TEMPO.CO, Jakarta- Bank Indonesia bersama dengan pemerintah menyiapkan serangkaian upaya untuk meredam pelemahan rupiah agar tak bergerak jauh dari nilai fundamentalnya. Deputi Gubernur Bank Indonesia Dody Budi Waluyo mengatakan lembaganya akan terus melanjutkan langkah-langkah stabilisasi nilai tukar. “Kami punya serangkaian kombinasi langkah seperti intervensi gandar di pasar valas dan obligasi hingga kenaikan suku bunga,” ujarnya, kepada Tempo, Senin 13 Agustus 2018.
Baca: Rupiah Jeblok, Luhut: RI Lebih Baik Ketimbang 3 Negara Ini
Bahkan, sebagai bentuk respon cepat mengantisipasi pelemahan tajam rupiah akibat sentimen krisis keuangan Turki kemarin, bank sentral membuka lelang FX Swap. “Kami membuka (lelang) bagi perbankan di siang hari untuk membantu mengurangi tekanan kepada rupiah,” ucapnya. Dia memastikan tekanan dari faktor eksternal masih dominan menjadi sentiment pelemahan rupiah dibandingkan tekanan domestik, seperti pelebaran defisit neraca transaksi berjalan atau current account deficit (CAD) triwulan II 2018 hingga 3 persen dari produk domestik bruto (PDB). “Isu CAD memang ada, tapi kami mendorong pasar merespon kondisi ini sebagai defisit yang berkualitas, yang diperlukan untuk menjaga pertumbuhan,” ujarnya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sepakat jika upaya menjaga CAD menjadi fokus bersama saat ini. Sejumlah langkah yang disiapkan di antaranya adalah mengurangi belanja atau pengeluaran pemerintah, khususnya yang berasal dari impor, tak terkecuali belanja infrastruktur. “Ini memang berpotensi melemahkan pertumbuhan ekonomi, tapi kami harus menyiapkan skenario ini, apabila situasi akan semakin dinamis,” katanya.
Selanjutnya, dia pun menekankan tentang pentingnya mempercepat substitusi bahan impor dengan produk lokal, sehingga menekan lonjakan impor yang kini menjadi penyebab utama CAD membengkak. “Pengayaan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) selama ini sudah dilakukan, tapi belum optimal,” ucapnya. Terakhir, pemerintah memutuskan untuk mendorong penggunaan bahan bakar biodiesel B20 untuk mengurangi impor migas. “Karena komponen impor minyak saat ini cukup besar, dan ini penting sebagai barang modal di infrastruktur kelistrikan.”
Selain itu, pemerintah juga gencar menyosialisasikan kepada eksportir untuk dapat kooperatif membawa pulang devisa hasil ekspor (DHE) yang selama ini masih diparkir di luar negeri “Tidak hanya membawa masuk di bank dalam negeri, tapi juga bisa stay lebih lama,” kata Sri. Sebab, saat ini penting untuk meningkatkan kemandirian dan memastikan ketersediaan dolar AS di dalam negeri mencukupi.
Kementerian Keuangan juga tengah mengkaji kemungkinan insentif yang bisa diberikan kepada eksportir agar menarik mereka menyimpan dananya di dalam negeri. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Suahasil Nazara mengatakan salah satu kebijakan yang dikaji dan dipertimbangkan adalah bebas pajak deposito untuk DHE. “Tapi ini masih harus dievaluasi lagi, karena implementasinya tidak terlalu mulus, karena tidak ada yang bisa memastikan itu deposito DHE atau bukan,” ujarnya. Berdasarkan kebijakan itu, DHE yang dikonversi ke dalam rupiah dan disimpan selama enam bulan atau lebih tidak akan dikenakan pajak, sedangkan untuk penyimpanan 1 bulan dikenai pajak 7,5 persen, dan 3 bulan sebesar 5 persen. “Kami sedang melihat lagi mekanisme yang pas.”
Ekonom Center of Reform on Economics Piter Abdullah mengatakan dalam mengatasi tekanan terhadap rupiah memang dibutuhkan solusi yang tepat sasaran. “Sumber tekanan lebih di defisit neraca pembayaran, jadi solusinya harus bagaimana mengurangi impor agar CAD bisa kembali ke level sekitar 2,5 persen dari PDB,” ujarnya. Di satu sisi, opsi menaikkan kembali bunga acuan 7 Days Reverse Repo Rate menurut dia tak lagi menjadi solusi yang ampuh. “Jika direspon dengan kenaikan lagi bisa-bisa justru direspon negatif oleh pasar,” katanya.
GHOIDA RAHMAH | CAESAR AKBAR
