TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK membuka lokakarya Pembangunan Infrastruktur melalui Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Dia berharap acara ini bisa menghasilkan pandangan baru mengenai sistem kerjasama hingga pendapatan yang menarik bagi swasta untuk turut membangun infrastruktur.
Baca: Bantah Data Kemiskinan SBY, JK: Data BPS Valid
Terkait hal itu, JK mengatakan Indonesia masih kekurangan infrastruktur. Pemerintah terlambat menggenjot pembangunan tersebut. "Salah satu cirinya di Jakarta macet terus. Kemacetan itu adalah kemajuan, tapi tidak dilengkapi dengan infrastruktur," kata dia di kantornya, Jakarta, Kamis, 2 Agustus 2018.
Menurut JK pemerintah sudah melakukan beragam upaya. Namun anggaran pendapatan dan belanja negara serta di daerah tak mencukupi. Peran swasta sangat dibutuhkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur.
Baca: JK: Perang Dagang Amerika - Cina Pengaruhi Ekspor Indonesia
Peran swasta, menurut JK, masih terbatas. Pasalnya tak semua proyek infrastruktur yang dibutuhkan pemerintah masuk kategori menguntungkan bagi swasta. "Swasta biasanya ikut kalau bisnisnya viable," ujarnya.
JK mencontohkan proyek pengairan hingga pembangunan jalan di desa dan kabupaten. Proyek tersebut sangat penting namun secara bisnis, keuntungan bagi perusahaan sulit dihitung. Beda dengan proyek jalan tol dan bandar udara. Perusahaan swasta bisa menghitung dengan jelas Investment Rate Return-nya sehingga mereka mau terlibat.
Pemerintah sudah berupaya mempermudah kerjasama dengan swasta melalui sejumlah skema. Salah satunya skema KPBU. Di sektor energi, ada Independent Power Producer (IPP) dan Partnership Power Agremeent (PPA).
Dengan lokakarya KPBU, JK berharap ada solusi lain untuk meningkatkan kerjasama pemerintah dan swasta. Dia juga ingin lokakarya tersebut menghasilkan hitungan bisnis yang menguntungkan bagi kedua belah pihak.
Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Suharso Manoarfa mengatakan lokakarya tersebut merupakan kerjasama antara ADB Institute dengan Wantimpres. "Yang mau kita bahas adalah model pembiayaan masa depan untuk pembangunan infrastruktur yang tidak memberatkan APBN tapi juga bisa mengundang partisipasi swasta untuk ikut," ujarnya menanggapi pernyataan JK sebelumnya itu.
