TEMPO.CO, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan atau OJK berencana memberikan insentif di sektor perumahan. Insentif itu terutama diberikan kepada para pembeli pertama dan ditujukan untuk perumahan skala kecil.
Baca: Ciputra Ekspansi ke Tiga Negara Ini, Kembangkan Kota Baru
"Bisa loan to value, bisa aset tertimbang menurut risiko (ATMR), atau pengembang diberikan kredit untuk pembelian tanah pembangunan rumah," ujar Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa, 31 Juli 2018.
Opsi terakhir tercetus lantaran selama ini kredit diberikan hanya untuk pembangunan rumah, tidak untuk pembelian tanah. Dengan opsi tersebut, pengembang bisa kredit untuk membeli tanah, namun tetap dalam konteks pembangunan rumah.
Baca: BPKN Catat Pengaduan Konsumen Tertinggi di Bidang Perumahan
Kendati demikian, Wimboh masih belum mau menjelaskan lebih jauh detail insentif yang telah dikaji oleh lembaganya. Sebab, OJK masih mengkaji secara terperinci ihwal rencana tersebut. "Segera kami umumkan kalau sudah selesai."
Wimboh mengatakan rencana pemberian insentif di sektor perumahan itu muncul mengingat pesatnya pertumbuhan jumlah penduduk Indonesia. Terus bertambahnya jumlah penduduk otomatis menambah permintaan perumahan.
"Terutama untuk keluarga-keluarga baru itu, mereka enggak bisa dapat rumah kalau suplainya kurang," ujar Wimboh. "Kalau pun dapat, harganya bisa mahal."
Insentif di sektor perumahan, menurut Wimboh, adalah hal yang wajar. Dengan begitu, backlog bisa terus dikurangi. "Itu normal saja, kalau kita kasih insentif supaya pengembang antusias. Sehingga suplai rumah menjadi banyak."
Sebelumnya, kebijakan insentif untuk sektor perumahan juga diambil Bank Indonesia. Bank sentral memutuskan memberikan pelonggaran loan-to-value atau uang muka kredit perumahan atau KPR. Kebijakan itu diambil bersamaan dengan kebijakan menaikkan suku bunga acuan BI sebesar 50 basis poin ke 5,25 persen beberapa waktu lalu.
