OJK: Perusahaan Efek Daerah Bisa Cegah Investasi Bodong

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso memberikan sambutan dalam acara launching Peraturan OJK tentang Obligasi Daerah, Green Bond, dan E-Registration di gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta pada Jumat, 29 Desember 2017. TEMPO/Andita Rahma.

TEMPO.CO, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah menguji publik peraturan tentang Perizinan Perusahaan Efek Daerah. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal I OJK Djustini Septiana mengatakan otoritas menargetkan peraturan itu bisa selesai tahun ini. "Kami ingin selesaikan tahun ini," kata dia di acara hari jadi Pasar Modal ke-41, Jakarta, Jumat 10 Agustus 2018.

Baca juga: 2018, OJK Targetkan 160 Fintech P2P Kantongi Izin

Sepanjang Agustus ini, lanjut Djustini, otoritas akan menerima segala masukan dari masyarakat tentang rancangan peraturan. Sementara dari sisi teknis pelaksanaan, seperti infrastruktur, OJK menyerahkan ke Bursa Efek Indonesia (BEI). "Saat ini bursa sedang menyiapkan infrastrukturnya," ucapnya. Infrastruktur yang tengah disiapkan bursa ialah mendirikan perusahaan teknologi informasi.

Pengembangan perusahaan efek daerah merupakan salah satu program strategis OJK dan BEI. Otoritas ingin keberadaan perusahaan efek daerah bisa mengakselerasi jumlah investor. Dalam draft yang dipublikasikan OJK nantinya perusahaan efek hanya boleh dimiliki oleh investor atau orang Indonesia, baik berbentuk perseorangan atau badan hukum. Selain itu, perusahaan efek daerah juga wajib bermitra dengan anggota bursa saat melakukan transaksi ke pasar modal.

Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia Octavianus Budianto menilai tantangan bagi otoritas dalam mengembangkan perusahaan efek daerah ialah literasi bagi masyarakat. Menurut dia, bursa harus lebih giat lagi melakukan sosialisasi mengenai pasar modal.

Octavianus yang menjabat Direktur Utama PT Kresna Sekuritas menyatakan dari sisi anggota bursa pengembangan perusahaan efek daerah akan membantu daya jangkau sekuritas yang selama ini hanya ada di Jakarta. Namun Octavianus menilai keberadaan perusahaan efek daerah belum tentu akan mendongkrak jumlah investor. "Setidaknya bisa jadi akses bagi kami menjangkau calon investor di daerah," kata dia.  

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Hoesen menjelaskan pengembangan perusahaan efek daerah tidak semata-mata mengejar jumlah investor. Menurut dia, otoritas ingin perusahaan efek bisa mencegah terjadinya investasi bodong. Pasalnya, ucap Hoesen, sebagian besar investasi bodong terjadi di daerah. "Selama tujuh tahun investasi bodong telah rugikan masyarakat sebesar Rp 100 triliun," kata dia.

Oleh sebab itu, lanjut Hoesen, OJK perlu memberikan alternatif investasi yang legal kepada masyarakat, salah satunya dengan mengembangkan perusahaan efek daerah. Tak hanya menjalankan fungsi intermediaries (perantara pemasaran), sebut dia, keberadaan perusahaan efek daerah juga bisa membantu memasarkan produk yang dikeluarkan oleh pemerintah atau perusahaan daerah. "Kami sudah mengatur tentang obligasi daerah, jadi bisa juga dibantu pemasarannya," ucapnya.  

Simak: Tip dari OJK Agar Tak Terjebak Fintech Bodong

Obligasi daerah merupakan terobosan yang dilakukan otoritas untuk membantu pembiayaan proyek-proyek infrastruktur di daerah. Ada tiga provinsi yang menjadi percontohan penerbitan obligasi daerah, yaitu provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat, dan DKI Jakarta. 






Tumbal Korban Janji Cuan Wanaartha

2 jam lalu

Tumbal Korban Janji Cuan Wanaartha

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha perusahaan asuransi Wanaartha Life alias, Senin, 5 Desember 2022.


Draf Terbaru RUU PPSK Pastikan Politikus Tetap Dilarang Masuk Dewan Gubernur BI

5 jam lalu

Draf Terbaru RUU PPSK Pastikan Politikus Tetap Dilarang Masuk Dewan Gubernur BI

Draf dokumen terbaru RUU PPSK menyebutkan politikus tetap dilarang masuk masuk ke dalam jajaran dewan Gubernur BI.


Ancaman Resesi 2023, Bos Mattel Indonesia: Industri Mainan Sangat Tahan Banting Tehadap Gejolak

7 jam lalu

Ancaman Resesi 2023, Bos Mattel Indonesia: Industri Mainan Sangat Tahan Banting Tehadap Gejolak

Produsen mainan Barbie dan Hot Wheels, PT Mattel Indonesia optimistis kinerja industrinya akan tetap bagus di tengah ancaman resesi 2023.


Kemenperin Catat Ekspor Industri Mainan RI Meningkat Capai USD 383 Juta, Naik 29,8 Persen

10 jam lalu

Kemenperin Catat Ekspor Industri Mainan RI Meningkat Capai USD 383 Juta, Naik 29,8 Persen

Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian atau Kemenperin, Reni Yanita, menjelaskan, pemkembangan industri mainan di Indonesia. I


Berita Top 3 Dunia: Anwar Ibrahim Bongkar Skandal Muhyiddin Yassin

16 jam lalu

Berita Top 3 Dunia: Anwar Ibrahim Bongkar Skandal Muhyiddin Yassin

Berita Top 3 Dunia pada Rabu 7 Desember 2022 diawali oleh peringatan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim terhadap pendahulunya, Muhyiddin Yassin.


Investasi Perusahaan Kendaraan Listrik Tembus Rp 1,92 Triliun, Menperin: Masih Perlu Kita Dorong

1 hari lalu

Investasi Perusahaan Kendaraan Listrik Tembus Rp 1,92 Triliun, Menperin: Masih Perlu Kita Dorong

Menteri Perindustrian mengatakan ada 25 ribu unit kendaraan listrik yang sudah teregistrasi hingga September 2022.


Strategi BRI Antisipasi Jelang Berakhirnya Kebijakan Restrukturisasi Kredit

1 hari lalu

Strategi BRI Antisipasi Jelang Berakhirnya Kebijakan Restrukturisasi Kredit

BRI menempuh strategi soft landing strategy untuk menjaga kualitas aset agar tetap sehat dan prudent.


Dubes AS Sebut KUHP Bisa Hambat Investasi di RI, Ini Alasannya

1 hari lalu

Dubes AS Sebut KUHP Bisa Hambat Investasi di RI, Ini Alasannya

Duta Besar Amerika Serikat (AS) mengkhawatirkan KUHP itu dapat berdampak pada pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan fundamental di Indonesia.


Bos Wanaartha Life Beberkan Kewajiban yang Harus Dibayar ke Pemegang Polis Mencapai Rp 15,7 Triliun

1 hari lalu

Bos Wanaartha Life Beberkan Kewajiban yang Harus Dibayar ke Pemegang Polis Mencapai Rp 15,7 Triliun

Hasil audit independen menunjukkan bahwa nilai kewajiban yang harus dibayarkan Wanaartha Life kepada para pemegang polis mencapai Rp 15,7 triliun.


Sri Mulyani Minta Pemda Segera Belanjakan Dana Mengendap: Bukan Asal Habis

1 hari lalu

Sri Mulyani Minta Pemda Segera Belanjakan Dana Mengendap: Bukan Asal Habis

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta agar pemerintah daerah (Pemda) segera membelanjakan dana yang mengendap di perbankan.