Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ekonom Sebut Bansos Bukan Solusi Atasi Kemiskinan, tapi...

image-gnews
Ilustrasi Kemiskinan Jakarta. Ed Wray/Getty Images
Ilustrasi Kemiskinan Jakarta. Ed Wray/Getty Images
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -Penciptaan lapangan kerja berkualitas harusnya menjadi fokus pemerintah dalam menekan kemiskinan bukan dengan meningkatkan anggaran bantuan sosial dan subsidi.
 
Ekonom Core Indonesia Akhmad Akbar Susamto mengatakan jumlah penduduk yang masuk kategori rentan miskin dan hampir miskin masih sangat besar, yakni berjumlah 69 juta orang rentan miskin per Maret 2018. Jumlah ini jauh lebih besar daripada penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. 

BACA:SBY Klaim Lebih Berhasil Turunkan Kemiskinan Dibanding Jokowi

"Penduduk yang masuk kategori ini sangat rentan untuk jatuh ke bawah garis kemiskinan apabila terjadi tekanan ekonomi seperti lonjakan inflasi, terhambatnya bantuan pemerintah, dan lain-lain," jelasnya, Kamis, 2 Agustus 2018. 
 
Menurut Akhmad, meski inflasi umum dapat ditekan di bawah 4%, inflasi volatile foodyang sangat berpengaruh terhadap masyarakat golongan bawah menunjukkan peningkatan signifikan sepanjang paruh pertama 2018. Inflasi volatile food mencapai 3,66% secara year-to-date (ytd), jauh lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mengalami deflasi 0,19%.
 
Strategi pengurangan jumlah penduduk miskin melalui bantuan sosial atau bansos dan subsidi saja diyakini belum mengatasi akar permasalahan kemiskinan.  Strategi pengentasan kemiskinan yang utama, lanjutnya, adalah memberdayakan perekonomian masyarakat golongan bawah dengan menciptakan lapangan kerja yang berkualitas, khususnya lapangan kerja di sektor formal yang lebih menjamin kepastian pendapatan dan perlindungan sosial. 

BACA:SBY dan Prabowo Kritik Kemiskinan, Luhut: Jangan Bodohi Rakyat
 
Data terakhir menunjukkan masih banyak angkatan kerja di Indonesia yang bekerja di sektor informal. Pada Februari 2018, jumlah pekerja informal mencapai 74 juta orang, jauh lebih besar dibandingkan jumlah pekerja formal yang sebanyak 53 juta orang. 
 
Selama periode Februari 2014-Februari 2018, pertumbuhan pekerja informal mencapai 17% sedangkan pekerja formal mencapai turun 3%. Meskipun jumlah pengangguran terbuka menurun dari 7,01 juta orang per Februari 2017 menjadi 6,87 juta per Februari 2018, tapi jumlah persentase pekerja penuh waktu juga berkurang dari 68,96% menjadi 68,53%.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Baca berita tentang kemiskinan lainnya di Tempo.co.

Sementara itu, persentase jumlah pekerja paruh waktu dan setengah penganggur meningkat dari 30,14% menjadi 31,47%. Akhmad menyatakan pemerintah harus mengusahakan pekerja sektor informal berpindah ke sektor formal dan perlu dibentuk program efektif agar kelompok rentan miskin memiliki penghasilan tetap yang berkelanjutan.

BISNIS

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Sri Mulyani Bertemu Managing Director IFC, Apa Saja yang Dibicarakan?

3 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melakukan pertemuan bilateral dengan Managing Director International Finance Corporation (IFC) Makhtar Diop di Washington DC, Amerika Serikat, Ahad, 21 April 2024. Sumber: Instagram @smindrawati
Sri Mulyani Bertemu Managing Director IFC, Apa Saja yang Dibicarakan?

Sri Mulyani melakukan pertemuan bilateral dengan Managing Director IFC Makhtar Diop di Washington DC, Amerika Serikat. Apa saja yang dibicarakan?


Pupuk Subsidi Sudah Bisa Ditebus, Hanya di Kios Resmi

4 hari lalu

Seorang pekerja mengangkut pupuk urea bersubsidi dari Gudang Lini III Pupuk Kujang di Pasir Hayam, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. (ISTIMEWA)
Pupuk Subsidi Sudah Bisa Ditebus, Hanya di Kios Resmi

PT Pupuk Indonesia mengumumkan pupuk subsidi sudah bisa ditebus di kios pupuk lengkap resmi wilayah masing-masing.


Prabowo Bertemu Tony Blair Bahas Strategi Pengentasan Kemiskinan hingga Pemberdayaan Ekonomi Lokal

5 hari lalu

Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto (dua kanan) berbincang-bincang dengan eks perdana menteri Inggris Tony Blair (tengah) di Kantor Kementerian Pertahanan RI, Jakarta, Jumat 19 April 2024. ANTARA/HO-Biro Humas Setjen Kemhan RI.
Prabowo Bertemu Tony Blair Bahas Strategi Pengentasan Kemiskinan hingga Pemberdayaan Ekonomi Lokal

Tony Blair dan Prabowo Subianto berdiskusi membahas isu-isu global dan strategi untuk mewujudkan visi Indonesia menjadi negara maju


Imbas Serangan Iran ke Israel, Pemerintah akan Evaluasi Anggaran Subsidi BBM 2 Bulan ke Depan

