Warga NTB Keluhkan Tingginya Harga Tiket Penerbangan di Lombok

Reporter:
Editor:

Martha Warta Silaban

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bandar Udara Internasional Lombok (Bandara-BIL).  TEMPO/SUPRIYANTHO KHAFID.

    Bandar Udara Internasional Lombok (Bandara-BIL). TEMPO/SUPRIYANTHO KHAFID.

    TEMPO.CO, Mataram -Warga Nusa Tenggara Barat atau NTB mengeluhkan tingginya harga tiket penerbangan dari Lombok ke luar daerah. Tidak hanya ke Jakarta saja tetapi juga penerbangan langsung dari ke Surabaya atau ke Denpasar. Kalau semula menggunakan low cost carrier ticket ke Jakarta bisa Rp 600 ribu tetapi sekarang ini tidak ada lagi harga promo karena catatannya habis terjual.

    BACA: Garuda Indonesia Tebar Diskon Tiket Hingga Rp 2 Juta Selama Puasa

    Seorang dosen perguruan tinggi negeri di Mataram yang tidak bersedia disebut namanya mengaku terpaksa menumpang bus malam dari Surabaya untuk pulang ke Lombok. ''Selama dua hari saya menunggu dapat tiket tidak berhasil,'' ujarnya. Kesulitan tingginya harga tiket penerbangan tersebut dirasakan sejak sebulan terakhir ini.

    Diduga, tingginya harga ticket penerbangan akibat semakin melonjaknya kunjungan wisatawan yang berlibur dan melakukan perjalanan wisata MICE atau meeting incentive convention exhibition. Seorang warga kota Mataram Surapati kepada Tempo mengaku hendak ke Jakarta, pada Sabtu 4 Agustus 2018. Padahal, ia sudah mencoba membelinya sejak sepekan terakhir. ''Harganya mulai dari Rp1,6 juta di Lion Air dan Rp 1,9 juta di Garuda,'' katanya.

    Sewaktu dihubungi melalui pesan whatsapp, Kepala Dinas Perhubungan NTB Lalu Bayu Windya yang sedang di Jakarta membenarkan kalau harga tiket dari Lombok semakin tinggi. ''Walaupun perjalanan dinas, tapi saya tetap menggerutu pak. Merasakan pengguna pesawat yang harus bayar mahal dengan uang sendiri,'' ucapnya kepada Tempo. Kamis 2 Agustus 2018, ia terbang ke Jakarta menggunakan Garuda seharga Rp 1,9 juta.

    BACA: Tiket ke Jepang Rp 2,7 Juta di Garuda Travel Fair

    Menurutnya, ia akan menyampaikan kondisi tersebut di Kementerian Perhubungan. Katanya, kewenangan pemerintah daerah di sektor perhubungan udara tidak banyak. Selain koordinasi dan pengaturan tata ruang dan aksesibilitas di sisi darat atau land side tidak ada kewenangan sama sekali di air side. Tentang penambahan penerbangan, pendekatan yang digunakan lebih pada perhitungan kelayakan bisnis. Jika layak secara bisnis maka tambahan flight akan terjadi.

    Asisten Ekonomi Pembangunan Sekretaris Daerah NTB Chairul Mahsul mengatakan memang ada batas atas dan batas bawah harga tiket pesawat yang ditentukan Menteri Perhubungan Harus diupayakan banyak perusahaan airlines yang buka jalur dari dan ke Lombok. ''Supaya harga bisa lebih kompetitif,'' katanya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Cara Permohonan Pengembalian Biaya Perjalanan Ibadah Haji 2020

    Pemerintah membatalkan perjalanan jamaah haji 2020. Ada mekanisme untuk mengajukan pengembalian setoran pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji.