Bank Indonesia dan Filipina Teken Kerja Sama Anti Pencucian Uang

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Deputi Gubernur Bank Indonesia Rosmaya Hadi beserta jajarannya saat berkunjung ke layanan kas keliling BI menyediakan uang kas Rupiah pecahan kecil untuk masyarakat umum di Lapangan IRTI Monas, Jakarta, 23 Mei 2018. Dewi Nurita/Tempo

    Deputi Gubernur Bank Indonesia Rosmaya Hadi beserta jajarannya saat berkunjung ke layanan kas keliling BI menyediakan uang kas Rupiah pecahan kecil untuk masyarakat umum di Lapangan IRTI Monas, Jakarta, 23 Mei 2018. Dewi Nurita/Tempo

    TEMPO.CO, JakartaBank Indonesia (BI) dan Bangko Sentral Ng Pilipinas (BSP) melakukan penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) kerja sama di bidang anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU PPT) di bidang sistem pembayaran dan penyelesaian akhir pada 4 Agustus 2018 di Manila, Filipina.

    Simak: Bank Indonesia Jelaskan Alur Penguatan Rupiah

    “Nota kesepahaman ini ditandatangani dalam rangka memperkuat penerapan kebijakan dan menjawab berbagai tantangan yang semakin kompleks dalam kegiatan sistem pembayaran di kedua negara. Indonesia dan Filipina menekankan perlunya sinergi dan kebijakan yang terintegrasi dalam rangka penerapan kebijakan APU PPT," kata Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dalam keterangan tertulis, Sabtu, 4 Agustus 2018.

    Penandatanganan dilakukan oleh Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo dan Gubernur Bangko Sentral Ng Filipinas, Nestor A. Espenilla Jr. Nota kesepahaman ditujukan untuk memperkuat kerjasama terkait penguatan kerangka hukum dan pengaturan, serta implementasi kebijakan APU PPT.

    Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Agusman Zainal mengatakan kerja sama dilakukan dalam bentuk policy dialogue, pertukaran data dan informasi serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia.

    Penandatangan Nota kesepahaman ini juga selaras dengan upaya pemerintah untuk memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme, serta rekomendasi dan panduan (guidelines) yang diberikan oleh lembaga internasional Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF).


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Kantor dan Tempat Kerja

    BPOM melansir panduan penerapan new normal alias tatanan baru. Ada sembilan rekomendasi agar pandemi tak merebak di kantor dan tempat kerja.