TEMPO.CO, Jakarta - Pelaku pasar masih menebak-nebak arah kebijakan ekonomi pasangan calon Presiden dan wakilnya dalam pemilihan presiden atau Pilpres 2019. Siapapun capres-cawapres yang menang, menurut Ekonom INDEF Bhima Yudhistira di Jakarta, pasangan pemimpin Indonesia lima tahun mendatang kelak harus memiliki tim ekonomi yang kuat. Calon presiden dan wakilnya adalah pasangan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin serta pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.
Simak: Jokowi Pilih Ma'ruf Amin, Adik Ahok Kirim Ayat Mengasihi Musuh
"Masalah ekonomi saat ini tidak kalah penting dengan persoalan identitas. Pelemahan kurs rupiah, tekanan terhadap daya beli masyarakat, kondisi global yang dinamis, dan lemahnya kinerja ekspor mendesak untuk dicari solusinya," ujar Bhima, Minggu, 12 Agustus 2018.
Bhima menilai pasar masih akan "wait and see" untuk bereaksi hingga pasangan Jokowi-Maaruf Amin dan Prabowo-Sandiaga Uno mengungkapkan arah kebijakan ekonominya.
Beberapa masalah ekonomi yang perlu menjadi prioritas pasangan capres-cawapres, lanjut dia, di antaranya adalah, depresiasi nilai tukar rupiah yang sudah mencapai enam persen sejak awal 2018. Pelemahan nilai tukar ini telah berdampak kepada sektor riil, karena beban korporasi untuk belanja impor semakin tinggi, yang pada akhirnya beban itu bisa dikonversikan menjadi biaya yang harus ditanggung konsumen.
Contoh sederhana adalah harga telur ayam yang pada Juli 2018 lalu sempat menyentuh Rp30 ribu per kilogram dari sebelumnya Rp22 ribu per kilogram dikarenakan impor pangan pakan ternak yang mahal.
Belum lagi, tantangan ekonomi global karena ketidakpastian arah kebijakan ekonomi negara-negara maju. Fundamental ekonomi Indonesia yang masih rentan dengan pembalikkan arus modal (capital outflow), dan juga kebutuhan impor yang masih tinggi menjadi pekerjaan rumah capres-cawapres. Kebutuhan impor harus ditekan, sementara kinerja ekspor harus digenjot untuk menambah pendapatan sektor riil.
Kemudian, masalah ketimpangan ekonomi juga perlu menjadi sorotan. Capres dan Cawapres dalam Pilpres 2019, dinilai perlu memiliki kebijakan, salah satu sasarannya untuk memperbaiki nilai tukar petani agar penghasilan petani bisa membangun kehidupan yang lebih layak.
ANTARA