TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Indonesia melalui PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF, menjalin kerja sama dengan Japan Housing Finance Agency (JHF) milik Pemerintah Jepang. Direktur Utama SMF, Ananta Wiyogo mengatakan salah satu kerja sama yang ingin dicapai adalah pertukaran informasi terkait model bisnis dan skema pembiayaan perumahan di wilayah yang terkena bencana gempa.
Simak: Sepanjang 2017, SMF Cetak Laba Bersih Rp 397 Miliar
"Kami ingin mengadopsi bisnis model dan skema pembiayaan, khususnya soal bagaimana mereka menangani perumahan di wilayah bencana gempa, apalagi di Indonesia kan banyak daerah berpotensi gempa," kata Ananta ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Senin, 13 Agustus 2018.
Sebelumnya, SMF dan JHF mengelar acara penandatanganan Memorandum of Cooperation (MoC) di bidang pembiayaan perumahan, khususnya pengembangan pasar sekunder untuk pembiayaan perumahan. Dalam kerjasama ini keduanya sepakat untuk untuk saling bertukar informasi, penelitian dan berbagi pengetahuan, yang berkaitan erat dengan pembiayaan perumahan.
Hadir dalam acara penandatanganan kerjasama ini, Presiden JHF, Toshio Kato, Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan RI, Isa Rachmatarwata, perwakilan Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian PUPR, Lana Winayanti, dan juga perwakilan dari Otoritas Jasa Keuangan. Selain itu, kerjasama ini merupakan bagian dari kerjasama antara anggota Asian Secondary Mortgage Market Association (ASMMA), khususnya dalam pengembangan pasar pembiayaan perumahan.
Menurut Ananta, salah satu yang layak dikembangkan dan dipelajari oleh SMF ialah secondary mortagage facility yang telah dilakukan oleh JHF. Kerjasama ini, Ananta melanjutkan, akan berlangsung selama satu tahun.
Kemudian, Ananta menjelaskan dalam kerjasama ini belum ada kesepakatan antara SMF dan JHF mengenai pemberian pendanaan di antara keduanya terkait pembiayaan perumahan. Ananta menuturkan kerjasama ini masih akan berfokus pada pertukaran informasi, pengetahuan dan pengalaman mengenai model bisnis dan skema pembiayaan di wilayah terdampak bencana seperti gempa.
"Tapi kedepan, kami berharap bisa ada arus modal masuk lewat SMF dari kerjasama ini. Kan tantanganya nanti exchange rate, itu harus dipikirkan juga, khususnya soal hedging atau lindung nilainya, misal dari Yen ke Rupiah," kata Ananta.
Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan, Isa Rachmatarwata mengatakan skema pembiayaan yang mempertimbangkan aspek bencana penting bagi Indonesia saat ini. Sebab, bencana adalah bagian dari sebagian besar wilayah Indonesia.
"Misal untuk peristiwa gempa Lombok, SMF tidak bisa melakukan sesuatu kecuali melalui CSR. Nah kalau itu ada skema seperti yang ada di Jepang, maka harapanya bisa memberikan bantuan langsung atau loan kepada mereka," kata Isa ditemui di lokasi yang sama.
