Usai Gempa Lombok, Jonan Minta Peta Rawan Bencana NTB Disesuaikan

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pengungsi korban gempa bumi menjemur sisa nasi di tempat pengungsian di Desa Kayangan, Kayangan, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, Sabtu, 11 Agustus 2018. ANTARA/Zabur Karuru.

    Pengungsi korban gempa bumi menjemur sisa nasi di tempat pengungsian di Desa Kayangan, Kayangan, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, Sabtu, 11 Agustus 2018. ANTARA/Zabur Karuru.

    TEMPO.CO, Jakarta - Usai gempa Lombok yang terjadi pada 5 Agustus 2019, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan meminta peta rawan bencana terbaru provinsi Nusa Tenggara Barat segera disesuaikan. “Pak Menteri maunya harus diselesaikan paling lambat minggu depan," ujar Staf Ahli Menteri Bidang Lingkungan Hidup dan Tata Ruang Satry Nugraha dalam keterangannya, Senin, 13 Agustus 2018.

    Baca: Kominfo: 109 BTS Masih Belum Bisa Digunakan Akibat Gempa Lombok

    Kepala Bidang Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami PVMBG Siti Hidayati mengatakan setelah melakukan serangkaian identifikasi kebencanaan selama satu minggu, PVMBG memberikan sejumlah rekomendasi teknis berkaitan dengan kerusakan geologi kepada Pemerintah Daerah setempat. "Kami harap hasil rekomendasi ini dijadikan acuan dalam menyusun rencana rehabilitasi dan rekonstruksi," ujar dia.

    Rekomendasi yang pertama yaitu, meminta masyarakat tetap tenang dan waspada dengan munculnya gempa susulan yang diprediksikan terjadi secara fluktuatif meski dengan skala yang lebih kecil. Untuk itu, kata Siti, masyarakat diminta mengikuti arahan dari BPBD dan Pemerintah setempat.

    Baca: Korban Gempa Lombok Terima Santunan dari BPJS Ketenagakerjaan

    Kedua, kata Siti, bangunan vital, strategis dan mengundang konsentrasi banyak orang, seperti sekolah, pasar, perkantoran wajib dibangun dengan mengikuti kaidah-kaidah bangunan tahan gempa bumi, terutama di zona likuifaksi. Ketiga, masyarakat diminta tidak mendirikan bangunan pada endapan aluvial, tanah urug dan lereng terjal yang telah mengalami pelapukan lantaran rawan terhadap guncangan gempa.

    Keempat, Siti menyarankan agar bangunan yang ada di Desa Sambik Bengkol Kecamatan Gangga serta Dusun Beraringan Desa Kayangan dan Desa Selengan Kecamatan Kayangan, harus digeser sekitar 20 meter dari zona pergeseran dan retakan tanah dalam dimensi besar dan panjang.

    Terakhir, menurut Siti, Pemerintah Lombok Utara dan Lombok Timur segera merevisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). "Berdasarkan pada kawasan rawan bencana geologi yang dikeluarkan Badan Geologi,” kata dia. Siti menjelaskan hal tersebut juga diikuti dengan sosialisasi yang masif tentang Gempa Lombok kepada masyarakat, seperti memasukkan materi kebencanaan geologi di kurikukum pendidikan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Warung Makan

    BPOM memberi petunjuk mengenai penerapan new normal di berbagai tempat. Ada enam rekomendasi ikhwal tatanan baru ketika mengunjungi warung makan.