TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom dari Sonoma State University, Puspa Amri, mengatakan keputusan dari Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization (WTO) terkait kebijakan hambatan nontarif produk impor dari Indonesia sudah final. Melalui badan penyelesaian sengketa (Dispute Settlement Body), WTO mengabulkan gugatan Amerika Serikat dan menyatakan Indonesia bersalah.
Baca: AS Minta WTO Jatuhkan Sanksi Rp 5 T ke RI, Begini Awal Ceritanya
Tapi, menurut visiting fellow di CSIS (Centre for Strategic and International Studies) ini, WTO tidak memiliki wewenang untuk menentukan bentuk hukuman. "Hanya saja pihak yang menang berhak mendapat kompensasi atas kerugian mereka," kata Puspa saat dihubungi di Jakarta, Selasa, 7 Agustus 2018.
Kekalahan Indonesia melawan Amerika ini sebenarnya telah diumumkan sejak November 2017. Indonesia saat itu menerbitkan 18 hambatan nontarif untuk sejumlah produk impor seperti apel, anggur, kentang, bawang, bunga, jus, buah-buah kering, hewan ternak, ayam dan daging sapi. Keputusan inilah yang dianggap diskriminasi oleh negara importir, Amerika Serikat dan Selandia Baru.
Baca: Tiga Kasus Sengketa Dagang Indonesia yang Berakhir di Meja WTO
Tapi pada Senin, 6 Agustus 2018, WTO mengumumkan adanya permintaan resmi dari Amerika Serikat. Isinya, Amerika menuntut WTO menjatuhkan sanksi US$ 350 juta atau setara Rp 5 triliun. Itu adalah nilai kerugian yang harus ditanggung Amerika karena belum adanya perubahan regulasi di Indonesia pasca putusan WTO.
Meski begitu, menurut Puspa, kompensasi yang bisa diterima Amerika Serikat tidak bisa berbentuk uang pengganti secara fisik. Amerika hanya bisa menerapkan retaliasi dan itu diterima oleh WTO sebagai salah satu bentuk kompensasi. Retaliasi yang dimaksud yaitu penerapan tarif serupa dan sebanding untuk produk ekspor Indonesia.
Bagaimana pun, kata Puspa, mekanisme DBS WTO dan kompensasi ini bertujuan agar negara anggota organisasi tetap setia menjaga komitmen pada multilateralisme. Sehingga, apabila ada negara yang melanggar komitmen mereka, balasannya adalah kompensasi berupa tarif impor. "Nilanya yaitu setara kerugian, dalam hal ini Amerika sebesar US$ 350 juta sesuai hitungan mereka," ujar Puspa.
