TEMPO.CO, Maumere - PT Pertamina (Persero) menganggarkan dana Rp 20 triliun hingga 2020 untuk mengembangkan infrastruktur migas di Tanah Air. Direktur Logistik, Supply Chain, dan Infrastruktur PT Pertamina, Gandhi Sriwidodo, mengatakan, bahwa saat ini banyak infrastruktur milik perseroan yang sudah berusia tua sehingga membutuhkan peremajaan.
Baca: Eksklusif, Direksi Pertamina Buka - bukaan Soal Kondisi Keuangan
Selain itu, kata Gandhi, Pertamina juga memerlukan tambahan dan pengembangan sejumlah pendukung logistik antara lain depo BBM untuk ketersediaan bahan bakar. “Sampai dengan 2020 kami mengalokasikan Rp 20 triliun untuk membangun infrastruktur terutama BBM dan elpiji,” ujarnya, Ahad, 29 Juli 2018.
Gandhi menjelaskan, detail rencana pengembangan infrastruktur, logistik, dan rantai pasok Pertamina akan disampaikan pada hari ini di Maumere, Ibu Kota Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur pada acara peletakan batu pertama perluasan terminal BBM Maumere.
Baca: Pertamina Menggarap Kilang Cilacap Tanpa Saudi Aramco?
Mantan Direktur Utama PT Pertamina Niaga itu dijadwalkan melakukan peletakan batu pertama proyek tersebut bersama Pelaksana Tugas Bupati Sikka Florianus Mekeng pagi ini. "Kami akan menjelaskan rencana investasi infrastruktur migas mulai dari Sumatra hingga Papua,” tutur Gandhi.
Lebih jauh Gandhi berharap supaya dengan investasi dan pengembangan infrastruktur yang dilakukan Pertamina, pasokan bahan bakar minyak dan eliji menjadi lebih terjamin di pasar sehingga program BBM Satu Harga terlaksana sepenuhnya.
Sebelumnya, Pelaksana Tugas Direktur Utama PT Pertamina Nicke Widyawati menyebutkan sejumlah kendala dalam pelaksanaan program BBM Satu Harga. Dari target 67 penyalur pada 2018, sebanyak empat penyalur telah beroperasi, 9 penyalur sedang proses dibangun di lokasi, serta 54 sisanya sedang proses administrasi dari pemerintah daerah.
Menurut Nicke, Pertaminta telah mengevaluasi lokasi 54 titik itu dan memenuhi kriteria. "Proses perizinan Pertamina sudah keluar, jadi tinggal menunggu pemda," kata Nicke, Rabu, 16 Mei 2018.
Merespons hal tersebut, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) meminta PT Pertamina dan PT AKR Corporindo Tbk. untuk terus memberikan komitmennya dalam merealisasikan target Program BBM Satu Harga. "Sesuai dengan roadmap hingga tahun 2019," ujar Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa dalam rilis di Jakarta, Kamis, 17 Mei 2018.
Fanshurullah berharap Pertamina dapat meneruskan komitmen yang selama ini telah dicetuskan untuk merealisasikan program tersebut untuk mewujudkan sektor energi yang berkeadilan di Tanah Air. Sepanjang tahun 2017, perusahaan pelat merah itu telah mengoperasikan 54 penyalur BBM di wilayah dengan infrastruktur darat dan laut yang cukup baik.
