TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan bekerja lebih efisien. Cara itu dinilai paling tepat untuk mengatasi defisit yang dialami badan tersebut setiap tahunnya.
Baca: BPJS Kesehatan Tetap Jamin Layanan Katarak, Fisioterapi, Bersalin
Salah satu upaya efisiensi yang bisa ditempuh, menurut Kalla, berkaitan dengan pelayanan. BPJS Kesehatan harus memberikan pelayanan yang tepat tanpa menimbulkan ongkos yang berlebihan.
"Artinya memberikan layanan yang perlu. Jangan ada orang yang tiap hari pergi fisioterapi contohnya atau bakti sosial kemudian masuk BPJS," katanya di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa, 7 Agustus 2018.
Kalla mengatakan defisit di BPJS Kesehatan dipicu kebijakan pemerintah untuk menjaga tarif layanan terjangkau masyarakat. Di sisi lain pelayanan yang diberikan semakin banyak. Sementara pemerintah belum berencana menaikkan premi. "Tidak sekarang," kata Kalla.
Kalla juga ingin ada pengawasan terhadap mitra BPJS Kesehatan. "Harus dikontrol juga rumah sakit yang menyelenggarakan itu dan BPJS minta seperti itu pengawasannya lebih baik lagi untuk menjamin kontrol itu," ujar Kalla. Dia meminta badan pengawas seperti BPKP dan BPK turun tangan.
Untuk menyelesaikan defisit BPJS saat ini, Kalla memastikan pemerintah turun tangan. Pemerintah menggunakan dana APBN untuk menambal kekurangan pendapatan badan layanan kesehatan itu.
Baca: Menkes Desak BPJS Kesehatan Tunda Penerapan 3 Aturan Baru
Meski membantu, Kalla berharap BPJS Kesehatan tak terus menerus disokong duit pemerintah. "Pemerintah berharap jangan setiap tahun (defisitnya) meningkat terus," katanya. APBN terbebani dengan defisit tersebut.