9 hari lalu

Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan keterangan soal Pertumbuhan Ekonomi Indonesia tahun 2023 di Menko Perekonomian, Jakarta, Senin, 5 Februari 2024. Airlangga Hartarto mengatakan pertumbuhan ekonomi 2023 mencapai 5,05 persen atau lebih rendah dibandingkan tahun 2022 dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,31 persen. TEMPO/Tony Hartawan
Imbas Serangan Iran ke Israel, Pemerintah akan Evaluasi Anggaran Subsidi BBM 2 Bulan ke Depan

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto merespons soal imbas serangan Iran ke Israel terhadap harga minyak dunia. Ia mengatakan pemerintah akan memonitor kondisi selama dua bulan ke depan sebelum membuat keputusan ihwal anggaran subsidi bahan bakar minyak atau BBM.


Terpopuler Bisnis: Jadwal One Way Mudik di Jalan Tol, Jawaban Empat Menteri soal Politisasi Bansos

18 hari lalu

Kendaraan pemudik nampak mengular di Interchange Jatingaleh, Semarang, jalur tol dari Gerbang Kalikangkung menuju Kota Solo maupun Demak, Sabtu, 6 April 2024. Petugas melakukan sterilisasi dengan menutup akses masuk tol dalam kota ke arah Jakarta sebelum penerapan One Way tersebut. Tempo/Budi Purwanto
Terpopuler Bisnis: Jadwal One Way Mudik di Jalan Tol, Jawaban Empat Menteri soal Politisasi Bansos

Pemudik harus memperhatikan jadwal one way di jalan tol sebelum mudik menggunakan kendaraan pribadi.


Muhadjir Effendy Sebut Anggaran Rp 496,8 Triliun untuk Perlinsos Sudah Disetujui DPR

20 hari lalu

Menko PMK Muhadjir Effendy hadir dalam sidang perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat 5 April 2024. Agenda hari ini ialah mendengarkan kesaksian empat menteri kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin. TEMPO/Subekti.
Muhadjir Effendy Sebut Anggaran Rp 496,8 Triliun untuk Perlinsos Sudah Disetujui DPR

Muhadjir Effendy menyebut program perlinsos ditujukan untuk menurunkan tingkat kemiskinan masyarakat Indonesia.


Muhadjir Effendy Sebut Bansos Penting untuk Dorong Daya Beli Masyarakat Miskin

20 hari lalu

Menko PMK Muhadjir Effendy hadir dalam sidang perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat 5 April 2024. Agenda hari ini ialah mendengarkan kesaksian empat menteri kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin. TEMPO/Subekti.
Muhadjir Effendy Sebut Bansos Penting untuk Dorong Daya Beli Masyarakat Miskin

Tak hanya Muhadjir, tiga menteri lain juga turut memberikan keterangan terkait bansos di sidang sengketa pilpres hari ini.


Jepang Kucurkan Bantuan untuk Produksi Kakao Berkelanjutan dan Pengentasan Kemiskinan di Gorontalo

31 hari lalu

Penandatanganan Kontrak Kerjasama Bantuan Hibah Pemerintah Jepang yang dilakukan Duta Besar Jepang untuk Indonesia Masaki Yasushi (kiri) dengan perwakilan dari General Incorporated Association Birdlife International Tokyo (kanan) sebagai organisasi pelaksana proyek pada 25 Maret 2024. Sumber: dokumen Kedutaan Besar Jepang di Jakarta
Jepang Kucurkan Bantuan untuk Produksi Kakao Berkelanjutan dan Pengentasan Kemiskinan di Gorontalo

Bantuan Jepang ini, diharapkan bisa menaikkan pendapatan petani berskala kecil dan mengentaskan kemiskinan di Provinsi Gorontalo


Belum Rampung Juga, Menteri ESDM Ungkap Kendala Revisi Perpres 191 soal BBM Subsidi

33 hari lalu

Petugas mengganti papan harga SPBU jelang kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di Jakarta, Sabtu 3 September 2022. Presiden Joko Widodo mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter, solar dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter serta Pertamax dari Rp 12.500 menjadi Rp 14.500 per liter yang mulai berlaku pada Sabtu (3/9/2022) pukul 14.30. ANTARA FOTO/Galih Pradipta
Belum Rampung Juga, Menteri ESDM Ungkap Kendala Revisi Perpres 191 soal BBM Subsidi

Menteri ESDM Arifin Tasrif menyebut progres pengerjaan revisi Peraturan Presiden atau Perpres 191 tentang bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi terkendala di data.


Ekonom Sebut Harga Pangan Masih Pengaruhi Inflasi Periode Maret-April

36 hari lalu

Pedagang tengah melayani pembeli di Pasar PSPT, Jakarta, Rabu, 1 November 2023. BPS melaporkan sejumlah komoditas yang menjadi penyumbang inflasi terbesar terhadap inflasi Oktober 2023 yang mencapai 2,56% secara tahunan atau (year-on-year/yoy). Tempo/Tony Hartawan
Ekonom Sebut Harga Pangan Masih Pengaruhi Inflasi Periode Maret-April

Peneliti LPEM FEB UI Teuku Riefky memproyeksi inflasi Maret dan April 2024 sehubungan dengan harga pangan yang sampai sekarang masih tinggi.