Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

AS Gugat Indonesia ke WTO, Darmin: Padahal Kemarin Sudah Puas

image-gnews
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution melepas peserta Fun Bike bertajuk
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution melepas peserta Fun Bike bertajuk "Bike For Sustainable Economic Growth and Equity" di Gedung Kemenko Perekonomian, Gambir, Jakarta Pusat. Kegiatan ini digelar dalam menyambut HUT RI ke 72 dan HUT Kemenko Perekonomian ke 52, serta diikuti oleh staff kemenko serta masyarakat umum. Minggu, 20 Agustus 2017. Tempo/Caesar Akbar
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dibuat heran dengan permintaan Amerika Serikat ke Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO untuk menjatuhkan sanksi sebesar US$ 350 juta atau sekitar Rp 5 triliun ke Indonesia. Sanksi tersebut diminta dijatuhkan karena Indonesia mengabaikan keputusan sidang banding WTO pada November 2017 lalu.

Baca: Amerika Serikat Minta Izin WTO Jatuhkan Sanksi ke Indonesia

Alasannya, Darmin berujar pemerintah yang diwakili oleh Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita serta tim dari Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, sudah ke Amerika Serikat ada 24-27 Juli lalu, salah satunya untuk membicarakan keberatan negeri Abang Sam atas kebijakan pertanian dan holtikultura Indonesia. "Nah, jadi sebetulnya tadinya disana responsnya bagus. Tahu-tahu minggu kemarin, pimpinan WTO menerima surat dari perwakilan AS," ujar Darmin di Hotel Borobudur Jakarta, Rabu, 8 Agustus 2018.

Baca: Ancaman Sanksi dari WTO, Ekonom: Harusnya Impor Dikurangi

Darmin menuturkan Duta Besar Indonesia di Jenewa telah mendapatkan tembusan atas keberatan AS. Negara yang dipimpin Presiden Donald Trump itu menyebut Indonesia belum memenuhi harapan mereka dalam beberapa bidang terutama pertanian dan holtikultura. "Dalam hal akses mereka menjual mereka menjual produk-produknya, utamanya buah-buahan. Tapi kalau kedelai tidak, kedelai AS banyak sekali," kata Darmin.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sebenarnya, kata Darmin, Indonesia telah mengubah beberapa aturan yang diprotes oleh Amerika dan Selandia Baru. "Padahal kita sudah ubah loh Peraturan Menteri Pertanian dan Peraturan Menteri Perdagangan yang tadinya mereka keberatan," ujar dia. Namun, untuk Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, Indonesia memang masih minta waktu sampai 2020.

Darmin mengulang keheranannya atas langkah pemerintah AS. "Padahal di Washington, duta besarnya mereka itu cukup puas," kata Darmin. "Tapi di WTO mereka bilang ini belum sesuai dengan keinginan mereka."

Atas langkah AS tersebut, Darmin menyebut pemerintah harus kembali berdiskusi dengan pemerintah AS untuk menanyakan keinginan mereka. "Kita perlu duduk lagi dengan mereka. Ini bukan main pandang-pandangan saja," ujar dia.

Amerika Serikat resmi meminta WTO untuk menjatuhkan sanksi sebesar US$ 350 juta atau sekitar Rp 5 triliun terhadap Indonesia. Permintaan dari Amerika Serikat itu telah diterima WTO dan diumumkan pada Senin kemarin.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Ini Taktik Jokowi Melawan Larangan Ekspor Bijih Nikel oleh WTO

19 hari lalu

Presiden Joko Widodo memberi sambutan usai meresmikan pembangunan pabrik Smelter PT Virtue Dragon Nikel Industri (VDNI) di Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, Senin, 27 Desember 2021. Pembangunan smelter milik PT. VDNI merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan nilai investasi di kawasan tersebut mencapai Rp47 triliun dan sampai saat ini telah menyerap tenaga kerja sebanyak 16.515 orang. ANTARA FOTO/Jojon
Ini Taktik Jokowi Melawan Larangan Ekspor Bijih Nikel oleh WTO

Jokowi akan menggunakan taktik mengulur-ulur waktu untuk melawan larangan hilirisasi nikel oleh Organisasi Perdagangan Dunia (WTO)


Pakar Hukum Perdagangan Unair Dukung Pembatasan Barang Impor Penumpang, Ini Alasannya

27 hari lalu

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Askolani dalam acara Media Briefing PMK 141 Tahun 023 tentang Ketentuan Impor Barang Pekerja Migran Indonesia di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, pada Selasa, 12 Desember 2023. TEMPO/ Moh Khory Alfarizi
Pakar Hukum Perdagangan Unair Dukung Pembatasan Barang Impor Penumpang, Ini Alasannya

Pakar hukum pidana Universitas Airlangga (Unair) mendukung pembatasan barang impor penumpang.


