Ekonom Sebut Bansos Bukan Solusi Atasi Kemiskinan, tapi...

Reporter:
Editor:

Martha Warta Silaban

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi Kemiskinan Jakarta. Ed Wray/Getty Images

    Ilustrasi Kemiskinan Jakarta. Ed Wray/Getty Images

    TEMPO.CO, Jakarta -Penciptaan lapangan kerja berkualitas harusnya menjadi fokus pemerintah dalam menekan kemiskinan bukan dengan meningkatkan anggaran bantuan sosial dan subsidi.
     
    Ekonom Core Indonesia Akhmad Akbar Susamto mengatakan jumlah penduduk yang masuk kategori rentan miskin dan hampir miskin masih sangat besar, yakni berjumlah 69 juta orang rentan miskin per Maret 2018. Jumlah ini jauh lebih besar daripada penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. 

    BACA:SBY Klaim Lebih Berhasil Turunkan Kemiskinan Dibanding Jokowi

    "Penduduk yang masuk kategori ini sangat rentan untuk jatuh ke bawah garis kemiskinan apabila terjadi tekanan ekonomi seperti lonjakan inflasi, terhambatnya bantuan pemerintah, dan lain-lain," jelasnya, Kamis, 2 Agustus 2018. 
     
    Menurut Akhmad, meski inflasi umum dapat ditekan di bawah 4%, inflasi volatile foodyang sangat berpengaruh terhadap masyarakat golongan bawah menunjukkan peningkatan signifikan sepanjang paruh pertama 2018. Inflasi volatile food mencapai 3,66% secara year-to-date (ytd), jauh lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mengalami deflasi 0,19%.
     
    Strategi pengurangan jumlah penduduk miskin melalui bantuan sosial atau bansos dan subsidi saja diyakini belum mengatasi akar permasalahan kemiskinan.  Strategi pengentasan kemiskinan yang utama, lanjutnya, adalah memberdayakan perekonomian masyarakat golongan bawah dengan menciptakan lapangan kerja yang berkualitas, khususnya lapangan kerja di sektor formal yang lebih menjamin kepastian pendapatan dan perlindungan sosial. 

    BACA:SBY dan Prabowo Kritik Kemiskinan, Luhut: Jangan Bodohi Rakyat
     
    Data terakhir menunjukkan masih banyak angkatan kerja di Indonesia yang bekerja di sektor informal. Pada Februari 2018, jumlah pekerja informal mencapai 74 juta orang, jauh lebih besar dibandingkan jumlah pekerja formal yang sebanyak 53 juta orang. 
     
    Selama periode Februari 2014-Februari 2018, pertumbuhan pekerja informal mencapai 17% sedangkan pekerja formal mencapai turun 3%. Meskipun jumlah pengangguran terbuka menurun dari 7,01 juta orang per Februari 2017 menjadi 6,87 juta per Februari 2018, tapi jumlah persentase pekerja penuh waktu juga berkurang dari 68,96% menjadi 68,53%.

    Baca berita tentang kemiskinan lainnya di Tempo.co.

    Sementara itu, persentase jumlah pekerja paruh waktu dan setengah penganggur meningkat dari 30,14% menjadi 31,47%. Akhmad menyatakan pemerintah harus mengusahakan pekerja sektor informal berpindah ke sektor formal dan perlu dibentuk program efektif agar kelompok rentan miskin memiliki penghasilan tetap yang berkelanjutan.

    BISNIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Protokol PSBB Masa Transisi di DKI Jakarta, Ada Rem Darurat

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan PSBB Masa Transisi mulai 5 Juni 2020. Sejumlah protokol harus dipatuhi untuk menghindari Rem Darurat.