Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Sri Mulyani: Kesenjangan Gender Timbulkan Potential Loss Negara

Menteri Keuangan, Sri Mulyani, di acara Viva La Donna. Instagram.com
Menteri Keuangan, Sri Mulyani, di acara Viva La Donna. Instagram.com
Iklan

TEMPO.CO, Surabaya - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan kesenjangan gender acap kali menimbulkan hilangnya pendapatan suatu negara (potential loss). Hilangnya nilai ekonomi itu, ujar dia, lebih disebabkan oleh entrepreneurship gap.

Baca: Sri Mulyani Kaji Revisi Aturan Tax Refund, Ini Sebabnya

"Biasanya perusahaan yang dimiliki perempuan lebih kecil," ujar Sri Mulyani di Hotel Sheraton, Surabaya, jawa Timur, Kamis, 2 Agustus 2018.

Sri Mulyani berujar perempuan kerap kali sulit mendapat akses ke fasilitas pembiayaan. Malahan, di beberapa negara perempuan masih tidak bisa memiliki aset atas namanya sendiri. "Sehingga dia tidak bisa mengembangkan perusahaannya lebih tinggi lagi," ujar Sri Mulyani.

Baca: Sri Mulyani Sebut Operasi Kilang TPPI Terganjal Warisan Masa Lalu

Padahal, Sri Mulyani meyakini pemberdayaan perempuan akan memberikan nilai tambah bagi perekonomian. Selain itu, nilai tambah juga bisa diperoleh dalam bentuk ketahanan ekonomi.

Untuk itu, masyarakat, khususnya wanita, mesti diberi kesempatan untuk berkembang. Mulai dari kesempatan untuk bersekolah, diberi akses kesehatan, hingga dijamin untuk masuk ke pasar tenaga kerja. Persoalan kesetaraan gender, menurut dia sangat relevan, bukan hanya untuk Indonesia namun juga seluruh dunia. "Isu ini bukan hanya berlaku di negara berkembang, tapi juga negara maju."

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sri Mulyani berujar pemerintah tengah berupaya untuk menciptakan kesetaraan gender sejak awal. "Mesti dimulai sejak Pendidikan Anak Usia Dini," ujar dia.

Pemerintah juga mesti memastikan kelompok keluarga miskin tidak mengalami tekanan lagi. Tekanan finansial, ujar Sri Mulyani, kerap kali menyebabkan anak-anak di keluarga tersebut tidak bisa bersekolah. "Khususnya anak perempuan."

Dalam hal ini, pemerintah mengandalkan Program Keluarga Harapan untuk mengantisipasi hal tersebut. Sri Mulyani berujar jumlah keluarga yang ditanggung program tersebut akan ditingkatkan jumlahnya. Adapun tahun ini jumlah oenerima program itu adalah sepuluh juta keluarga.

"Ini untuk menjami bahwa keluarga tidak melakukan excuse bahwa kemiskinan menyebabkan mereka tidak bisa menyekolahkan, biasanya yang tidak boleh sekolah itu anak perempuan, yang diutamakan laki-laki," ujar Sri Mulyani

Berdasarkan proyeksi World Economic Forum Report 2017, Sri Mulyani menyebut persoalan persamaan gender membutuhkan 200 tahun untuk bisa selesai. Sehingga perjalanannya masih sangat lama.

Apalagi, kata Sri Mulyani, kemajuannya pun masih sangat lambat. Berdasarkan data Bank Dunia, kesenjangan gender menyebabkan pendapatan ekonomi hilang rata-rata 15 persen.

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.




Video Pilihan


Terkini: Korban Penipuan Order iPhone Buka Suara, Sri Mulyani Blokir Ratusan Perusahaan Tak Patuh PNBP

11 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) RAPBN tahun 2024 dalam Rapat Paripurna ke-23 masa persidangan V tahun 2022-2023 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 19 Mei 2023. TEMPO/M Taufan Rengganis
Terkini: Korban Penipuan Order iPhone Buka Suara, Sri Mulyani Blokir Ratusan Perusahaan Tak Patuh PNBP

Terkini: Korban penipuan pembelian iPhone buka suara, Menteri Sri Mulyani blokir ratusan perusahaan yang tidak patuh PNBP.


33 LHA Berkaitan Transaksi Mencurigakan Kemenkeu, Mahfud Md: Selama Ini Belum Berkembang

14 jam lalu

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana (kiri) Menko Polhukam Mahfud MD (tengah) dan Menkeu Sri Mulyani (kanan) hadiri rapat pembahasan tentang transaksi janggal 349 triliun dengan DPR RI komisi III di Gedung Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 11 April 2023. Mahfud menegaskan, tidak ada perbedaan data yang disampaikan oleh Ketua Komite TPPU dalam RDPU Komisi III DPR tanggal 29 Maret 2023 dengan yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam RDPU Komisi XI DPR tanggal 27 Maret 2023. Dari angka 349 triliun ini nilai tepatnya adalah Rp349.874.187.502.987. TEMPO/ Febri Angga Palguna
33 LHA Berkaitan Transaksi Mencurigakan Kemenkeu, Mahfud Md: Selama Ini Belum Berkembang

Bagaimana tanggapan Mahfud MD soal 33 LHA berkaitan dengan transaksi mencurigakan di Kemenkeu yang diungkap Ketua KPK Firli Bahuri?


