Ekonom: Prabowo Mungkin Pakai Data Lama Sebut Kemiskinan Naik

Reporter:
Editor:

Dewi Rina Cahyani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi kemiskinan. Dok. TEMPO/Aditya Herlambang Putra

    Ilustrasi kemiskinan. Dok. TEMPO/Aditya Herlambang Putra

    TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira Adhinegara, mengatakan klaim Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto tidak benar soal kemiskinan yang naik 50 persen dalam lima tahun terakhir.

    Baca: Ikatan Sarjana Pertanyakan Kriteria Kemiskinan Versi Pemerintah

    Bhima mengatakan kemungkinan data yang disebutkan Prabowo masih data lama sebelum 2015. "Per Maret 2018, jumlah penduduk miskin 25,9 juta orang. Per Maret 2013, jumlah penduduk miskin 28,07 juta orang. Jadi lima tahun ini berkurang sekitar 2,17 juta orang. Jadi klaim kemiskinan naik 50 persen tidak benar," kata Bhima saat dihubungi, Ahad, 29 Juli 2018.

    Pada Jumat, 27 Juli 2018, Prabowo mengklaim Indonesia menjadi tambah miskin dalam lima tahun ini. Hal itu juga ditambah dengan mata uang rupiah yang terus melemah.

    Lebih lanjut, Bhima mengatakan terlepas klaim yang kurang update itu, ada beberapa catatan terkait dengan tingkat kemiskinan. Pertama, kata Bhima, garis kemiskinan masih rendah dan perlu dievaluasi. Garis kemiskinan Rp 400 ribu per bulan per orang dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan hidup hari ini.

    "Pengukuran jumlah penduduk miskin pun agak bias karena dihitung berdasarkan pengeluaran saja, tidak memasukkan penghitungan berdasarkan aset atau pendapatan," kata Bhima.

    Menurut Bhima, bisa saja orang berutang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga masuk ke atas garis kemiskinan. Padahal pendapatannya di bawah 400 ribu per bulan. "Ya itu kemiskinan yang disebut semu. Mungkin Pak Prabowo hanya mengingatkan bahwa ikhtiar penurunan kemiskinan masih jauh dari kata selesai," ujarnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Warung Makan

    BPOM memberi petunjuk mengenai penerapan new normal di berbagai tempat. Ada enam rekomendasi ikhwal tatanan baru ketika mengunjungi warung makan.