Senin, 22 Oktober 2018

Jokowi Minta Impor Direm, Konten Lokal di Infrastruktur Digenjot

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menhub Budi Karya saat mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Presiden Jokowi terkait dengan persoalan transportasi berbasis online di Kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, 18 Juli 2017. TEMPO/Subekti

    Menhub Budi Karya saat mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Presiden Jokowi terkait dengan persoalan transportasi berbasis online di Kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, 18 Juli 2017. TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Jakarta - Menindaklanjuti instruksi Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk mengerem penggunaan bahan baku impor, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebutkan bakal mendorong penggunaan komponen lokal dalam pembangunan infrastruktur transportasi.

    "Kami ingin TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) ditingkatkan, sehingga tidak perlu menggunakan devisa negara," ujar dia di Hotel Arya Duta, Rabu, 1 Agustus 2018.  Optimalisasi TKDN dalam proyek-proyek seperti Pelabuhan Patimban dan MRT.

    Baca: Genjot Cadangan Devisa, Jokowi Bakal Jalankan 2 Strategi Ini

    Budi Karya menyebutkan konten lokal di tiap proyek infrastruktur tersebut berbeda-beda, namun saat ini kandungannya sudah di atas 50 persen. Ia mencontohkan untuk proyek Pelabuhan Patimban komponen impor yang digunakan berbanding 50:50. Sedangkan di proyek LRT Palembang, menggunakan 80 persen komponen lokal.

    Untuk struktur bangunan, Budi Karya mengatakan 90 persen menggunakan komponen lokal. Untuk komponen lainnya, dia mengusahakan hanya 30 persen. "Jadi kombinasinya di situ," ucap dia.

    Baca: Pengangkatan Direktur Utama Pertamina Tunggu Keputusan Jokowi

    Pernyataan Budi merespons permintaan Presiden Jokowi untuk mengevaluasi detail impor barang supaya dapat segera diklasifikasikan mana impor yang strategis dan impor yang tidak strategis. "Kita stop dulu (impor) atau kurangi atau hentikan," katanya dalam rapat terbatas yang digelar di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa, 31 Juli 2018.  

    Rapat lanjutan itu digelar untuk membahas strategi meningkatkan cadangan devisa Indonesia. Untuk menggenjot cadangan devisa tersebut, salah satu yang akan dilakukan adalah menekan volume impor.

    Upaya menekan impor itu dilakukan setelah mempertimbangkan kebutuhan prioritas saat ini adalah mendatangkan dolar sebanyak-banyaknya ke Indonesia. Pasalnya, penguatan cadangan devisa dibutuhkan untuk meningkatkan daya tahan ekonomi Indonesia dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global.

    Sebelumnya Budi sempat menjelaskan proses kontruksi Pelabuhan Patimban di Subang, Jawa Barat tidak memerlukan banyak komponen impor sedangkan konstruksi proyek kereta api semi cepat dinilai membutuhkan komponen impor cukup besar.

    “Komponen impornya (kereta api semi cepat) paling 20 persen dan kami bisa kurangi kira kira 5-7 persen atau bisa lah sampai 10 persen. TKDN-nya yang naik 10 persen. Patimban impor enggak terlalu besar, sekarang dalam negeri semua itu. (Porsi komponen) dalam negerinya bisa 60-70 persen, mungkin bisa naik 5 persen,” ujar Budi Karya.

    Kemenhub mengakui penggunaan TKDN dan barang impor di proyek Patimban cukup ketat karena sudah diputuskan. Tetapi, untuk proyek kereta api semi cepat Jakarta-Surabaya disebut masih memiliki ruang untuk negosiasi.

    Simak berita menarik lainnya terkait Jokowi hanya di Tempo.co.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Hak Asasi Binatang Diperingati untuk Melindungi Hewan

    Hak Asasi Binatang, yang diperingati setiap 15 Oktober, diperingati demi melindungi hewan yang sering dieksploitasi secara berlebihan, bahkan disiksa.