Dapat Penugasan Baru, Pertamina Siapkan Strategi Bisnis

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas melakukan pengisian bahan bakar di KiosK Pertamax Rest Area KM 252 Brexit, Brebes, Jawa Tengah, Rabu (30/5/2018). Pertamina menyiagakan 60 titik Kios BBM Kemasan atau KiosK Pertamax suntuk pemudik di Lebaran 2018 ini. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

    Petugas melakukan pengisian bahan bakar di KiosK Pertamax Rest Area KM 252 Brexit, Brebes, Jawa Tengah, Rabu (30/5/2018). Pertamina menyiagakan 60 titik Kios BBM Kemasan atau KiosK Pertamax suntuk pemudik di Lebaran 2018 ini. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

    TEMPO.CO, JAKARTA - Pelaksana Tugas PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati mengatakan sebagai pengelola BUMN, perseorannya bakal menuruti segala penugasan pemerintah.Tak hanya siap mendistribusikan penugasan distribusi bahan bakar minyak, Pertamina siap menjalankan berbagai penugasan baru semisal distribusi tambahan bahan bakar biodiesel 20 persen atau B20 subsidi maupun non subsidi.

    Baca: Eksklusif, Direksi Pertamina Buka - bukaan Soal Kondisi Keuangan

    “Kemarin abis ke Amerika Serikat sama Menteri BUMN Rini Soemarno, ketemu investor dan update kesiapan,” kata Nicke di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Senin 30 Juli 2018.

    Selain penugasan di bidang hilir, Pertamina juga menyatakan siap terhadap penugasan di bidang hulu seperti ikut serta dalam pelelangan hak kelola ladang minyak blok Rokan, Riau. Melansir Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral setidaknya butuh duit US$ 1,4 miliar dolar setiap tahunnya untuk mengelola ini. Pengumuman lelang yang diikuti oleh Pertamina dan Chevron tersebut rencanakan bakal diumumkan besok (hari ini).

    “Doakan saja ya, hasilnya yang terbaik,” kata Nicke. Menurutnya, meski mendapat banyak penugasan dari pemerintah, keuangan perseroan masih aman. Penugasan, kata dia, juga bisa diartikan sebagai kepercayaan pemerintah terhadap perseroan untuk mendukung program penting pemerintah.

    Selain Pertamina, Perum Bulog juga mendapat penugasan pemerintah baru untuk menyerap 300 ribu ton gula petani. Penugasan tersebut tertuang dalam surat Kementerian BUMN bernomor S-473/MBU/07/2018 ihwal kewajiban membeli gula petani atau tebu rakyat yang digiling oleh Perusahaan Gula (PG) BUMN seharga Rp 9.700 per kilogram hingga April 2019. “Kami siap menjalankan penugasan tersebut,” kata Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Bulog Tri Wahyudi Saleh.

    Dalam rapat bersama Parlemen, Kementerian BUMN menyatakan utang BUMN yang diposisi akhir 2017 mencapai Rp 4.830 triliun masih dalam keadaan aman. Walhasil berbagai penugasan akan terus diberikan kepada BUMN.

    Untuk menanggulangi minimnya bantuan fiskal dari pemerintah seperti penyertaan modal pemerintah, sejumlah BUMN mencari akal mencari pendanaan alternatif. Salah satunya yakni instrumen kontrak investasi kolektif efek beragun aset (KIK EBA). Turunan produk surat utang ini dilakunan BUMN untuk menopang penugasan besar pemerintah. PT Jasa Marga (Persero) Tbk misalnya menerbitkan KIK EBA untuk membangun berbagi tol di wilaya Indonesia dengan memprivatisasi profit pengelolaan tol Jagorawi milik Jasa Marga.

    Begitu juga dengan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang menjamin aset pembangkit listriknya di Suralaya untuk mendapat dana Rp 9,6 triliun. Terakhir PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk juga menjual portofolio KPR BTN untuk mendapat dana Rp 2 triliun. “Lebih mudah dan murah ketimbang obligasi kupon,” Direktur Keuangan BTN Imam Nugroho, akhir pekan lalu.

    Baca: Pertamina Buka Lowongan untuk Lulusan SMA dan D3

    Anggota Komisi Infrastruktur Dewan Perwakilan Rakyat Bambang Haryo mengatakan pemerintah perlu mengerem penugasan BUMN, seperti ke Pertamina. “Bukan soal utang saja, BUMN itu ambil semua proyek yang kecil-kecil melalui anak dan cucu perusahaan,” ujar Bambang. Pemerintah, melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pun akhirnya membatasi afiliasi BUMN tak boleh pegang proyek di bawah Rp 100 miliar.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Kantor dan Tempat Kerja

    BPOM melansir panduan penerapan new normal alias tatanan baru. Ada sembilan rekomendasi agar pandemi tak merebak di kantor dan tempat kerja.