Iklan
TEMPO.CO, Jakarta- Pemerintah menerbitkan aturan yang memuat kewajiban keuangan baru di sektor pertambangan mineral bagi pemegang izin usaha pertambangan khusus yang masih memiliki kontrak karya. Beleid yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2018 ini sekaligus menandai persetujuan pemerintah terhadap kewajiban fiskal yang tetap (naildown) bagi PT Freeport Indonesia hingga masa operasinya selesai.
Saat ini, hanya Freeport yang memiliki izin tambang khusus sekaligus kontrak karya. "Aturannya sudah kami terbitkan," ungkap Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Bambang Gatot Ariyono di kantornya, Jumat 10 Agustus 2018.
Regulasi memberikan hak pemerintah daerah untuk menarik setoran sebesar enam persen dari total laba bersih pemegang izin. Angka segitu terbagi ke hak pemerintah provinsi sebesar 1 persen, pemerintah kabupaten penghasil 2,5 persen dan pemerintah kabupaten lainnya 2,5 persen.
Selain itu, pemerintah daerah juga berhak menentukan besaran pajak dan retribusinya bagi pemegang izin. Ketentuan ini jauh berbeda dibanding dengan kesepakatan pemerintah-Freeport dalam kontrak karya. Kontrak mensyaratkan seluruh pungutan yang ditentukan pemerintah daerah setempat harus disetujui oleh pemerintah pusat.
Sementara, bagian pemerintah pusat terdiri dari hak menerima setoran sebesar 4 persen dari laba bersih pemegang izin. Aturan juga mewajibkan perusahaan menyetor pajak penghasilan (PPh) badan sebanyak 25 persen. Besaran itu lebih kecil dibanding PPh yang termuat dalam kontrak karya sebanyak 35 persen.
Adapun kewajiban lainnya seperti iuran tetap (landrent) dan royalti tak berubah dengan apa yang termuat dalam kontrak karya Freeport. Jumlahnya adalah 4 persen untuk tembaga, 3,25 persen dan 3,75 persen masing-masing untuk perak dan emas. "Besarannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012," kata Bambang.
Bambang membenarkan pemerintah menurunkan kewajiban PPh badan bagi Freeport. Dia mengklaim angka segitu tak membuat setoran Freeport ke pemerintah lebih kecil dibanding rezim kontrak karya. Sebab, secara kumulatif, kata Bambang, penerimaan negara dari operasi perusahaan tambang yang berinduk di Arizona, Amerika Serikat ini, akan bertambah.
"Secara agregat untuk pemerintah penerimaannya lebih baik," tutur dia. Semua kewajiban fiskal ini akan termuat dalam IUPK Freeport. Namun, setoran baru berlaku pada awal tahun setelah IUPK terbit. Pemerintah menargetkan izin khusus Freeport terbit pada tahun ini.
Juru Bicara Freeport Riza Pratama irit berkomentar terkait aturan ini. "Kami masih mempelajari dulu PP ini dan akan seperti apa dampaknya terhadap kami dan industri tambang secara keseluruhan," katanya.
Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis Yustinus Prastowo mengemukakan beleid baru ini memberi peluang pemerintah Papua mengisi pundi-pundi keuangannya. Salah satu sumber potensial, kata dia, adalah mewajibkan pajak air permukaan dari Freeport. Usaha ini dilakukan pemerintah Papua sejak lama, tapi menemui kegagalan karena pajak tersebut tak diakomodasi dalam kontrak karya.
Yustinus menuturkan pemerintah pusat juga berpotensi menambah untung dari ketentuan PPh badan yang tetap. Pasalnya, dia memprediksi tren pajak ini akan terus menurun. "Sehingga ada kepastian pemasukan untuk kas negara," kata Yustinus.
Iklan
