TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani menyarankan agar dana bantuan sosial atau dana bansos yang dikucurkan pemerintah pada 2019, disesuaikan dengan kebutuhan daerah.
Simak: Bank Mandiri Salurkan Bantuan Sosial PKH Rp 4,7 Miliar
Pemerintah berencana menambah anggaran (bansos Program Keluarga Harapan (PKH). Rencananya indeks bantuan sosial bagi 10 juta KPM PKH akan naik dari Rp 15,4 triliun pada tahun 2018 menjadi Rp 32 triliun pada tahun 2019.
“Sebaiknya tidak tunai memang lebih bagus. Karena penggunaannya bisa tepat sasaran. Yang kedua memang harus dilihat kebutuhannya berbeda-beda, kan setiap daerah jadi mungkin saya usulkan bansos harus sesuai dengan wilayahnya dan daerahnya dan kebutuhan masyarakatnya,” kata Aviliani di Kantor Wakil Presiden RI, Senin, 30 Juli 2018.
Hal itu, kata dia, akan lebih tepat sasaran menyelesaikan masalah masyarakat yang tidak mampu. Ketika ditanya apakah kenaikan bansos tepat pada 2019, menurutnya hal itu jangan sampai menimbulkan hal politis.
Naiknya dana bansos, kata Aviliani, wajar-wajar saja asalkan tepat sasaran dan dibutuhkan. “Jadi bukan sekadar menaikannya. Ini mungkin sosialisasi menaikan dana bansos termasuk peruntukannya harus lebih detail. Karena orang pasti bicara kalau makin naik berkaitan dengan politik. Nah ini mungkin saya rasa supaya bisa mengurangi,” ujarnya.
Dia menjelaskan, kendati pemerintah mengklaim kemiskinan menurun bansos tetap diperlukan. Hal itu untuk mengangkat masyarakat yang ekonominya masih di bawah.
“Karena itu nanti mengangkat harkat orang yang rendah tadi. Selama ini inflasi naik terus tetapi difinisi kemiskinanya tetap kan,” ujarnya.
Dia menambhakan, kendati dana bansos ditambah pada tahun depan hal itu tidak akan berpengaruh pada peningkatan daya beli. Dia menegaskan dana bansos hanya berdampak pada penekanan kemiskinan jika tepat sasaran.
BISNIS
