Iklan
TEMPO.CO, Jakarta - Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia meminta pemerintah berhati-hati dalam menerapkan kewajiban mencampur bahan bakar nabati ke solar (program B20 atau Biodiesel). Jika kebijakan ini diterapkan sembarangan, maka penggunaan BBM bisa mengganggu operasional jutaan unit truk sehingga aktivitas pengiriman barang bisa terganggu.
"Sektor logistik pasti terganggu. Sehingga ujung-ujungnya biaya membengkak," ungkap Wakil Ketua Asosiasi Kyaatmaja Lookman kepada Tempo, Selasa 7 Agustus 2018.
Dia menuturkan, berdasarkan pertemuan dengan pemerintah bulan lalu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengakui program pencampuran ini belum dilaksanakan secara konsisten. Tim menemukan masih ada stasiun pengisian bahan bakar umum yang menjual solar dengan campuran BBN di bawah 20 persen.
Namun, kata Kyatmaja, pelaksanaan itu justru menguntungkan asosiasi. Sebab, berdasarkan studi, program B20 malah berisiko membuat mesin truk lebih cepat kotor sehingga pengusaha harus lebih sering melakukan perawatan. Selain itu biodiesel juga membuat truk lebih boros 2,3 persen.
Kyatmaja mengungkapkan biodiesel juga hanya cocok bagi truk yang berumur 10 tahun ke bawah. Saat ini anggota asosiasi memiliki sekitar 3 juta unit truk yang uzur.
Asosiasi menyarankan pemerintah menggelar tes kelayakan B20. Selama ini, tes baru dihelat hanya untuk kendaraan roda empat tanpa muatan. "Padahal itu jauh berbeda. Truk juga biasa berjalan sampai pelosok dan membawa muatan," ungkapnya.
Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian Energi, Rida Mulyana, mengakui masih ada badan usaha yang belum menjual biodiesel secara konsisten. Sebabnya bermacam-macam. Misalnya karena cuaca yang tak mendukung ataupun birokrasi yang panjang. Akibatnya pengiriman BBN terganggu. "Kami ingin urusan biodiesel nantinya ada fast track seperti sembako. Supaya konsisten," kata dia.
Rida mengklaim uji coba biodiesel sudah diterapkan bagi seluruh kendaraan. Sehingga, kata dia, pelaksanaan program biodiesel bisa dilaksanakan secara intensif mulai September mendatang. Pemerintah hanya perlu menggelar tes lanjutan untuk penambahan campuran BBN sebesar 30 persen yang rencananya diberlakukan pada 2020.
"Jadi B20 nanti akan diberlakukan untuk semuanya. Akan ada sanksi bagi yang tak mencampur solar dengan BBN," kata Rida.
Iklan