Haris Azhar Laporkan 5 Jaksa dalam Kasus Pembohongan Publik, Komisi Kejaksaan: Senin Pleno

17 jam lalu

Luhut Ungkap Isi Pembicaraanya dengan Haris Azhar Saat Salaman di Sidang
Haris Azhar Laporkan 5 Jaksa dalam Kasus Pembohongan Publik, Komisi Kejaksaan: Senin Pleno

Komisi Kejaksaan juga melakukan rapat pleno perihal ini pada Senin, 12 Juni 2023, perihal laporan kuasa hukum Haris Azhar dan fatia Maulidiyanti.


Terapkan ABS, Kemenkeu Blokir Ratusan Perusahaan yang Tak Patuh Bayar PNBP

20 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat menghadiri rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 27 Maret 2023. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa dari transaksi mencurigakam senilai Rp 349 triliun, hanya Rp 3,3 triliun saja yang berkaitan dengan pegawai Kemenkeu.  TEMPO/M Taufan Rengganis
Terapkan ABS, Kemenkeu Blokir Ratusan Perusahaan yang Tak Patuh Bayar PNBP

Kemenkeu menerapkan penghentian layanan perusahaan tidak taat membayar piutang Pendapatan Negara Bukan Pajak


Ekonom Sebut Pengentasan Kemiskinan Ekstrem Butuh Banyak Prasyarat dan Waktu Panjang

22 jam lalu

Ilustrasi Kemiskinan Jakarta. Ed Wray/Getty Images
Ekonom Sebut Pengentasan Kemiskinan Ekstrem Butuh Banyak Prasyarat dan Waktu Panjang

Direktur IDEAS Yusuf Wibisono mengatakan untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem, butuh banyak prasyarat dan waktu yang panjang.


16 Nama Mantan Pejabat Kemenkeu Terlibat Transaksi Janggal, Ini Kata Jubir Sri Mulyani

22 jam lalu

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Yustinus Prastowo saat dimintai keterangan soal data transaksi janggal Rp 300 triliun di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta Pusat, pada Jumat, 10 Maret 2023. TEMPO/ Moh Khory Alfarizi
16 Nama Mantan Pejabat Kemenkeu Terlibat Transaksi Janggal, Ini Kata Jubir Sri Mulyani

Juru Bicara Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Yustinus Prastowo menjelaskan bahwa Ketua KPK hanya menyebutkan "List 33 LHA PPATK Terkait Kemenkeu dan Pajak" dan tidak menyatakan bahwa 16 orang tersebut pegawai Kemenkeu.


Sri Mulyani Implementasikan Blokir Otomatis untuk PNBP, Perusahaan Tambang Tak Bisa Kabur Lagi

1 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati
Sri Mulyani Implementasikan Blokir Otomatis untuk PNBP, Perusahaan Tambang Tak Bisa Kabur Lagi

Sri Mulyani mencotohkan soal ABS di sektor mineral dan batu bara atau minerba, di mana ada suatu perusahaan yang tidak membayar royalti.


Sri Mulyani Teken Aturan Tata Cara Pengelolaan PNBP, Ini 7 Substansinya

1 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan keterangan saat konferensi pers hasil rapat berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Selasa, 31 Januari 2023. Kenaikan proyeksi pertumbuhan ekonomi global di 2023 didorong oleh meningkatnya konsumsi dan investasi masyarakat hingga penyetopan kebijakan zero Covid-19 di Cina.  TEMPO/Tony Hartawan
Sri Mulyani Teken Aturan Tata Cara Pengelolaan PNBP, Ini 7 Substansinya

Sri Mulyani telah menandatangani Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengelolaan PNBP. Ini tujuh substansinya.


Soal Merger BUMN Karya, Menteri PUPR: Sudah Ada Ide dengan Menteri Keuangan, tapi Belum Diputuskan

2 hari lalu

Menteri Keuangan RI Sri Mulyani bersama Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat inspeksi lapangan di proyek Jalan Tol Solo - Yogyakarta - Kulon Progo di wilayah Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Senin, 27 Februari 2023. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Soal Merger BUMN Karya, Menteri PUPR: Sudah Ada Ide dengan Menteri Keuangan, tapi Belum Diputuskan

Basuki Hadimuljono berujar pemerintah tengah mengevaluasi apakah memungkinkan bila sembilan BUMN Karya yang ada digabungkan atau merger.


Kepala Bappenas Beberkan Strategi Pengentasan Kemiskinan 2025-2045: Pendekatannya Akan Berbeda

2 hari lalu

Aktivitas warga yang tinggal di pemukiman padat pinggiran kali kawasan Kebon Kacang, Jakarta, Selasa, 30 Mei 2023. Pada 30 Mei 2023, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan angka kemiskinan dan pengangguran di Indonesia semakin menurun setelah masa pandemi Covid-19 yang menyebabkan banyak orang yang kehilangan pekerjaan. TEMPO/Tony Hartawan
Kepala Bappenas Beberkan Strategi Pengentasan Kemiskinan 2025-2045: Pendekatannya Akan Berbeda

Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menjelaskan, selain kemiskinan ekstrem, di Indonesia juga ada kemiskinan lain yakni kemiskinan desil satu dan desil dua.