Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pastikan Keselamatan Kontruksi, PUPR Utamakan Sertifikasi Ahli K3

image-gnews
Ambrolnya Jembatan Widang-Babat yang lokasinya tak jauh dari Pesantren Lagitan tersebut mengakibatkan kemacaten. Hal itu disebabkan karena hanya jembatan sisi timur 1 yang bisa dilalui kendaraan, yakni arah Tuban ke Lamongan. Youtube.
Ambrolnya Jembatan Widang-Babat yang lokasinya tak jauh dari Pesantren Lagitan tersebut mengakibatkan kemacaten. Hal itu disebabkan karena hanya jembatan sisi timur 1 yang bisa dilalui kendaraan, yakni arah Tuban ke Lamongan. Youtube.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) masih mengejar target sertifikasi tenaga kerja bidang konstruksi. Merujuk ke Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, sertifikasi diwajibkan untuk berbagai jenis pekerjaan, mulai dari tenaga terampil seperti mandor dan operator, teknisi, pengawas, hingga ahli kesehatan dan keselamatan kerja (K3).

 BACA:PUPR Lelang Proyek Jalan Lintas Timur Sumsel Senilai Rp 2,2 T

Direktur Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Sumito, tak menampik pihaknya tengah mengejar sertifikasi 950 ribu pekerja konstruksi hingga tahun depan. Namun, kegiatan yang tengah diutamakan adalah sertifikasi untuk ahli K3 yang bertugas mengawasi proyek. "Untuk jenis ini tak bisa massal, karena khusus," ujarnya pada Tempo, Ahad 29 Juli 2018.

Pada 25 Juli lalu, misalnya, kementerian menguji kompetensi 58 orang tenaga bidang keselamatan dan kesehatan kerja yang berasal dari 10 perusahaan konstruksi pelat merah di Indonesia. Pengujian itu merupakan yang kedua pada tahun ini, setelah sertifikasi 68 ahli K3 pada tahap pertama.

Menurut Sumito, anggaran Ditjen Bina Konstruksi pun tengah difokuskan untuk menggenjot peningkatan kompetensi ahli K3. Kementerian PU sebelumnya mengusulkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2019 sebesar Rp 102,01 triliun. Dari rencana alokasi Rp 526,1 miliar untuk Ditjen Bina Konstruksi, terdapat Rp 200 miliar yang ditargetkan penggunaannya untuk mendukung sarana dan prasarana pelatihan pekerja.

"Memang sudah arahan menteri agar anggaran dikonsentrasikan kepada output dan sertifikasi, tak hanya untuk kajian," ucap Sumito.

Adapun pelatihan pekerja di luar ahli K3 dijalankan melalui kolaborasi balai jasa konstruksi Kementerian PU yang tersebar di daerah dengan badan usaha konstruksi, baik swasta maupun Badan Usaha Milik Negara. Kontraktor yang sudah terikat proyek pembangunan, kata Sumito, diharuskan memakai tenaga bersertifikat agar kualitas proyek tetap terjaga. "Mau tak mau mereka sertifikasi pekerja dan kegiatannya bisa dibiayai sendiri. Kami hanya perlu membantu mengundang narasumber dan penilai."

Dia mencontohkan dengan pelatihan jasa konstruksi di Jambi yang digarap oleh balai jalan dan sumber daya air. "Tinggal meminta para pemenang proyek mengadakan kegiatan (sertifikasi) misalnya untuk 300 orang sekaligus," ucap Sumito.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kepala Komunikasi Publik Kementerian PU, Endra Saleh Atmawidjaja, mengatakan baru sekitar 720 ribu orang, atau 7 persen dari 8,1 juta tenaga konstruksi yang mengantongi sertifikat Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) per Juli tahun ini. Meski dikebut, sertifikasi tetap didahulukan untuk pekerja proyek strategis dan berisiko tinggi.

"Ya setelah ada kerjasama dengan kontraktor karya, kami bawa mobile training unit untuk menguji pekerja langsung di lokasi proyek itu," tuturnya pada Tempo.

Jumlah pekerja besertifikat, kata Endra, juga datang dari narapidana dan petugas pemasyarakatan yang mengerjakan proyek pembangunan di penjara. Kementerian memang baru meluluskan 32 narapidana Lembaga Pemasyarakatan (LP) Nusakambangan dan 100 narapidana LP Cipinang, yang telah lulus usai uji kompetensi.

Kendati begitu, sertifikasi bidang bangunan umum itu hanya bisa dapat napi yang telah menjalani 2/3 masa hukuman. "Pekerjanya juga bisa dididik beberapa hari dan menjalani uji praktek. Ini penting mengingat konstruksi penjara tipe high level risk tidak mudah," kata Endra.

Baca juga: Proyek Tol Trans Jawa, Ruas Pejagan - Semarang Rampung Akhir 2018

Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Syarif Burhanddin, mengatakan pihaknya meningkatkan target jumlah sertifikasi pekerja, dari 60 ribu menjadi 100 ribu per tahun. "Kami tambah alat-alat untuk pelatihan, karena alat (hasil pengadaan) kan biasanya untuk disewakan," ucapnya usai kerja di Dewan Perwakilan Rakyat, Senayan, Juni lalu.

