Rabu, 24 Oktober 2018

Kelola Blok Rokan, Pertamina Pastikan Keuangan Kuat

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kontrak Chevron Habis 2021, Ini Syarat Pengelolaan Blok Rokan. TEMPO/Riyan Nofitra

    Kontrak Chevron Habis 2021, Ini Syarat Pengelolaan Blok Rokan. TEMPO/Riyan Nofitra

    TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksana tugas Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati mengatakan pembayaran signature bonus sebesar US$ 784 juta atau sekitar Rp11,3 triliun untuk pengelolaan Blok Rokan akan menggunakan dana perseroan.

    Baca juga: Pemerintah Kaji Proposal Blok Rokan oleh Chevron dan Pertamina

    "Signature bonus di Rokan ini dari dana Pertamina sendiri," ujar Nicke dalam Forum Merdeka Barat di Wisma Antara, Jakarta, Rabu, 1 Agustus 2018.

    Nicke mengatakan itu membuktikan bahwa keuangan perusahaan dalam kondisi sehat. "Keuangan Pertamina masih sangat kuat. Tambahan dari keuntungan Rp 90 triliun. Jadi return earning. Ini tambahan saja, belum yang ada di neraca," ujar dia.

    Sebelumnya, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar mengatakan bahwa keputusan pengelolaan Blok Rokan oleh Pertamina diambil berdasarkan evaluasi proposal pengelolaan yang diajukan Pertamina dan operator eksis PT Chevron Pacific Indonesia.

    Terhadap blok yang saat ini memiliki produksi rata-rata sekitar 200.000 barel per hari (bph) ini, sambung Arcandra, Pertamina mengajukan bonus tanda tangan (signature bonus) US$784 juta atau sekitar Rp11,3 triliun. Adapun, komitmen kerja pasti dijanjikan senilai US$500 juta atau Rp7,2 triliun.

    Potensi pendapatan negara dalam 20 tahun ke depan, lanjutnya, senilai US$57 miliar atau sekitar Rp825 triliun. Menurutnya, potensi pendapatan negara dari Blok Rokan diharapkan memberikan kebaikan bagi seluruh Indonesia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Saham Lippo yang Jebol dan yang Melambung Dihantam Kasus Meikarta

    Jebloknya saham perusahaan-perusahaan Grup Lippo telah dimulai Selasa 16 Oktober 2018, sehari setelah KPK menangkap dan menetapkan Bupati Bekasi.