Malaysia Menang Terkait Isu Diskriminasi Uni Eropa terhadap Sawit di WTO

40 hari lalu

Seorang pekerja menurunkan kelapa sawit dari sebuah truk di pabrik kelapa sawit di Salak Tinggi, di luar Kuala Lumpur, Malaysia, 4 Agustus 2014. [REUTERS / Samsul Said / File Foto]
Malaysia Menang Terkait Isu Diskriminasi Uni Eropa terhadap Sawit di WTO

Malaysia memenangkan gugatan di WTO melawan tindakan diskriminasi Uni Eropa terhadap produk biofuel dari minyak sawit.


Reformasi Penyelesaian Sengketa Perjanjian Investasi Dibahas di Konferensi Tingkat Menteri ke-13 WTO

41 hari lalu

Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan (Kemendag) Djatmiko Bris Witjaksono (tengah) memimpin pertemuan kelompok G-33 menjelang Konferensi Tingkat Menteri ke-13 (KTM13) WTO di Abu Dhabi, PEA, Minggu (25/2/2024). (ANTARA/HO-Ditjen PPI Kemendag/dok.pri)
Reformasi Penyelesaian Sengketa Perjanjian Investasi Dibahas di Konferensi Tingkat Menteri ke-13 WTO

Kemendag menyebut dalam Konferensi Tingkat Menteri ke-13 WTO membahas soal penyelesaian sengketa perjanjian investasi maupun banding.


Gagal, Isu Pertanian dan Subsidi Perikanan Belum Disetujui WTO

42 hari lalu

Para pekerja membongkar muat ikan di Pelabuhan Muara Baru, Jakarta, Selasa, 23 Januari 2024. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan nilai ekspor hasil perikanan di dalam negeri pada 2024 sebesar USD7,20 miliar atau setara Rp112,1 triliun. Angka tersebut naik signifikan dari realisasi ekspor produk perikanan hingga November 2023, di mana nilai sementara ada di kisaran USD5,6 miliar atau setara Rp87,25 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
Gagal, Isu Pertanian dan Subsidi Perikanan Belum Disetujui WTO

Isu soal pertanian dan subsidi perikanan belum disetujui dalam KTM13 WTO di Abu Dhabi lalu. Meski demikian, sudah disetujui sekitar 80 member WTO.


Konferensi Tingkat Menteri WTO Sepakat Perpanjang Moratorium Cukai Barang Digital di E-Commerce hingga 2026

42 hari lalu

Ilustrasi belanja online / e-commerce. freepik.com
Konferensi Tingkat Menteri WTO Sepakat Perpanjang Moratorium Cukai Barang Digital di E-Commerce hingga 2026

Dalam Konferensi Tingkat Menteri WTO baru-baru ini disepakati soal e-commerce work programme and moratorium yang akan diakhiri pada 2026 mendatang.


Indonesia Dorong WTO Selesaikan Perundingan Pertanian

48 hari lalu

Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan (Kemendag) Djatmiko Bris Witjaksono (tengah) memimpin pertemuan kelompok G-33 menjelang Konferensi Tingkat Menteri ke-13 (KTM13) WTO di Abu Dhabi, PEA, Minggu (25/2/2024). (ANTARA/HO-Ditjen PPI Kemendag/dok.pri)
Indonesia Dorong WTO Selesaikan Perundingan Pertanian

Pertemuan G33 bertujuan untuk mengonsolidasikan posisi dan prioritas dalam mendorong tercapainya solusi permanen isu stok pangan publik


Terkini: Jokowi Perintahkan Tambah Impor Beras 1,6 Juta Ton, Zulhas 'Ditodong' Borong Daging Ayam

49 hari lalu

Aktivitas pembongkaran beras impor dari Thailand di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Senin, 29 Mei 2023. Pemerintah telah mengalokasikan kuota impor beras sebanyak 2 juta ton sepanjang 2023 kepada Perum Bulog, sebanyak 500.000 ton di antaranya direalisasikan hingga Mei 2023. TEMPO/Tony Hartawan
Terkini: Jokowi Perintahkan Tambah Impor Beras 1,6 Juta Ton, Zulhas 'Ditodong' Borong Daging Ayam

Berita terkini ekonomi dan bisnis pada Selasa siang, 27 Februari 2024, dimulai dari perintah Presiden Jokowi menambah kuota impor beras 1,6 juta ton.


Konferensi Tingkat Menteri ke-13 WTO Dimulai, Ini Sejumlah Isu Strategis yang Akan Dibahas

49 hari lalu

Logo WTO. Dotr.gov.ph
Konferensi Tingkat Menteri ke-13 WTO Dimulai, Ini Sejumlah Isu Strategis yang Akan Dibahas

Konferensi Tingkat Menteri ke-13 WTO dimulai secara resmi di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab pada Senin, 26 Februari 2024.


Kuliah Hubungan Internasional, Apa Saja yang Dipelajari?

6 Januari 2024

Ilustrasi mahasiswa. Freepik.com
Kuliah Hubungan Internasional, Apa Saja yang Dipelajari?

Apa sajakah yang dipelajari saat kuliah di jurusan Hubungan Internasional? Kampus mana saja yang memiliki jurusan HI?