Direktur Utama PT Adhi Karya (persero), Budi Harto, memastikan sertifikasi diikuti seluruh pekerja bidang konstruksi, bahkan di level direksi dan petugas manajemen perusahaan. "Semua mengikuti program. Pembinaan untuk pekerja lapangan juga selalu ada," katanya pada Tempo, kemarin.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Terkini: Jokowi Resmikan 4 Bandara di Sulawesi termasuk di Palu yang Kena Gempa 2018, Begini Bunyi Peraturan Bawaan Penumpang yang ke Luar Negeri

2 hari lalu

Presiden Joko Widodo alias Jokowi ketika meresmikan rehabilitasi dan rekonstruksi Bandara Mutiara SIS Al-Jufri Kota Palu, Sulawesi Tengah, Selasa, 26 Maret 2024. Jokowi juga meresmikan tiga bandara lain, yaitu Bandara Banggai Laut serta Bandara Bolaang Mongondow dan Bandara Taman Bung Karno di Sulawesi Utara. Foto: tangkapan layar YouTube Sekretariat Presiden.
Terkini: Jokowi Resmikan 4 Bandara di Sulawesi termasuk di Palu yang Kena Gempa 2018, Begini Bunyi Peraturan Bawaan Penumpang yang ke Luar Negeri

Presiden Jokowi meresmikan rehabilitasi dan rekonstruksi Bandara Mutiara SIS Al-Jufri Kota Palu, Sulawesi Tengah, Selasa, 26 Maret 2024.


Jalur JLS Siap Dilintasi Pemudik

2 hari lalu

Jalur JLS Siap Dilintasi Pemudik

Sejarah bagi Kota Cilegon karena semakin mampu mengurai kemacetan arus mudik Lebaran dengan memanfaatkan jalur JLS.


PUPR Siapkan 7 Tol Alternatif Gratis Jika Mudik Macet

2 hari lalu

Pada arus mudik Lebaran 2024, Jasa Marga memperkirakan jumlah kendaraan yang keluar Jabodetabek akan meningkat 54,14 persen dari masa normal
PUPR Siapkan 7 Tol Alternatif Gratis Jika Mudik Macet

PUPR menyiapkan sebanyak 7 ruas tol fungsional sebagai alternatif secara gratis apabila terjadi kemacetan parah saat arus mudik dan balik Idul Fitri.


Kementerian PUPR Gunakan Teknologi Mobox Bangun Hunian Pekerja Konstruksi IKN

4 hari lalu

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono memberi penjelasan pada Anggota BPK Haerul Saleh tentang IKN di Nusantara, 21 Februari 2024. (Sumber foto: Biro Humas dan KSI/ Sudarman)
Kementerian PUPR Gunakan Teknologi Mobox Bangun Hunian Pekerja Konstruksi IKN

Kementerian PUPR menggunakan teknologi modular volumetrik mobile mox (Mobox) untuk bangun hunian pekerja di IKN.


Terpopuler Bisnis: Maksud PUPR Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Kereta Ekonomi Generasi Baru

6 hari lalu

Desain Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur sebagai ibu kota negara. ANTARA/HO - Kementerian PUPR
Terpopuler Bisnis: Maksud PUPR Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Kereta Ekonomi Generasi Baru

Berita terpopuler ekonomi bisnis sepanjang Jumat, 22 Maret 2024 yakni maksud PUPR sebut pembangunan IKN gerudukan dan was-was diperiksa BPK.


Terkini: Prabowo Pernah Janji Bangun 3 Juta Rumah Gratis untuk Masyarakat, BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN Sejak 2022

6 hari lalu

Terkini: Prabowo Pernah Janji Bangun 3 Juta Rumah Gratis untuk Masyarakat, BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN Sejak 2022

KPU menyatakan pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) unggul dalam Pilpres 2024.


BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN sejak 2022, Ini Hasilnya

6 hari lalu

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono memberi penjelasan pada Anggota BPK Haerul Saleh tentang IKN di Nusantara, 21 Februari 2024. (Sumber foto: Biro Humas dan KSI/ Sudarman)
BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN sejak 2022, Ini Hasilnya

Pembangunan IKN di Kalimantan Timur yang dilakukan besar-besaran dan berkejaran dengan waktu,


Terkini: PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, KFC dan Burger King hingga Popeyes Tebar Promo Paket Berbuka Puasa

6 hari lalu

Desain Istana Wapres di IKN karya Shau. (Dok.Shauarchitects)
Terkini: PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, KFC dan Burger King hingga Popeyes Tebar Promo Paket Berbuka Puasa

Direktur Bina Penataan Bangunan Kementerian PUPR Cakra Nagara mengatakan pembangunan IKN dilakukan gerudukan dan khawatir dengan pemeriksaan BPK.


Pembangunan Infrastruktur di IKN Telan Biaya Rp 68 Triliun, PUPR Mengaku Was-was dengan Audit BPK

6 hari lalu

Presiden Joko Widodo meninjau langsung progres pembangunan Kantor Presiden di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Provinsi Kalimantan Timur, Jumat, 1 Maret 2024. Presiden Jokowi mengecek pembangunan infrastruktur yang kini telah mencapai 74 persen tersebut. Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden
Pembangunan Infrastruktur di IKN Telan Biaya Rp 68 Triliun, PUPR Mengaku Was-was dengan Audit BPK

Kementerian PUPR mengaku was-was dengan audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) soal pembangungan Ibu Kota Nusantara atau IKN.


PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Apa Maksudnya?

6 hari lalu

Arsitektur  Istana Kepresidenan di IKN karya Nyoman Nuarta. (Dok. Nyoman Nuarta)
PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Apa Maksudnya?

Direktur Bina Penataan Bangunan, PUPR, mengatakan pembangunan IKN dilakukan secara gerudukan dan khawatir dengan pemeriksaan BPK.