. "Pengendalian impor oleh Kemendag serta Ditjen Bea dan Cukai saya kira harus betul-betul dicermati sehingga impor barang yang sangat penting dan tidak penting diketahui."
Presiden Jokowi juga mengingatkan perlunya langkah terobosan untuk meningkatkan ekspor, khususnya terkait dengan investasi. "Sudah ada sistem pelayanan perizinan terpadu secara elektronik atau OSS, ini dampaknya seperti apa, harus kita lihat," katanya. Tak hanya itu, ia pun mengingatkan perlunya penyediaan infrastruktur yang mendukung pariwisata, khususnya di daerah tujuan wisata pengembangan yang sudah ditetapkan.
ANTARA
